Ketika berada di Cilegon, saya mengontak teman saya yang berada di Pandeglang. Setidaknya dua daerah ini masih berdekatan. Niatnya saya ingini sekalian ke sana sehingga menanyakan destinasi atau hal menarik yang bisa saja kunjungi. Tapi jawabannya begitu menohok, “Nggak ada apa-apa di daerah terabaikan seperti Pandeglang.” Jawabannya mungkin dalam konteks bercanda, tapi punya makna kompleks tentang sebuah daerah yang mungkin dianggap tertinggal dari yang lainnya.
Saya kemudian melihatnya dalam sudut pandang yang bisa dikuantifikasi dan menginterpretasikannya. Cara paling fair adalah dengan melihat bagaimana data-data ekonominya. Dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, ternyata memprihatinkan, hanya 27,08 juta per tahun. Sederhananya rata-rata masyarakat Pandeglang punya pendapatannya hanya di kisaran 2 jutaan.
Gapnya lumayan jauh sama tetangganya yaitu Kota dan Kabupaten Serang yang ada di kisaran 58 dan 60 juta per tahun. Bagaimana dengan Cilegon? Wah jauh. PDRB per kapitanya 300 jutaan lebih per tahun. Berkali-kali lipat tingginya. Ini menegaskan bagaimana disparitas antara daerah di Banten.
Lebih penting lagi, ini pun membuat Pandeglang seperti anak tiri yang nggak mendapat perhatian, khususnya dari ortunya. Saudara yang lain banyak duit, dianya sendiri terseok-seok. Ironis.
Ketimpangan Pandeglang yang parah
Ini kemudian didukung dengan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pandeglang tahun 2024 yang menyentuh 8,09 persen. Angka itu menjadi yang tertinggi kedua di Banten. Lanjut soal kemiskinan, Pandeglang mencatatkan angka 9,18 persen dan menjadi yang tertinggi di Banten.
Tentu nggak berhenti di situ, ada kondisi fisik yang kasat mata yang bisa menjadi gambaran bagaimana Pandeglang begitu terabaikan. Jalan kabupaten rusak skala besar: dari 723 km, sekitar 200 km (≈35%) berstatus tidak mantap (data Dinas PUPR, 2022; dikonfirmasi lagi 2023). Ini menjelaskan biaya logistik tinggi & mobilitas warga terganggu.
Selain itu, akses listrik yang kurang stabil, terbatasnya jaringan air bersih dan sanitasi memicu biaya tinggi bagi masyarakat, menambah beban hidup, sekaligus menghambat mobilitas dan konektivitas ekonomi.
Ditambah dengan ketimpangan antarwilayah dalam kabupaten yang parah. Ada kecamatan dekat kawasan Tanjung Lesung yang mendapat intervensi lebih (pariwisata, investasi), sementara desa-desa terpencil jauh dari pusat dan aksesnya minim. Ini bikin Pandeglang tumbuh dengan prematur, sebab terjadi disparitas antar desa/kecamatan.
Defisit APBD
Dengan semua ketertinggalan tersebut, APBD Pandeglang 2025 juga mengalami defisit sebesar Rp182,9 miliar. Sudah kerjaan dan proyek publik semuanya masih kurang, eh duitnya pun defisit. Saya gak mau menyinggung soal dinasti politik, tapi yang jelas, ada yang salah dengan tata kelola dari seluruh sumber daya yang dimiliki. Lalu apa yang salah? Melihat semua itu, Pandeglang seperti rumah yang pondasinya lama tak digarap serius. Sekali lagi, terabaikan!
Bagaimana proses tata kelola kebijakan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya? Apakah singkron? Contohnya proyek besar (tol dan kawasan wisata) yang jadi prioritas nyatanya tidak otomatis “meneteskan” manfaatnya ke jalan desa, air bersih, sanitasi, dan internet. Sehingga disparitas antara wilayah pun tetap lestari.
Kemudian kalau ada defisit, apakah sudah dilakukan evaluasi mengenai proporsi belanja rutinan seperti pegawai (gaji dan tunjangan) dan proyek pernik (nggak esensial)? Jangan-jangan, porsinya lebih dominan? Sebab, ketika pengeluaran seperti itu lebih besar porsinya dari pada belanja modal, maka wajar terjadi defisit dan mangkraknya fasilitas publik.
Akibatnya, muncul kecurigaan, apakah terjadi polaritas prioritas terhadap kebijakan? Misalnya di beberapa titik kawasan wisata dan investasi di sektor tertentu yang tidak terhubung secara langsung ke daerah lainnya. Sehingga desa hinterland (yang banyak dihuni rumah tangga miskin/pekerja informal) tak kebagian efek cepat.
Dikepung proyek, tapi nggak kecipratan
Secara formal, Pandeglang terlihat dikepung proyek-proyek besar. Di lapangan, warga masih membayar ‘pajak lumpur’ saban hari. Ini bukan sekadar soal anggaran, melainkan akumulasi tata kelola dan prioritas kebijakan di mana alokasinya diarahkan pada sesuatu yang tak berdampak, sehingga mengabaikan infrastruktur dasar tempat keseharian warga bergantung.
Atau, asumsi lainnya, apakah alokasi anggaran cenderung ke proyek dan daerah yang berorientasi pada pemanfaatan basis pendukung rezim? Alih-alih pada peta kebutuhan? Yah ini hanya asumsi. Bisa benar atau salah. Tapi yang jelas, Pandeglang sebagai daerah terabaikan itu nyata, bukan delusional.
Saya mengutip pernyataan kawan saya, “Pandeglang itu ibarat rumah tua yang saat musim hujan, tiang dan atapnya makin mengkhawatirkan.”
Yah mau bagaimana? PDRB per kapita-nya nyungsep di dua terbawah Banten,, TPT-nya bandel di angka tinggi, kemiskinan seperti dinormalisasi, fasilitas yang mangkrak tinggal menabur janji. Akar masalahnya? Model tata kelola dan prioritas kebijakan yang lebih sibuk mengecat teras, lupa memperbaiki pipa air dan lantai dasar. Sehingga kalau kena badai (krisis), tinggal menunggu roboh. Pada akhirnya, harapannya kembali pada warganya kuat dan solid. Tapi, mau sampai kapan?
Penulis: Muhamad Iqbal Haqiqi
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Uneg-uneg Warga Pandeglang: Kenyang Jalan Berlubang yang Tak Kunjung Diperbaiki
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
