Masuklah kita pada pembahasan terkait siapa yang menjadi biang kerok dari melangitnya harga elpiji. Semua ini terjadi akibat kesewenangan oknum pemilik pangkalan elpiji. Sebenarnya saya bingung mau nyebut oknum atau bukan. Biasanya oknum jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang jujur, tapi menurut pengamatan saya sebagai kalangan bawah, hanya satu dari beberapa pangkalan elpiji yang ada di sekitar rumah saya.
Sebenarnya pemerintah melalui Pertamina dengan beberapa agen elpijinya telah memberikan plang yang khas dengan warna hijau tuanya kepada para pangkalan elpiji subsidi. Dalam plang itu sebenarnya tertulis jelas harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp15.500 dan beberapa nomor untuk melaporkan kesewenangan pangkalan terkait penyaluran elpiji subsidi.
Beberapa oknum pangkalan sengaja menyembunyikan plang itu supaya tidak dilihat oleh khalayak. Nah, ini baru saya yakin oknum karena memang kebanyakan pangkalan ada plangnya sih. Kalaupun ada plangnya, bisa saya simpulkan pembeli elpiji tidak terlalu nggagas plang resmi tersebut.
Saya pernah menggagas plang itu dengan membacanya secara lugas di depan penjaga pangkalan, eh pegawai pangkalan itu malah berkilah, “Itu HET mas, harga eceran terendah,” seolah saya tidak pernah diajari membaca di sekolah.
Pangkalan-pangkalan tak jujur ini biasanya mengambil untung sebanyak Rp1.500 hingga Rp3.500 di luar dari keuntungan bagi hasil resmi dari Pertamina sebagai upah penyaluran sebanyak Rp1.250 per tabung elpiji.
Kalau dipikir-pikir, pangkalan yang jujur keuntungannya kecil juga. Dengan kuota 100 tabung per minggu, dalam sebulan hanya menambah tabungan sebanyak setengah juta rupiah saja. Pantas kalau pada akhirnya para pengecer resmi Pertamina ini ngelunjak kalau upahnya hanya segini. Kayaknya perlu punya beberapa pangkalan baru bisa mencukupi kebutuhan.
Walaupun yang dilakukan para pangkalan ini salah dan tidak bisa dibenarkan karena menjadi penyebab tingginya harga elpiji subsidi di dunia perwarungan, saya paham dengan kondisi mereka.
Mereka menginvestasikan uang mereka untuk ikut andil sebagai penyalur subsidi dengan uang yang tidak sedikit. Buat beli tabung dari agen saja sudah butuh belasan juta. Belum lagi biaya administrasi dan bayar makelar penjualan pangkalan elpiji. Kalau ditotal, bisa lebih dari 20 juta.
Dengan untung hanya Rp500.000 perbulan, boro-boro untung, balik modal saja perlu waktu hampir bahkan lebih dari empat tahun. Sungguh bisnis yang kalau dihitung hanya bisa dilakukan oleh orang-orang gabut yang punya uang puluhan juta tapi bingung mau diapakan uangnya.
Setelah mengerti akar permasahalan terkait dunia subsidi elpiji ini, mari kita kembali ke masalah toko kelontong alias warung rumahan. Pemerintah mengancam pemutusan akses terhadap bisnis elpiji subsidi tak resmi ini tanpa mempertimbangkan bahwa cucu perusahaan mereka sendiri lah yang berulah. Saya bilang cucu karena eksistensinya ada dua layer di bawah Pertamina.
Sebenarnya saya ada sebuah saran mengenai permasalahan ini, tetapi sepertinya tidak akan berjalan baik di negeri penuh oknum ini. Saran saya mengatur harga eceran di warung. Tapi, berkaca dari kasus minyak goreng kemarin, sepertinya saya tidak jadi menyarankan hal ini. Bukanya jadi murah, malah langka nanti.
Daripada melarang pengecer untuk menjual di warung mereka, sebaiknya Pertamina melakukan introspeksi terhadap anak cucunya. Sebaiknya lebih getol pengawasan kepada pangkalan. Jangan lupa pula memberi pengetahuan kepada calon pangkalan bahwa penyaluran subsidi elpiji dalam bentuk bisnis pangkalan lama balik modalnya.
Penulis: Muhammad Arif Prayoga
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Mengganti Elpiji dengan Kompor Induksi ketika Aliran Listrik Belum Merata, Pemerintah Sehat?
