MOJOK.CO – Ratna Sarumpaet menuduh Pemerintahan Jokowi punya peran dalam pemblokiran dana untuk bantuan Papua. Pihak pemerintah segera membantah tudingan ini.
Sebelumnya, tudingan bantuan untuk Papua yang diblokir oleh Pemerintahan Jokowi muncul dari aktivis yang selalu kritis terhadap Pemerintah, Ratna Sarumpaet. Salah satu aktivis yang aktif dalam gerakan #2019GantiPresiden ini mengungkap bahwa telah ada pemblokiran dana nasabah yang diniatkan sebagai bentuk bantuan ke Papua.
“Kasusnya sendiri adalah bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan dalam hal hal ini dugaan pelanggaran yang dilakukan kekuasaan, dalam hal ini bisa Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan dilakukan oleh Menteri Keuangan,” kata Ratna pada Senin (17/9) silam.
Menurut Ratna, dirinya didatangi oleh Ruben PS yang melaporkan ada indikasi pemerintah telah memblokir dana yang disimpan ke salah satu bank. “Dana ini untuk swadaya pembangunan di Papua. Kasus ini mempunyai tendensi juga melakukan pelanggaran keuangan.
Kronologi yang terjadi adalah ada dana sebesar Rp23,9 triliun yang tersimpan sejak 2016 dari para donatur untuk pembangunan Papua. Rencananya dana sebesar itu digunakan untuk membantu pembangunan Papua yang dianggap memiliki angka kemiskinan yang tinggi.
Akan tetapi mendadak uang sebanyak itu hilang dari rekeningnya. Ketika Ruben melakukan cek atas transaksi yang terjadi ternyata tidak ditemukan penarikan apa pun di sana sehingga timbul kecurigaan ada permainan dari pihak yang berkuasa.
“Kemudian kami mendapatkan print out rekening kami dan faktanya kosong tetapi laporannya World Bank itu sudah masuk ke rekening kami ini, kami melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi,” ujar Ruben.
Klaim Ruben yang dikisahkan oleh Ratna, World Bank sudah mengirimkan dana ke rekening pribadi Ruben sebagai dana bantuan untuk Papua.
Menanggapi tuduhan itu, pihak tertuduh, Kantor Staf Presiden menilai Ratna terlalu terburu-buru mengarahkan tuduhan ke Presiden.
“Saya kira apa yang disampaikan oleh Ratna Sarumpaet tidak benar. Dan menunjukkan kualitasnya sebagai seorang oposisi, saya kira hanya berdasarkan semangat untuk antipemerintah saja,” ujar Eko Sulistyo, Deputi IV KSP Bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi.
Meski begitu, Eko mengaku heran dengan besarnya nominal yang disimpan atas nama pribadi. Apalagi dana sebesar itu sangat mudah bagi pemerintah untuk mengecek siapa saja donatur-donatur yang disebut sebagai penyumbang dana.
Eko juga penasaran bagaimana mungkin World Bank mau memberi bantuan. Karena sejauh yang diketahui Eko, World Bank sangat ketat dalam memberi bantuan. Untuk memberi bantuan kepada pemerintah saja World Bank tidak asal, apalagi kepada perorangan seperti itu.
“Menurut saya, ini data yang masih sumir tapi kemudian dibuat oleh Ratna Sarumpaet untuk menyerang pemerintah. Itu yang saya katakan menunjukkan bahwa kapasitas Ratna Sarumpaet sangat tidak prudent (bijak) sebagai bagian dari oposisi,” kata Eko.
Selain Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan juga menanggapi tudingan Ratna yang menyatakan ada campur tangan lembaga pemerintah atas hilangnya dana sebesar Rp23 triliun itu.
“Kementerian Keuangan tidak mengatur kebijakan mengenai rekening atas nama pribadi,” kata Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, seperti diberitakan detik.com.
Nufransa juga heran, karena selama ini World Bank tidak pernah bisa berhubungan dengan rekening perseorangan atau pribadi. “Jadi yang dinyatakan oleh Ratna Sarumpaet adalah tidak benar,” tambahnya.
Sebentar, Bu Ratna, dana sebesar Rp 23 triliun itu duit semua ya? Banyak banget itu. Kalau misal digunakan untuk bantu Papua beneran, kira-kira Papua bisa jadi semaju Pulau Jawa nggak ya? Soalnya kalau cuma buat kampanye mah itu udah tumpeh-tumpeh. (K/A