Menjelang 31 Maret setiap tahunnya, mendadak tensi rekan kerja, karib dan kerabat saya menjadi uring-uringan. Topik yang selalu sama setiap tahun, cerita yang diulang dengan nada bersungut-sungut: lapor pajak dan ngurusin SPT!
Lapor pajak dengan status sebagai karyawan atau pegawai itu pusingnya setengah mati. Berkali-kali harus back and forth bertanya dan membaca supaya nihil. Maksud hati mau jujur dengan menuliskan informasi utang dan tabungan (yang nggak seberapa bahkan kadang nggak ada), lha tapi kok malah jadi punya utang pajak?
Udah pusing punya cicilan kok masih ditambahi utang baru, seketika kepala jadi cenat-cenut.
Proses ini lebih menyakitkan lagi jika pekerjaannya tidak tetap atau freelancer. Belum tentu ada pemasukan setiap bulan, pemberi kerja juga kadang lupa memberi bukti potong pajak. Setelah tercepot-cepot mengumpulkan bukti potong pajak dan lapor, eh masih dipertanyakan harta ina-inu dapat dari mana. Kalau dijawab harta waris atau ketika ada project besar bisa beli aset, proses interview dan pembuktian aliran uang itu panjang dan berliku banget.
Demi menghindari burnout karena pelaporan pajak, akhirnya banyak orang mempekerjakan konsultan pajak. Saya dan suami termasuk konsumen konsultan pajak. Bukan karena harta dan asset kami berlimpah, tapi karena kami sering terserang stress berurusan dengan lapor SPT, atau perpajakan pada umumnya. Pendek kata, ribet banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain jadi mendingan hire vendor buat beresin urusan pajak.
Tapi tidak semua orang mampu membayar konsultan pajak. Saya jadi paham betul kenapa semua wajib pajak itu setengah hati dan nggak Ikhlas tiap lapor SPT. Kalau masih kurang jelas alasannya kenapa, penjelasannya monggo disimak.
Terutama untuk Bu Sri Mulyani, biar paham permasalahan di akar rumput.
Ngumpulinnya setengah mati, dipotong seenak hati
Memang harta dan pemasukan kami sebagai wajib pajak ini tak seberapa dibandingkan para crazy rich atau anak pejabat. Tapi deretan angka di SPT itu adalah hasil kerja keras penuh keringat dan air mata, literally. Membayangkan kerja selama setahun, terkadang pakai lembur berkedok loyalitas dan cuti dalam kondisi harus selalu standby.
Hasil kerja berupa pemasukan yang dihitung tahunan tersebut kemudian dikurangi untuk membayar pajak, bahkan hingga 25% jika berupa bonus. Nilai uang yang dipotong tersebut memang hanya butiran debu di anggaran negara. Tapi bagi kami warga kelas menengah yang kembang-kempis ngumpulin uang buat menikah atau DP rumah pertama, itu adalah jumlah yang banyak!
Harga kebutuhan dasar seperti beras, minyak, bahan pangan, pakaian hingga rumah meningkat di atas inflasi. Tapi potongan pajak ini itu naiknya seenak hati, bagaimana kami bisa bertahan diri?
Ironi lapor SPT: pajak sudah dibayar, fasilitas umum masih ambyar
Kebetean lapor SPT jadi makin meningkat tiap liat jalanan yang masih berlubang dan fasum yang ambyar.
Berapa banyak pengendara sepeda motor yang terluka karena jalanan berlubang atau amblas? Beralih menjadi anker pun tak menjamin keselamatan, gerbong kereta selalu penuh dan rentan terjepit, kecopetan, bahkan pelecehan seksual. Naik kendaraan umum lainnya pun setali tiga uang, fasilitas seadanya saja.
Belum lagi fasilitas kesehatan dan pendidikan yang menyedihkan. Cerita tentang bayi dan anak yang kurang gizi di perkotaan, silih berganti dengan kisah mahasiswa dari keluarga miskin yang berjuang membayar UKT.
Rentetan berita mengenai tata kelola negara yang karut marut di semua bagian, membuat kami para pembayar pajak dan pejuang lapor SPT ini resah. Apakah uang kami sudah dipergunakan dengan tepat untuk memperbaiki jalanan yang rusak? Atau kebanyakan dipotong sana sini sehingga kualitas beton dan aspal ala kadarnya? Boleh nggak kami ikutan bayar pajak seikhlasnya juga?
Aparatur sipil dibayar pajak tapi kelakuannya bikin ngelus dada
Cobalah nongkrong di warung makan dekat kantor pemerintahan di pagi hari. Pemandangan para pegawai berseragam coklat sibuk makan atau ngobrol di warung itu biasa. Bukannya bekerja di kantor dan melayani publik, mereka memilih mempersiapkan diri secara fisik dengan sarapan.
Kadang warga harus menunggu para ASN ini selesai sarapan atau ngobrol dulu, jam pelayanan publik jadi tidak efisien. Jujur saja hal-hal yang tidak disiplin ini bikin capek hati, ujung-ujungnya banyak yang membayar calo untuk mengurus dokumen. Terus situ nyuruh kita lapor SPT secara satset? Wuidih.
Sementara di level jabatan yang lebih strategis, kami melihat pejabat pajak dan bea cukai yang selintat-selintut dalam pelaporan pajak. Masih ingat kasus Rafael Alun, Andhi Pramono, dan Eko Darmanto? Para pejabat eselon tinggi ini bisa menyembunyikan harta dan aliran uang milyaran mereka dengan rapi selama bertahun-tahun. Opini teman dan kerabat di sekitar saya pun seragam mengenai kasus pejabat dengan harta yang tak wajar ini. Mereka bisa mengakali sistem yang dibuat kantornya sendiri.
Singkatnya, kami jadi mempertanyakan sistem good corporate governance di lembaga pemerintahan berjalan tidak sih? Padahal sudah jelas, gaji aparatur negara dari APBN yang sumbernya dari pajak warga negara.
Lapor SPT disuruh satset, tapi…
Sebagai komposisi wajib pajak terbesar sekaligus generasi yang terpapar teknologi dan informasi, milennial dan z memang jadi lebih kritis terhadap kondisi sosial dan politik. Sayangnya, berbagai pertanyaan dan keresahan kami seperti dianggap retorika belaka. Tidak perlu jawaban, dari dulu ya sudah seperti itu dan tidak berubah.
Semoga penjelasan di atas dibaca punggawa tertinggi di lembaga keuangan negara. Semoga pemerintahan yang baru bisa lebih amanah. Ya, semoga saja, karena kami rakyat biasa yang wajib lapor pajak ini, cuma bisa mbatin dan berdoa saja, sembari lapor SPT. Mau curhat dan ngomel ke siapa lagi, wong bapakku bukan presiden.
Penulis: Maryza Surya Andari
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Panduan Lapor SPT Tahunan bagi para Wajib Pajak Newbie
