Dapodik memang kunci sistem pendidikan. Tapi masalahnya, ketika sistemnya bermasalah, maka urusan-urusan yang ada jadi runyam. Dan guru honorer adalah korbannya
Di atas kertas, negara tampak tidak tinggal diam. Skema bantuan untuk guru honorer terus diperkenalkan dari tahun ke tahun. Ada insentif, ada bantuan langsung, ada program afirmasi yang diklaim berpihak pada tenaga pendidik non-ASN. Semua terdengar meyakinkan. Namun di lapangan, cerita itu sering berhenti sebagai narasi administratif.
Bantuan memang ada, tetapi kehadirannya sering terasa semu. Bukan karena dananya tidak tersedia, melainkan karena syarat yang dipasang terlalu tinggi dan berbelit. Salah satu yang paling menentukan sekaligus paling melelahkan adalah kewajiban terdaftar di Dapodik.
Dapodik atau Data Pokok Pendidikan sejak lama diposisikan sebagai jantung data pendidikan nasional. Semua kebijakan, termasuk bantuan untuk guru honorer, bertumpu pada sistem ini. Logikanya sederhana, siapa yang tercatat maka diakui, siapa yang tidak tercatat maka dianggap tidak ada. Masalahnya, bagi guru honorer, proses menuju tercatat itu bukan urusan sepele. Ia panjang, rumit, dan sering kali berada di luar kendali mereka sendiri.
Bantuan yang selalu tersandung administrasi
Banyak guru honorer mendengar kabar bantuan bukan dari sosialisasi resmi, melainkan dari sesama guru atau potongan berita di media sosial. Harapan muncul, lalu pupus ketika membaca syarat utama yang berulang kali muncul. Harus terdaftar aktif di Dapodik. Kalimat ini menjadi semacam tembok tak kasat mata. Bukan karena guru honorer menolak tertib data, tetapi karena realitas di sekolah tidak sesederhana itu.
Di banyak sekolah, terutama sekolah swasta kecil dan sekolah pinggiran, pengelolaan Dapodik tidak berjalan mulus. Operator terbatas, perangkat minim, jaringan internet tidak stabil, dan pembaruan data sering tertunda. Guru honorer yang sudah mengajar bertahun-tahun bisa saja belum masuk sistem karena berbagai alasan teknis. Akibatnya, bantuan yang katanya untuk mereka justru tidak pernah sampai ke tangan mereka.
Dapodik yang tidak ramah guru honorer
Secara konsep, Dapodik dirancang untuk memudahkan pendataan. Namun dalam praktiknya, sistem ini lebih ramah bagi sekolah yang mapan dan tenaga pendidik yang statusnya sudah jelas. Guru honorer sering berada di posisi paling rentan. Mereka bergantung sepenuhnya pada kebijakan sekolah dan operator. Jika sekolah lambat mengurus, guru honorer tidak punya kuasa apa pun.
Proses memasukkan data ke Dapodik bukan sekadar mengisi formulir. Ada verifikasi berlapis, ada sinkronisasi berkala, ada pembaruan yang harus dilakukan sesuai jadwal. Kesalahan kecil bisa membuat data tertolak berbulan-bulan. Bagi guru honorer, menunggu itu berarti menunda pengakuan. Sementara bantuan memiliki tenggat waktu yang ketat dan tidak menunggu siapa pun.
Lama dan susah menjadi kenyataan sehari-hari
Ungkapan bahwa mengurus Dapodik itu lama dan susah bukanlah keluhan kosong. Ia lahir dari pengalaman nyata. Ada guru honorer yang sudah mengajar sekian tahun lamanya tetapi namanya masih belum muncul sebagai penerima bantuan karena status di Dapodik belum valid. Ada yang sudah masuk sistem, tetapi terkunci di status tidak memenuhi syarat karena jam mengajar tidak terbaca sempurna.
Setiap tahap terasa seperti lorong panjang tanpa kepastian. Proses perbaikan data bisa memakan waktu satu semester bahkan lebih. Sementara itu, bantuan datang dan pergi. Pengumuman penerima keluar, daftar nama dirilis, dan lagi-lagi guru honorer hanya bisa melihat dari kejauhan. Bantuan yang ada berubah menjadi sekadar wacana.
Ketimpangan antara data dan realitas
Masalah utama dari ketergantungan penuh pada Dapodik adalah jarak antara data dan kenyataan. Data sering kali tertinggal dari kondisi riil di lapangan. Guru honorer yang aktif mengajar, memiliki jam mengajar cukup, dan diakui oleh sekolah, bisa saja dianggap tidak ada hanya karena satu kolom data belum terisi sempurna.
Ketimpangan ini menciptakan ironi. Negara mengklaim berbasis data, tetapi data itu sendiri tidak selalu mampu menangkap realitas paling dasar. Akibatnya, bantuan yang seharusnya menyasar kelompok paling rentan justru lebih mudah diakses oleh mereka yang sejak awal sudah berada dalam sistem yang rapi.
BACA JUGA: Sisi Gelap Jadi Guru Honorer yang Tidak Diketahui Banyak Orang
Beban psikologis yang jarang dibicarakan
Di balik urusan administratif, ada beban psikologis yang sering diabaikan. Guru honorer merasa terus-menerus berada di posisi menunggu. Menunggu data diperbaiki, menunggu sinkronisasi, menunggu validasi. Rasa lelah ini tidak tercatat di Dapodik. Kekecewaan karena merasa diabaikan juga tidak masuk dalam laporan apa pun.
Setiap kali ada pengumuman bantuan, harapan itu muncul lagi. Lalu syarat Dapodik kembali mematahkan. Siklus ini berulang dan perlahan mengikis rasa percaya. Bantuan yang dimaksudkan sebagai bentuk perhatian negara justru berubah menjadi pengingat akan keterbatasan akses dan pengakuan.
Penulis: Marselinus Eligius Kurniawan Dua
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Alasan Guru Honorer Muda Masih Bertahan dengan Pekerjaannya meski Gajinya Kelewat Rata dengan Tanah
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
