Beberapa waktu terakhir—dan bahkan sampai tulisan ini dirampungkan—Bupati Blora lagi panen komentar pedas dari warganet. Bukan cuma dari orang Blora saja, tapi sudah meluas ke luar daerah. Orang-orang yang mungkin sebelumnya nggak kenal dan bahkan nggak peduli, mendadak ikut nimbrung, seolah ikut sepakat pada satu hal: ada yang nggak beres dari cara daerah ini dikelola.
Semua ini bermula dari satu konten yang, jujur saja, terasa niretika. Bahkan tak cuma menuai kritik, tapi juga sampai diremake sana-sini oleh influencer, dilempar ke berbagai platform, dan sampai mendarat di akun Instagram @lambeturah. Dari situ, efeknya makin panas. Konten yang awalnya dianggap akan memberikan citra positif bagi Bupati, justru berubah jadi bahan olok-olokan hingga tingkat nasional.
Ironisnya, ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Selama ini, Bupati Blora memang dikenal cukup rajin membagikan aktivitasnya. Mulai dari wisata kuliner, kunjungan ke tokoh-tokoh penting, sampai hadir di acara pernikahan (yang tentu saja dari kalangan pejabat juga). Nggak salah sih, tapi menurut keyakinan saya hal semacam itu justru terasa nggak ada gunanya. Ketika yang ditampilkan lebih banyak yang remeh-temeh, wajar jika publik kemudian bertanya: ini sebenarnya kerjanya apa aja, atau memang orientasinya hanya sibuk bikin feed konten pribadi?
Berawal dari inisiatif warga yang sudah jengah melihat kondisi jalan di daerahnya
Saya memahami bahwa citra seorang aktor politik —Bupati misalnya—merupakan suatu hal yang amat penting untuk dijaga dan ditonjolkan. Tapi, bukan berarti citra hanya dibangun dari drama lho ya. Harus ada pembuktian nyata dan tentu saja bisa tetap dipertanggungjawabkan.
Namun, pencitraan yang kadung dibangun oleh Bupati Blora justru menemukan antiklimaksnya di Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan. Di saat tim sosmed Bupati Blora sibuk memoles feed Instagram dengan kunjungan-kunjungan seremonial, warga di desa Nglebak justru sedang bahu-membahu melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi tugas Pemkab: menyediakan infrastruktur dasar berupa jalan.
Bahkan menurut beberapa sumber yang saya baca, ruas jalan Menden-Megeri itu bukan jalan tikus atau gang sempit menuju pemakaman. Melainkan jalan yang secara administratif sah menjadi kewenangan dari Pemkab Blora. Namun, karena sudah lelah diberi harapan palsu oleh birokrasi, warga akhirnya lebih memilih “merogoh kocek” dan “memeras keringat” demi mengecor jalan rabat beton sepanjang hampir satu kilometer secara swadaya.
BACA JUGA: Blora, Kabupaten Kecil yang Sulit Menghargai Tokoh-tokoh Penting Daerahnya
Kritik warga yang mudah lenyap dihapus tim sosmed karbitan
Lebih miris lagi saat saya menyadari bahwa komentar-komentar bernada kritis yang dilontarkan ke akun instagram milik Bupati justru cepat lenyap dihapus oleh admin. Bukannya menerima atau minimal merespons, kritik yang ada malah dilenyapkan begitu saja.
Harusnya, kalau memang niatnya membangun citra yang sehat bagi Bupati Blora, kritik itu ya diterima. Syukur-syukur bisa ditanggapi. Lah ini malah dihapus, seolah-olah masalahnya akan ikut lenyap begitu komentar sudah tak terbaca.
Tim medsos model begini jujur saja kelihatan amatiran plus karbitan. Maunya terlihat profesional, tapi nggak paham esensi dari tupoksinya. Padahal admin sosmed sekelas Bupati itu bukan cuma merapikan feed sama menambahkan caption yang ndakik-ndakik. Tapi juga berani berdiri di tengah kritik dan membantu menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada publik.
Lebih enak kalau ada penjelasan yang terang di tengah kegaduhan yang terjadi. Misalnya soal pembangunan jalan di Desa Ngablak itu sebenarnya bagaimana, kendalanya apa, progresnya sejauh mana. Kasih data, kasih konteks, biar masyarakat awam menjadi lebih paham. Lah ini malah pilih cara paling gampang dengan hanya menghapus komentar.
Kalau cuma urusan delete-delete begitu, adik saya di rumah juga kayaknya bisa, bahkan saya jamin lebih telaten. Atau memang konten yang bikin gaduh tersebut sudah nggak ketolong lagi untuk diluruskan? Ya wassalam.
Bupati Blora, jangan takut dikiritik oleh wargamu sendiri
Pada akhirnya, Pak Bupati mesti segera sadar bahwa jabatan publik bukanlah panggung sandiwara yang bisa diedit sesuka hati. Kamera memang bisa menipu pandangan, filter bisa mempercantik suasana, dan jari admin bisa menghapus ribuan caci maki di kolom komentar. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dimanipulasi oleh teknologi secanggih apa pun: rasa kecewa warga yang kakinya setiap hari terperosok di jalanan yang hancur.
Inisiatif yang dilakukan oleh warga Desa Nglebak dengan patungan membangun jalan adalah sebuah tamparan sekaligus alarm keras. Itu adalah bukti bahwa mereka sudah tidak lagi butuh tontonan “wisata kuliner” atau “kondangan pejabat” di feed Instagram Bapak.
Mereka butuh fungsi paling dasar dari pemerintahan yaitu dengan menyediakan infrastruktur yang layak. Maka ketika warga lebih memilih melakukan iuran dengan uang pribadi untuk membangun jalan daripada menunggu aksi nyata dari Pemkab, di situlah sebenarnya marwah pemkab sedang runtuh seruntuh-runtuhnya.
Jangan sampai sejarah mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Bapak, Blora hanya dikenal sebagai daerah yang “estetik” di media sosial. Dan mohon jangan biarkan ruang bagi tim medsos karbitan untuk terus menyuapi Bapak dengan laporan engagement yang tinggi. Sementara di luar sana, indeks kepercayaan masyarakat justru makin merosot tajam.
Sudah saatnya kamera dimatikan, tim kreatif dikurasi lebih ketat, dan hal paling utama adalah mulai bekerja dengan nyata. Setebal apa pun bedak pencitraan yang dipoles lewat sosial media, ia akan mudah luntur saat diguyur fakta tentang jalanan penuh jeglongan yang tak kunjung diaspal. Warga lebih butuh solusi yang konkret, bukan sekadar konten yang terlihat “keren” tapi aslinya kosong melompong.
Penulis: Dimas Junian Fadillah
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
