Ramai pemberitaan baru-baru ini yang intinya mengancam para pemilik toko kelontong bahwa tidak akan ada lagi penjual elpiji eceran. Berkaca dari beberapa tulisan di media ini, saya merasa kepercayaan diri pemerintah terlalu tinggi kalau sampai nggagas apa yang dijual toko kelontong.
Toko kelontong selalu dianggap sebagai solusi ketika pengangguran atau yang sengaja menganggur punya ruang kosong di rumahnya. Dengan memaksimalkan tata ruang di rumahnya, dijual lah beberapa barang penunjang kehidupan tetangga. Seperti, air minum, sembako, alat-alat rumah tangga, obat-obatan, rokok, bensin, termasuk juga elpiji.
Aneh rasanya kalau toko kelontong tidak menjual gas elpiji, sedangkan barang ini termasuk kebutuhan yang amat sangat pokok selain sembako dan bensin. Keberadaan toko kelontong ini mempemudah untuk warga di sekitarnya yang mau masak untuk mendapatkan melon besi ini.
Tapi memang, rasanya warung-warung ini terlalu mengambil untung atas penjualan gas untuk rakyat miskin ini. Di tempat saya, rata-rata toko kelontong menjualnya dengan kisaran harga 19 ribu hingga 20 ribu, sedangkan pemerintah memasang harga eceran tertinggi (HET) di harga 15.500. Tetapi dibandingkan dengan harga elpiji nonsubsidi, harga itu masih dianggap mashok, baik untuk kebutuhan pribadi, maupun keperluan usaha mikro.
Kalau mau jujur-jujuran, sebenarnya yang buat harga di warung-warung semahal itu bukan karep dari mereka sendiri. Selain karena persediaan yang bergantung dengan naik turun permintaan pasar karena sejumlah kebutuhan, sebenarnya ada satu masalah yang buat harganya terlalu tinggi. Kalau mau tahu, sini saya bisiki, pelaku sebenarnya adalah antek-antek Pertamina sendiri.
Pertamina memang getol melakukan pengawasan penyaluran dari SPBE ke agen elpiji Pertamina. Harganya selama ini stagnan di angka Rp14.250 karena pengawasannya begitu ketat dan penuh ancaman pemutusan hubungan usaha (PHU).
Menurut saya, para pemilik agen elpiji yang dibawahi langsung oleh Pertamina ini tidak ada yang berani main harga karena berisiko kepada bisnis milyaran rupiah miliknya. Lagian, transaksinya biasanya menggunakan bank, baik transfer ataupun aplikasi mobile, jadi kecurangan sangat mudah untuk dilihat.
Lalu, siapa biang kerok sebenarnya?
Baca halaman selanjutnya
Mahal kena semprit, murah bikin pailit
