Guru nggak menjadikan LKS ladang bisnis
Selain itu, saya yakin guru nggak segegabah itu menjadikan penjualan LKS sebagai ladang bisnis. Malahan, beberapa guru sering rugi, karena harus membantu siswa yang kurang mampu. Ada teman guru saya yang menggratiskan LKS pelajarannya untuk siswa kurang mampu. Ada yang keuntungan dari penjualan LKSnya dialokasikan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan belajar lainnya, seperti media pembelajaran.
Bahkan, ada guru yang nggak ambil untung sama sekali, karena keuntungannya dibagi ke LSM yang sering mengancam pelaporan. Mirisnya, ketika diberi uang, mereka tidak jadi melaporkan. Ini kan terlalu jelas kalau mereka hanya menjadi lembaga UUD (Ujung-Ujungnya Duit). Bukan benar-benar memperjuangkan kesejahteraan pendidikan.
Mungkin ada oknum yang menjadikan itu sebagai ladang bisnis. Tapi, ayolah, oknum segelintir tak bisa jadi gambaran utuh kan?
Tidak pernah wajib, tapi lebih efektif
Bagi kebanyakan guru, LKS tidak pernah diwajibkan pada siswa, tapi efektif dalam proses belajar. Ada yang tidak mewajibkan, tapi menawarkan. Banyak siswa yang merasa tidak keberatan, selama LKS yang dibeli benar-benar terpakai dalam proses belajar. Saya hampir tidak pernah menemukan ada guru yang meminta siswanya membeli LKS, tapi tidak dipakai. Saya yakin, semua guru punya tujuan mulia dalam mengarahkan siswa dalam membeli bahan bacaan.
Mengapa LKS lebih efektif? Sebab, di dalam LKS tersaji soal-soal terbaru yang sangat membantu guru dalam mengevaluasi siswa selama proses belajar. Apakah guru tidak bisa membuat sendiri? Bisa, tapi biaya print, jauh lebih mahal. Saya sudah mencobanya. Saya meminta siswa ngeprint modul buatan saya sendiri sekitar 100 an halaman, menghabiskan uang sekitar 40-50 ribu. Sedangkan harga LKS sekitar 20-25 ribu.
Kenapa nggak digital saja? Saya rasa kurang afdol, kecuali digitalnya pakai iPad. Lebih mahal mana, hayo?
Sebagai guru, saya hakkul yakin dan menjamin kalau nggak ada sedikitpun niatan guru memeras siswa dari penjualan LKS. Guru hanya ingin proses belajar mengajar di kelas efektif dan siswa dapat menyerap ilmu sebanyak mungkin. Melalui apa? Ya melalui buku dan bahan bacaan. Jadi sekali lagi, LKS bukan barang haram untuk siswa dan bukan bisnis untuk guru.
Solusi jangka panjang
Jika memang siswa membeli LKS dianggap sebagai masalah, dinas pendidikan atau kementerian harus segera memperbaiki proses pengadaan buku di sekolah. Lakukan komunikasi tahuanan dengan para guru mata pelajaran di sekolah-sekolah, agar buku yang dikirimkan sesuai kebutuhan sekolah berdasarkan rekomendasi guru mapelnya masing-masing. Dengan begitu, tidak akan ada lagi buku yang terbuang percuma, karena nggak relevan dengan kebutuhan siswa.
Lebih dari itu, pemerintah bisa bekerjasama dengan penerbit LKS yang menjadi pilihan guru mata pelajaran di masing-masing sekolah. Sehingga, setiap siswa bisa mendapatkan LKS gratis dari anggaran khusus. Itu kalau mau ideal.
Kalau begini-begini terus, para guru jangan takut merekomendasikan LKS pada siswa. Selama ada kesepakatan dan tanpa paksaan, maka lanjutkan. LKS bukan barang haram dan guru bukan penipu. LSM gadungan sok pahlawan yang terus mempermasalahkan LKS di sekolah harus dilawan dan dimusnahkan segera.
Penulis: Naufalul Ihya’ Ulumuddin
Editor: Rizky Prasetya
