Membaca tulisan Mas Dito Yudhistira Iksandy yang kapok berkunjung ke Bangkalan Madura tidak membuat saya terkejut. Kabupaten ini memang bobrok. Saya sebagai warga Bangkalan menyatakan kapok dan tidak puas pada kinerja pemkab setempat.
Tulisan Terminal Mojok sudah banyak yang mengkritik Bangkalan Madura mulai dari jalanan Bangkalan yang buruk hingga pariwisata yang kurang terawat. Namun, ada satu masalah yang saya rasa perlu mendapat perhatian lebih, yakni kualitas pendidikan. Jangan bandingkan dengan pendidikan di daerah-daerah lain di Jawa, sudah jelas ketinggalan jauh. Pendidikan di Bangkalan bahkan lebih buruk dibanding kabupaten-kabupaten lain di Pulau Madura.
Anak-anak Bangkalan Madura bisa sekolah SMA saja sudah bersyukur
Pada tulisan saya seputar ketertinggalan Madura di Terminal Mojok, saya sempat menyinggung bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangkalan itu rendah, angkanya mencapai 65,75. Angka itu mirip dengan IPM provinsi Indonesia bagian timur, yakni Papua Barat 66,66 dan Papua 62,25. Sementara Jawa Timur, provinsi yang menaungi Kabupaten Bangkalan, IPM-nya sudah melesat ke 73,38.
Apa sebab IPM begitu rendah? Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah salah satu jawabannya. HLS Bangkalan Madura memprihatinkan, hasilnya 11,9 tahun saja. Artinya, anak-anak usia tujuh tahun di Bangkalan tidak memiliki harapan sekolah hingga lulus jenjang SMA. Kondisi berbeda dengan 4 kabupaten lain di Madura yang mencatatkan HLS lebih dari 12 tahun.
Data yang disajikan memang menunjukkan kualitas manusia dan pendidikan di Bangkalan Madura tertinggal daripada daerah lain. Namun, saya risih ketika ada yang berkomentar rendahnya kualitas itu karena masyarakat enggan berpartisipasi dalam pendidikan. Saya yakin orang-orang yang berkomentar seperti itu tidak pernah datang dan melihat langsung fasilitas pendidikan di kabupaten ini.
Lahan SD Bangkalan Madura banyak yang belum dibebaskan
Sebagai warga Bangkalan, saya akan sedikit menggambarkan betapa pemerintah setempat tidak serius menggarap fasilitas pendidikan di sini. Hingga saat ini masih banyak lahan-lahan SD yang belum dibebaskan. Saya berusaha mencari tahu data terbaru, tapi tidak menemukannya. Namun, saya punya catatan pada 2020, menurut maduranewsmedia.com hampir 2/3 lahan SD di Bangkalan Madura tidak punya kepemilikan yang jelas. Artinya, pemerintah belum berhasil melakukan pembebasan lahan pada mayoritas gedung SD. Skenario terburuk, bisa saja lahan dan gedung tersebut ditutup secara tiba-tiba oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik lahan.
Skenario terburuk itu pernah menimpa SD N 1 Lerpak Bangkalan. Kasusnya menyita perhatian sepanjang September 2023. Sebanyak 129 siswa di SDN 1 Lerpak Bangkalan terpaksa belajar di ruang terbuka menggunakan terpal karena tidak diizinkan oleh ahli waris lahan.
Saya rasa ahli warisnya tidak bisa disalahkan. Kejadian ini justru bisa menjadi momentum evaluasi dan introspeksi pemerintah setempat. Apakah mereka masih mau manutup mata dan menunggu 2 dari 3 lahan sekolah lainnya ditutup juga? atau segera mengurus lahan-lahan SD yang belum jelas kepemikikannya.
Baca halaman selanjutnya: Gedung SD seadanya …
