Badai Covid-19 belum berakhir. Demi mencegah penularan virus ini, segala kegiatan berkerumun dibatasi, bahkan dilarang. Dunia pendidikan pun terkena imbasnya. Belajar online jadi pilihan.
Terhitung sejak 16 Maret 2020 hingga sekarang, kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah resmi dihentikan sementara, diganti dengan School from Home (SFH), ada yang mengistilahkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), ada juga yang memakai istilah Belajar Dari Rumah (BDR). Yaa memang begitulah negara kita, banyak sekali istilah, singkatan, tapi sebenarnya artinya sama; belajar online.
Tidak hanya guru, siswa dan orang tua harus segera beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang baru, yaitu melalui daring (dalam jaringan), atau belajar online, atau virtual (nah kan, banyak istilah yang berbeda tapi maknanya sama).
Untuk melaksanakan kegiatan belajar online, banyak yang melakukan inovasi melalui aplikasi-aplikasi online. Ada yang sudah menyiapkan kelas-kelas virtual. Ada juga melalui aplikasi video meeting. Hingga ada juga yang “hanya” penugasan melalui form yang disampaikan melalui grup-grup WhatsApp. Maka, media yang digunakan adalah gawai (ponsel/ laptop/ komputer) dan tentu saja: sambungan internet.
Namun hal ini menyisakan masalah tersendiri. Di beberapa sudut daerah pasti ada beberapa siswa dan orang tua yang tidak punyai gawai dengan spesifikasi yang support aplikasi belajar online. Lalu tingkat ekonomi yang beragam terkait kemampuan dalam membeli kuota internet. Belum lagi jika penghasilan orang tua menurun terdampak Covid-19, dagangan sepi, dirumahkan, atau bahkan PHK.
Belajar online tentu tidak begitu berpengaruh bagi siswa dari keluarga yang cukup dalam memfasilitasi gawai dan internet. Memang pada saat pandemi ini, mau tidak mau, kegiatan tatap muka harus ditiadakan diganti virtual. Namun, problem pemerataan pendidikan masih menjadi PR bagi kita semua, terutama bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah.
Ketika belajar online jadi pilihan, ada masyarakat tertentu yang tidak bisa mengikuti. Mereka tidak bisa menikmati layanan pembelajaran yang diberikan oleh sekolah.
Ketika belajar di sekolah belum diperbolehkan, muncul fenomena siswa belajar di warung kopi (warkop), memanfaatkan fasilitas wifi. Salah satunya adalah Warkop Pitulikur di Surabaya. Pemiliknya memiliki empati tinggi ketika dengan ikhlas menyediakan fasilitas wifi, masih ditambah teh hangat gratis untuk siswa yang belajar di sana.
Syaratnya pun mudah: harus benar-benar digunakan untuk belajar online dari gurunya. Tidak boleh dipakai untuk game dan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Sebuah pemandangan yang menyenangkan, meskipun di baliknya terdapat keprihatinan. Nanti saya jelaskan.
Selain Warkop Pitulikur, fenomena belajar online di warkop juga terjadi di Mojokerto. Siswa bahkan didampingi langsung oleh orang tua.
Kenapa belajar online ke warkop?
Alasan mereka hampir sama, yakni untuk mengurangi pengeluaran kuota internet. Bahkan beberapa dari mereka tidak punya paket internet sama sekali. Anak-anak tersebut tidak peduli harus menghadapi deru dan asap kendaraan yang lalu-lalang.
Saya yakin, fenomena ini banyak terjadi di sudut-sudut daerah. Hal ini memang sudah saya prediksi beberapa saat setelah diberlakukan sekolah daring. Karena siswa di sekolah yang saya ampu memang sebagian besar berasal dari keluarga yang ekonominya sedang-sedang saja, bahkan menengah ke bawah.
Daerah sekitar saya juga banyak warkop dengan fasilitas free wifi bagi pengunjungnya. Dalam kondisi demikian, ke mana lagi siswa yang tidak mempunyai kuota internet akan menyambungkan gawainya untuk tetap bisa mengikuti kegiatan belajar online?
Apakah siswa yang ke warkop untuk tetap mengikuti layanan pembelajaran salah? Jika suatu hal yang salah, siapa yang patut disalahkan? Orang tuanya? Gurunya? Sekolah? Atau pemilik warkop?
