Pernahkah kalian mendengar kalimat “anak PNS pasti hidupnya sejahtera”, “jadi PNS aja, pasti hidupnya terjamin”, “Jadi guru aja, biar punya tunjangan dana pensiun di masa tua”? Kalimat-kalimat tersebut tentu tidak asing di telinga kita. Pegawai negeri sipil atau yang biasa disingkat PNS umumnya memiliki label positif yang dikaitkan dengan kesejahteraan di masa depan. Lantas, benarkah kehidupan seorang pegawai negeri sipil benar-benar sejahtera?
Umumnya seorang pegawai negeri sipil hidup dalam keadaan sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari hak yang mereka peroleh berupa dana pensiun di hari tua, asuransi Kesehatan, tabungan perumahan, bahkan asuransi pendidikan putra putrinya. Dalam realitasnya, tidak semua pegawai negeri sipil hidup sejahtera. Sebagian dari mereka terlunta-lunta untuk bertahan hidup dan membiayai sendiri pendidikan putra-putrinya.
Ada sebuah kisah nyata yang menggambarkan bahwa kehidupan seorang PNS tidak menjamin kesejahteraan. Kebutuhan hidup yang kian mendesak membuat sebagian PNS mengambil pinjaman bank dengan konsekuensi pemotongan gaji tiap bulan. Mirisnya, besar pinjaman dari bank mengharuskan gaji tersebut hanya bersisa 5-10 persen dari total gaji keseluruhan. Apabila tunjangan plus gaji tiap bulan hanya berkisar 5-6 juta, bagaimana seorang PNS dengan empat anak dan satu istri yang tidak bekerja bertahan hidup dengan uang 500 ribu perbulan?
Tentu uang 500 ribu tersebut tidak akan cukup untuk membiayai anak-anaknya yang sedang duduk di bangku sekolah dan bangku universitas. Bahkan uang tersebut masih kurang untuk kebutuhan rumah tangga yang tidak ada habisnya. Tak jarang kesulitan masalah finansial menghambat pendidikan salah seorang anaknya yang tengah duduk di bangku kuliah.
Bayangkan saja jika setiap mahasiswa harus membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) setiap semester. Namun, keadaan orang tuanya sebagai seorang PNS tidak cukup untuk menutup biaya tersebut. Alhasil sang anak melakukan pengajuan kepada pihak kampus terkait biaya pendidikannya. Namun, sangat disayangkan terlahir sebagai anak PNS seringkali dimarjinalkan dalam hal penurunan biaya pendidikan.
Pegawai negeri sipil seringkali dianggap sebagai golongan menengah ke atas. Itu artinya orang orang yang bekerja sebagai PNS dianggap sebagai golongan orang mampu. Tak peduli berapa banyak pinjaman yang membuat hidupnya dirundung kesulitan, tak peduli seberapa memprihatinkannya bangunan rumah yang ia punya, tak peduli bagaimana keluarganya kesulitan mendapatkan akses pendidikan maupun kesehatan.
Sebagai seorang individu saya tidak sepenuhnya percaya bahwa kehidupan PNS dapat menjamin kesejahteraan. Sebab kesejahteraan tidak bisa diukur dengan bertumpu pada konsistensi gaji yang diterima dan label positif yang tersemat pada pola pikir masyarakat. Maka kebijakan-kebijakan yang mengecualikan PNS tanpa melihat faktor lain sebagai pertimbangan dirasa sangat tidak relevan. Tidak adil rasanya label “PNS hidup sejahtera” mengakibatkan sebagian orang kehilangan haknya untuk memperoleh akses pendidikan maupun kesehatan.
Berkaitan dengan paradigma masyarakat mengenai kesejahteraan PNS, kita perlu memahami definisi kesejahteraan terlebih dahulu. Kesejahteraan seringkali dikaitkan dengan kondisi dimana manusia merasa aman, makmur, sehat dan damai. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Berdasarkan pengertian di atas, Biro Pusat Statistik menerapkan beberapa indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Ada pun indikator yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai kesejahteraan masyarakat meliputi: tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga, tingkat Pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga serta kondisi perumahan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah keluarga.
Sebuah keluarga dapat dikatakan sejahtera apabila lima indikator tersebut terpenuhi. Selain itu, faktor emosional seseorang juga menentukan tingkat kepuasan terhadap apa yang mereka miliki. Itulah sebabnya definisi kesejahteraan tidak dapat dipukul rata pada semua orang. Sebab setiap orang memiliki tingkat kepuasan masing masing. Definisi dan indikator mengenai kesejahteraan saya rasa mampu membuat kita berpikir Kembali mengenai labelisasi kesejahteraan PNS yang secara tidak langsung dipukul rata dalam pandangan masyarakat.
Meskipun demikian, saya yakin tidak semua orang setuju dengan cara pandang saya terhadap label kesejahteraan PNS. Sebagian dari kalian tentu akan membawa daftar bukti tunjangan gaji perbulan, tunjangan hari raya, tunjangan profesi guru, sertifikasi, maupun bukti dana pensiun untuk membuktikan bahwa pegawai negeri sipil terjamin perihal kesejahteraannya.
Tapi, yang perlu digarisbawahi adalah kertas-kertas tersebut tidak memberikan bukti bahwa jadi anak PNS itu berarti hidup sejahtera. Stigma tentang anak PNS terkadang justru membuat masalah baru dan jarak baru yang ada di masyarakat.
BACA JUGA Masih Ngebet Jadi PNS? Daftar Aja!
