Beberapa waktu kemarin, postingan saya seputar Lamongan menuai banyak komentar. Salah satu yang paling membekas adalah, “Lamongan, rek, beritane elek tok”, ucap salah satu akun. Tentu saya ketawa. Sebab memang demikian. Ini terlalu jujur untuk dibantah.
Kalian boleh mencoba cek akun-akun seputar Lamongan di Instagram. Tiap hari isinya seputar jalan rusak, banjir, kecelakaan, atau berita kriminal. Hampir tidak ada narasi positif yang bisa dibanggakan. Seolah-olah Lamongan ini hidup dalam siklus konten keprihatinan yang nggak ada tamatnya.
Meski demikian, sebagai putra daerah, menurut keyakinan saya, ini bukan karena Lamongan tidak punya potensi, tapi karena tidak benar-benar diurus. Ironisnya, alih-alih melebarkan daun telinganya, pemerintah daerah malah seperti menutup rapat-rapat gendang telinga.
Jadi ketika ada yang bilang Lamongan seperti daerah tanpa pemerintah daerah, itu bukan karena tidak cinta kampung halaman. Tapi selama ini seakan warga terus yang mengurus semuanya sendiri. Lantas ke mana pemimpin daerahnya?
Yang menyedihkan, warga Lamongan seolah sudah terbiasa dengan keadaan ini. Kami seperti dipaksa mandiri. Ketika jalan rusak, ya tambal sendiri. Ketika ruang publik minim, ya nongkrong di pinggir jalan. Dan ketika tak ada angkutan umum, ya naik motor. Bila perlu bonceng tiga. Sungguh, etos swadaya warga memang membanggakan.
Media sosial bukan biang masalah, tapi cerminan
Sering kali media sosial dituding sebagai biang kerok citra buruk Lamongan. Katanya, netizen kebanyakan nyinyir, doyan mengeluh, dan gemar membesar-besarkan masalah. Padahal, media sosial tidak pernah menciptakan lubang di jalan, tidak menurunkan kualitas drainase, apalagi membuat fasilitas publik tak terurus. Media sosial hanya memotret apa yang sudah ada.
Kalau yang muncul setiap hari adalah keluhan, itu karena memang itulah yang dialami warga. Sulit berharap narasi positif tumbuh dari realitas yang timpang. Orang tidak mungkin memaksa bangga pada trotoar yang tidak ramah pejalan kaki, taman kota yang minim perawatan, atau monumen berdebu yang berdiri tanpa fungsi.
Di titik ini, media sosial justru bekerja sebagaimana mestinya: menjadi ruang publik alternatif ketika kanal formal aspirasi tidak berjalan. Warga bersuara bukan karena ingin viral, tapi karena ingin didengar. Sayangnya, suara itu sering mental kembali sebagai arsip konten, bukan bahan evaluasi kebijakan.
Lamongan memang maido-able, no debat!
Entahlah, Lamongan memang maido-able. Kalau Jogja dikenal tiap sudutnya penuh kenangan, Lamongan tiap sudutnya penuh bahan maido. Jalan rusak, monumen nganggur, program kerja yang gitu-gitu saja, dan prestasi daerah yang sulit disebutkan satu per satu karena memang jarang terdengar.
Yang sering dibanggakan justru berasal dari swasta. WBL misalnya, itu dikelola swasta. Pemerintah daerah seolah lebih sibuk hadir di acara, memberi sambutan singkat, lalu pulang. Yang penting fotonya nampang. Lumayan buat stok konten.
Bupatinya pun terasa begitu-begitu saja. Datang, meresmikan, tersenyum, selesai. Tidak ada gebrakan yang benar-benar terasa dampaknya ke kehidupan warga sehari-hari.
Maido sebagai hiburan terakhir warga
Pada akhirnya, satu-satunya “kebahagiaan” warga Lamongan mungkin memang sumber maidonya yang tak pernah habis. Karena kalau tidak ditertawakan, realitas ini terlalu getir untuk ditelan.
Namun maido seharusnya jadi peringatan, bukan malah jadi pembiaran. Media sosial sudah cukup lantang bicara. Tinggal satu pertanyaan tersisa: apakah pemerintah daerah mau mendengar, atau tetap memilih diam seolah-seolah baik-baik saja?
Kalau jawabannya yang kedua, ya wajar saja kalau Lamongan terus dikenal sebagai daerah yang rajin viral, tapi malas berbenah. Dan terakhir, adanya Richeese Factory di suatu daerah itu bukan berarti tanda kemajuan, tulung cara mikirnya diperbaiki ya wahai pemangku kebijakan!
Penulis: M. Afiqul Adib
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