Mari kita bergerak ke salah satu sudut pandang. Bagaimana kalau kita menilai bahwa siswa tersebut telah melakukan daya dan upaya untuk tetap belajar dalam kondisi yang sulit. Paket data internet terbatas atau bahkan tidak ada, uang saku sudah tidak diberi karena tidak berangkat ke sekolah. Daripada hanya rebahan dirumah lalu ketinggalan materi pelajaran, ditagihi tugas oleh guru, bukankah lebih baik mengikuti pelajaran online walaupun harus ke warkop?
Kemudian, apakah salah jika orang tua mengizinkan anaknya pergi ke warkop demi mengikuti pembelajaran? Ekonomi keluarga menurun, orang tua di rumah sibuk dengan pekerjaan, momong anaknya yang masih kecil, masak, dan segala pekerjaan rumah tangga di pagi hari, atau mungkin kurang paham tentang materi pelajaran dan gaptek dengan aplikasi-aplikasi teknologi.
Ditambah anaknya yang tidak mengikuti pelajaran sekolah? Mungkin ada orang tua yang berpikir, “Nak sekolaho sing pinter ben iso luweh pinter teko bapak ibumu, iso ngangkat derajat keluargamu.” Salahkah orangtua yang berparadigma bahwa jalan memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang lebih layak adalah lewat pendidikan dan pintar di sekolah?
Guru dan sekolah memang seolah menjadi pelaksana kebijakan pemerintah dengan sistem pendidikan moda daring. Saya, sebagai guru merasakannya, bagaimana sekarang melayani siswa tidak hanya 8 jam kerja, tapi 24 jam non-stop.
Mulai dari merancang materi pembelajaran, soal dan evaluasi, administrasi rutin, mengelola akun-akun siswa dalam aplikasi integrasi sekolah, menagih tugas siswa dan menjawab berbagai kebingungan siswa tentang sistem online yang baru sampai pagi buta, bahkan membangunkan siswa jam pertama pembelajaran.
Lantas, apakah bisa guru mengawasi satu per satu aktivitas siswa di rumah? Jika guru mengimbau siswa untuk tidak ke warkop, sedangkan guru selalu menagih siswa untuk mengerjakan tugas, lalu apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut?
Kalau guru mengimbau orang tua untuk mencegah anaknya pergi ke warkop, lalu bagaimana para orangtua (yang memiliki keterbatasan membeli paket internet) memenuhi kebutuhan belajar online anaknya?
Pemilik Warkop Pitulikur salah? Bukankah beliau memiliki empati tinggi, sigap menangkap keluh kesah hati para orang tua yang sulit memenuhi fasilitas belajar online anaknya? Pemilik Warkop Pitulikur tentunya juga orang tua yang memiliki anak yang masih sekolah.
Dulu, anak yang masih berseragam sekolah pasti dilarang nongkrong di warkop, sekarang malah dipersilahkan untuk mengikuti pembelajaran di warkop dan gratis. Bukankah beliau (pemilik Warkop Pitulikur) sekarang malah bisa disebut turut mencerdaskan generasi bangsa?
Peran dan perhatian lebih besar tentang solusi dari masalah ini harus berasal dari pemerintah. Bukankah pemerintah telah menganggarkan ratusan trilyun untuk penanganan Covid-19 ini, seperti yang dimuat Kompas dan Okezone.
Bahkan Mas Menteri Nadiem sendiri juga telah menegaskan dana BOS bisa dipakai untuk pulsa internet siswa, yang bisa kita simak pada berita Tempo. Sejauh mana kebijakan itu bisa dirasakan para siswa? Apakah karena birokrasi yang rumit, sehingga banyak siswa yang belum merasakan pemerataan layanan pendidikan?
Saya sebagai guru hanya bisa merasakan, dan melaksanakan kebijakan tersebut. Tapi masak gini?
Sumber gambar: Twitter Warkop Pitulikur.
BACA JUGA Saya Dosen, Kuliah Online Bikin Saya Ngerasa Jadi Pengangguran yang Digaji atau tulisan-tulisan lainnya di Terminal Mojok.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.
