MOJOK.CO – Akhirnya surat tuntutan dari BPN Prabowo-Sandi ke MK telah diserahkan. Ada 7 tuntutan di sana. Dan tanpa diminta kami akan membantu menjawabnya.
Akhirnya, melalui lika-liku panjang yang diwarnai dengan aksi 22 Mei, kerusuhan massal, ujaran kebencian, penembakan ke massa aksi, dugaan rencana pembunuhan 4 tokoh nasional, sampai diciduknya beberapa tersangka dugaan makar dan penyebaran hoax, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akhirnya berkenan menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Keputusan ini sebenarnya sempat jadi pertanyaan banyak pihak karena—seperti yang kita tahu—sebelumnya Lord Amien Rais mengumumkan ogah ke MK dan menyerukan pipel power. Seruan yang sudah muncul jauh sebelum coblosan.
Meski belakangan, ketika beliau dipanggil pihak berwenang soal desakan-desakan yang mengarah ke makar, nada-nada seruan pipel power jadi memble berubah ke Gerakan Kedaulatan Rakyat. Barangkali karena pipel power terkesan terlalu kebarat-baratan paling—jadi pilih yang pakai bahasa Indonesia. Duh, duh, Lord satu ini emang nasionalis sejati deh.
Akhirnya, setelah ditunggu-tunggu, pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 22.35, surat “cinta” BPN Prabowo Sandi untuk MK benar-benar diberikan. Bahkan dalam lampiran pertama surat permohonan soal pemeriksaan sengketa Pilpres 2019 tersebut, BPN sempat menyebut-nyebut bahwa MK bukan lah Mahkamah Kalkulator, melainkan Mahkamah Keadilan dan Mahkamah Kebaikan. Hm, nice try.
Anjir lah, halaman pertama udah pake ngancem dengan bawa2 dalil ? pic.twitter.com/5ZQp6m57LI
— وسن (@_wisnu) 26 Mei 2019
Bahkan belum apa-apa, dalam surat di halaman pertama itu, kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi sudah memberi teguran yang sangat bernilai religius, memakai ayat-ayat kitab suci. Benar-benar terasa sekali gugatan pilpres rasa-rasa bulan suci Ramadan. Tidak cuma soal kampanye dan aksi 22 Mei, dalam gugatan pun kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi begitu religius.
Paling tidak ada dua surat yang dikutip, yakni Surat Al Hajj ayat 69 dan Surat As-Sajdah ayat 25. Namun ya cuma terjemahannya saja, nggak perlu pakai lafal arabnya, apalagi sampai keterangan asbabul nuzulnya segala.
Nah, dalam surat ini ada 7 tuntunan yang dibawa oleh BPN Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dan dengan ini pula Mojok Institute berinisiatif untuk membantu MK dalam menjawab ke-7 permohonan/tuntutan tersebut.
1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
Lho, kan permohonannya belum ada, Bambang. Ini kenapa udah minta dikabulkan sama MK? Baru nomor pertama lho ini, kok ujug-ujug dan minta dikabulin segala.
Ngomong dulu dong, minta apa, minta apa? Bilang, ayo nggak usah malu-malu. Ayo dong, tak kintal-kintal…
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
Oh, jadi ini minta semua hasil Pemilu dan Pilpres dinyatakan batal dan tidak sah ini? Yakin? Oke deh, nanti diperiksa.
Tapi ini kalau dikabulkan nanti suara Gerindra sama PKS yang melejit kemarin itu jadi dibatalin juga lho. Nggak apa-apa kan? Suara Pak Mardani Ali Sera sama Pak Fadli Zon ikhlas ya perolehan suaranya kosong lagi? Alhamdulillah.
3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Oke deh. Selo. Tapi kalau mau diperiksa, punya sampeyan juga ya nanti? Kan katanya Mahkamah Keadilan. Harus adil dong, yee kaaan?
4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar’uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019
Siap, deh. Beres. Kemarin juga Barcelona habis ngajuin tuntutan untuk mendiskualifikasi Liverpool juga di Semifinal Liga Champions kemarin. Alasannya sih sama. Karena kalah merasa dicurangi. Ya iya dong, kalau merasa dicurangi kan ya pasti pihak yang kalah ya? Yang menang mah nggak pernah ngerasain dicurangi. Apalagi dicurangi nasib begini. Eh~
5. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.
Lho bukannya udah ya? Lha yang kemarin pada antre terus hormat,“siap Presiden” itu apa ya kalo leh tahu?
6. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.
Oke siyap. Laksaneken, Pak Presiden. Btw, kemarin yang katanya klaim menang 62% itu bijimana ya? Kok nggak muncul sama sekali di surat yang buat MK ini? Apa udah berubah lagi angkanya?
Pfft, Pemilu emang suka gitu, Pak. Suka berubah-ubah angkanya. Kadang dari angka 64, 62, 54 persen, ealah tiba-tiba bisa jadi 7 tuntutan. Ajaib emang.
Begitulah Pilpres, deritanya tiada kenal porsentase~
7. Memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.
Bisa diatur lah itu. Kalau perlu capres dan cawapresnya tunggal aja, Pak. Jadi gampang nentuin siapa pemenangnya. Nggak perlu ribet. Lha gimana kalah suara 16 juta kok mau klaim menang itu berat lho, Pak. Berat.
MK nggak bakal kuat. Biar Pak Prabowo aja.