Ngomong-ngomong, masalah bantuan pemerintah yang nggak tepat sasaran, nggak 100% salah mereka, loh.
Fenomena ikoy-ikoyan di media sosial yang marak akhir-akhir ini bikin saya mikir. Kok bisa, ya, ada horang kayah yang kaya buanget, tapi di sisi lain ada orang miskin yang miskin buanget? Jangan-jangan, ada semacam ketimpangan sosial yang cukup parah di Indonesia. Kalau memang benar begitu, pemerintah yang harus tanggung jawab. Yang harusnya ikoy-ikoyan itu pemerintah, bukan selebriti. Idealnya begitu, kan, ya?
Eh, tapi, sebetulnya pemerintah sudah menjalankan program semacam ikoy-ikoyan sejak zaman dulu, loh. Bahkan, jauh sebelum munculnya fenomena ikoy-ikoyan selebriti saat ini. Sebut saja program bantuan pemerintah macam Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan sebagainya. Program-program ini ditujukan untuk memberikan bantuan buat penduduk Indonesia yang masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin.
Masalahnya, pelaksanaan ikoy-ikoyan ala pemerintah ini kadang nggak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak yang bilang kalau program pemerintah ini sering nggak tepat sasaran. Ada orang berkecukupan tapi masih menerima bantuan, ada juga orang yang sudah lama meninggal tapi masuk dalam daftar penerima bantuan. Dan, kalau ditelusuri lagi, semua akar permasalahan ini bermuara pada data yang nggak akurat.
Ngumpulin data memang nggak gampang, sih. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia pengelolaan data, saya melihat seenggaknya ada 3 hal yang bikin data nggak akurat, di antaranya adalah sebagai berikut.
Pertama, proses pendataan yang nggak sesuai SOP. Ini adalah kelakuan oknum petugas ketika melakukan pendataan di lapangan. Memang nggak bisa dimungkiri, masih ada oknum petugas pendataan yang bekerja nggak sesuai SOP. Misalnya, pendataan yang seharusnya dilakukan ke tiap rumah warga, ini malah cuma minta data ke RT/RW setempat. Padahal, data dari RT/RW belum tentu sesuai dengan kondisi terbaru.
Atau, ada juga yang menyalin dari data tahun sebelumnya. Jadi, nggak perlu keliling-keliling melakukan pendataan. Cukup nyalin data di atas meja, beres kerjaan. Ini, kan, bisa bikin data nggak valid dan nggak up-to-date.
Kedua, kesalahan input data. Data yang sudah diambil dari responden kemudian dikumpulkan. Tahapan selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu proses input data ke dalam aplikasi komputer. Di tahap ini cukup rentan juga sebetulnya. Nggak menutup kemungkinan operatornya salah menginput data.
Misalnya, penghasilan 10 juta malah terinput 1 juta, status kawin malah terinput status janda, dan sebagainya. Kalau sudah begini, sudah pasti data yang diolah jadi nggak valid.
Ketiga, jawaban responden. Data yang jadi sumber program-program pemerintah ini bersumber dari jawaban responden terpilih dalam sensus atau survei. Sayangnya, nggak semua responden itu kooperatif, loh. Responsnya macam-macam. Ada yang sama sekali nggak mau didata, ada yang ngomel-ngomel pas diwawancara petugas, ada juga yang mau diwawancara tapi jawabannya nggak jujur.
Selain itu, ada juga responden yang susah banget ditemui. Entah itu sibuk atau sengaja menghindar. Kalau sudah begini, ya pasti datanya jadi nggak lengkap dan nggak valid, dong.
Ketiga hal inilah yang menyebabkan data jadi nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Makanya wajar saja kalau program bantuan pemerintah nggak tepat sasaran. Lah wong datanya saja begitu. Makanya kalau ada pendataan itu terima petugas dengan baik dan jawab pertanyaannya dengan jujur. Jangan sampai nggak mau didata tapi giliran nggak dapat bantuan pemerintah, malah misuh-misuh. Hih.
