Disclaimer: Tulisan ini dibuat sebelum Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ia meminta DPR RI menunda pengesahan RUU KUHP.

Saya termasuk yang meyakini bahwa banyak pasal-pasal yang kontroversial atau setidaknya berpotensi memicu kontroversi dalam Rancangan Undang-Undang tentang KUHP. Tapi begini….

Dari 628 pasal dalam RUU KUHP, katakan ada belasan pasal yang kontroversial, lalu apakah RUU KUHP yang sudah dikaji, dibahas, dan dikerjakan sejak tahun 1982 tersebut harus dibatalkan atau ditunda lagi? Bagaimana jika diberikan opsi RUU KUHP tetap disahkan, sementara belasan pasal yang kontroversi dicabut dan dibahas ulang kemudian dijadikan Perpu misalnya, atau dibahas ulang kemudian dimasukkan dalam revisi berikutnya?

Belum fair juga? Masih gak puas?

Baydewey, apakah benar kita sudah baca sendiri dengan detail pasal-pasal kontroversial RUU KUHP tadi? Misalnya, soal penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Ada pasal yang menyatakan penyebaran Komunisme/Marxisme-Leninisme itu bisa dipidana paling lama 4 tahun (Pasal 188 ayat 1), tapi TIDAK menjadi pidana jika orang tersebut melakukan kajian Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 188 ayat 6).

Pasal kontroversi lain: Persetubuhan (perzinaan) dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana 1 tahun itu, HANYA jika ada pengaduan dari suami, istri, orang tua, atau anaknya (Pasal 417 ayat 2).

Kontroversi lain, soal pasal menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden, perbuatan tersebut TIDAK menjadi pidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri (pasal 218 ayat 2). Yang dimaksud kepentingan umum disini adalah melindungi kepentingan masyarakat banyak yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi (penjelasan Pasal 218 ayat 2). Selain itu, pemidanaan hanya bisa dilakukan jika presiden/wakil presiden sendiri yang melaporkan baik lisan atau tertulis kepada penyidik (Pasal 220).

Apakah pernah baca juga, jika RUU KUHP ini disahkan, aturannya tidak otomatis berlaku, tapi baru berlaku 2 tahun setelah disahkan (Pasal 628), yang artinya masih ada ruang perbaikan, misalnya judicial review atau constitutional review, bahkan revisi kembali sebelum berlaku efektif?

Yes, itu semua tidak menjadi dalil pembelaan atau pembenaran bahwa pasal-pasal kontroverisal tadi harus tetap ikut disahkan. Saya SETUJU. Makanya, kembali ke pendapat awal saya, apakah kelompok anti RUU KUHP setuju jika RUU KUHP tetap disahkan saja dulu tapi pasal-pasal kontroversif dipisahkan dan dibahas ulang untuk dimasukkan ke dalam revisi atau bahkan jika perlu dibuatkan perpu?

Eh, tunggu dulu, jika kelompok anti RUU KUHP setuju dengan pendapat saya, apakah juga kelompok pro RUU KUHP (tim DPR dan pemerintah) akan juga setuju? Belum tentu.

Ya sudah, lanjut sana pro-kontranya. Silahkan media dan media sosial nikmati ratingnya. Tapi sambil ikut mencerdaskan pembacanya ya.

BACA JUGA Contoh Pertanyaan Interview Kerja yang Sering Muncul dan Tips Menjawabnya atau tulisan Teguh Arifiyadi lainnya. Follow Facebook Teguh Arifiyadi.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.