Ada satu kalimat yang sering saya dengar dari teman dari luar Jogja. Katanya, Jogja itu bikin kangen karena nggak pernah berubah, suasananya tenang, dan semua serba murah meriah.
Mereka mengulang-ulang kredo ini sampai terdengar seperti mantra yang harus diucapkan setiap pagi agar Tugu Jogja tetap berdiri tegak. Rasanya, mitos ini sudah lebih abadi daripada masa jabatan kepala daerah mana saja.
Masalahnya, sebagai penduduk lokal yang setiap hari menghadapi kenyataan pahit, kami harus menyatakan bahwa kalimat itu bullshit! Kami muak mendengar omong kosong itu.
Kalimat itu seakan-akan memandang Jogja sebagai time capsule yang menolak hukum inflasi dan gentrifikasi. Narasi tentang kota yang “selalu sama” ini hanya berlaku untuk batu-batuan di Jalan Malioboro. Sementara harga kebutuhan pokok sudah naik melejit sampai ke orbit planet lain.
Intinya, image “Jogja Murah” adalah sebuah kebohongan kolektif yang dipelihara demi kelangsungan industri pariwisata. Kami dipaksa tersenyum menerima turis sambil diam-diam menangis melihat harga kosan dan seporsi nasi jinggo yang dulu cuma dua ribu, sekarang harganya selevel bensin satu liter. Inilah saatnya membongkar kepalsuan ini dan menyuarakan realitas dompet penduduk lokal yang telah tergerus habis.
Harga yang menampar mitos bahwa Jogja itu murah
Jika ada satu hal yang paling cepat menampar para penganut mitos “Jogja murah,” itu adalah saat mereka membuka daftar menu di tempat makan legendaris. Tahu gudeg? Makanan rakyat itu. Sekarang, harga gudeg semakin mahal. Nasi jinggo, yang dulu jadi penyelamat saya mid-day crisis, harganya meroket hingga lima kali lipat. Ini bukan lagi Jogja yang murah, ini adalah Jogja dengan inflasi high-end.
Selain makanan, biaya hidup yang tersembunyi jauh lebih menyakitkan bagi warga lokal. Coba saja cari kos-kosan di area dekat kampus. Harga sewanya sudah bersaing dengan harga apartemen studio. Padahal, UMR daerah ini masih tertinggal jauh. Konsep “murah” ini cuma berlaku bagi turis weekend yang membandingkan harga hotel di sini dengan harga rumah mereka di BSD.
Jadi, ketika ada yang bilang “Jogja itu murah,” mereka sebenarnya hanya sedang meromantisasi kenangan indah di masa lalu. Mereka nggak mau melihat kenyataan dompet penduduk asli. Kami bukannya tidak senang dengan kedatangan turis. Namun, kami lebih senang kalau mitos ini dihentikan agar standar gaji di sini tidak ikut-ikutan stuck di zaman pra-inflasi.
Gentrifikasi dan perubahan wajah Jogja
Bukan cuma harga makanan, wajah kota itu sendiri kini sudah mengalami operasi plastik besar-besaran. Semakin jauh dari narasi “tidak berubah” yang sering digaungkan. Warung makan atau toko kelontong legendaris yang menjadi identitas lokal kini banyak yang tergantikan oleh coffee shop minimalis dan hotel boutique yang mengincar estetika turis. Identitas kota perlahan tergerus, diganti dengan template modern yang seragam.
Dulu, tradisi nongkrong identik dengan lesehan pinggir jalan atau angkringan yang menawarkan harga merakyat dan obrolan tulus. Sekarang, tempat-tempat ini harus bersaing keras dengan kafe-kafe instagramable yang menjual vibes dan minuman dengan harga premium.
Kita didorong untuk bertransaksi di tempat yang mahal. Hanya demi mendapatkan foto untuk media sosial, bukan demi kehangatan komunitas.
Perubahan arsitektur ini membuktikan bahwa Jogja memang berubah. Hanya, perubahannya tidak melayani kebutuhan warga lokal. Perubahan yang terjadi melayani demand dari luar.
Mitos kota yang “adem ayem” kini hanya menjadi marketing gimmick yang membuat investor senang. Sementara itu, penduduk lokal dipaksa menyesuaikan diri dengan harga-harga yang makin mahal di tengah gaji yang jalan di tempat
Siapa yang diuntungkan?
Tentu saja, narasi tentang Jogja yang “murah dan tak berubah” ini sangat menguntungkan segelintir pihak. Terutama influencer dan industri branding.
Mereka terus menjual image romantis ini demi views dan endorsement. Posisi mereka seakan-akan seperti penjaga kebudayaan, padahal hanya mencari keuntungan dari mitos. Ketika datang kerjaan mereka hanya membuat konten yang aesthetic, lalu pergi, meninggalkan inflasi untuk ditanggung warga lokal.
Di sisi lain, kapitalisme pariwisata bekerja keras memastikan narasi ini tetap hidup. Karena ini adalah kunci untuk terus menarik investasi besar-besaran.
Pemerintah daerah dan investor cenderung lebih fokus pada pembangunan yang memanjakan turis massal. Misalnya seperti hotel atau spot foto baru, daripada menaikkan UMR atau memastikan harga sewa kosan terjangkau. Mereka mengutamakan profitabilitas di atas kesejahteraan penduduk.
Inilah bagian yang paling pahit dirasakan oleh generasi muda lokal Jogja karena mereka terjebak. Mereka lahir dan tumbuh di kota yang dijuluki “istimewa,” tetapi lapangan kerja dan gaji di sini stagnan.
Sementara itu, kita tahu kalau biaya hidup sudah setara kota metropolitan. Mereka akhirnya harus pindah ke kota lain. Hanya demi mencari bukti bahwa bahwa mitos kota yang “tak berubah” justru membuat hidup mereka sendiri jadi mustahil untuk dikembangkan.
Meminta kejujuran
Sebagai penutup, kita harus jujur pada diri sendiri. Berhenti mengamini gimmick nostalgia yang merugikan.
Mitos bahwa kota seperti Jogja “tidak pernah berubah” adalah sebuah ilusi berbahaya yang digunakan untuk membenarkan stagnasi upah dan kenaikan harga yang tidak masuk akal. Kota pasti berubah, dan berpura-pura sebaliknya hanya akan memperkaya investor dan influencer sambil memiskinkan penduduk asli.
Mari kita akui saja. Yang ngangeni dari Jogja itu bukan karena kotanya tidak berubah. Kita kangen Jogja saat harga nasi jinggo masih masuk akal di kantong. Kota ini memang tidak berubah, tapi itu hanya berlaku untuk tugu dan kenangan, bukan untuk kesejahteraan warganya.
Penulis: Rifqi Candra Wibisono
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Pandangan Saya Terhadap Jogja Berubah Setelah Merantau, Ternyata Kota Ini Nggak Istimewa Amat
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
