MOJOK.CO – Kartu Prakerja kembali menuai polemik. Belum cukup program yang ditawarkan begitu absurd, kini proses verifikasinya dikritik karena amburadul.
Kartu Prakerja sepertinya belum akan lepas dari polemik. Awalnya, Kartu Prakerja dikritik karena pelatihannya yang mahal, materi yang sebenarnya bisa didapat gratis, dan terindikasi korup karena salah satu vendornya, yaitu Ruangguru dimiliki oleh mantan stafsus Presiden. Masalah baru kemudian muncul, yaitu verifikasinya yang tidak akurat.
Cuitan akun Twitter @mrs_enci menunjukkan bawah ada seorang yang bukan pengangguran bisa mendapat Kartu Prakerja. Selain itu, orang itu bisa mendapat sertifikat tanpa melihat video sama sekali. Sertifikat itu bisa ditembus tanpa melewati satu prosedur pun.
Jadi mas ini daftar, padahal bukan pengangguran (dan jelas2 nulis profil bahwa beliau bukan pengangguran), dapat kartu prakerja, ga menyimak satupun video pelatihan dan skip langsung ke exam, dan dapat sertifikat? ????? what a loophole. pic.twitter.com/YpLV9BUwC6
— sp (@mrs_enci) April 30, 2020
Hal ini jadi masalah mengingat Kartu Prakerja ini tidak bisa didapat dengan mudah. Target program ini adalah memberi pelatihan kepada para pengangguran. Namun fakta lapangannya justru orang yang bekerja pun bisa mendapat kartu tersebut sekaligus menggunakannya.
Kapabilitas pemerintah perlu ditanyakan sebagai pihak yang berwenang untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Program Kartu Prakerja ini seolah-olah diluncurkan untuk kemudian dilupakan.
Hal ini jelas menimbulkan kecurigaan bagi rakyat. Rakyat akan curiga bahwa Kartu Prakerja ini ada bukan untuk membantu para angkatan kerja, namun hanya untuk vendor yang menjadi mitra pemerintah. Dana yang dikucurkan untuk program ini tidak kecil, yaitu 5,6 triliun rupiah, dengan pelaksanaan tersebut pemerintah tak ubahnya memberikan uang cuma-cuma ke vendor.
Masalah yang muncul ke ranah media sosial tentang verifikasi yang amburadul itu baru satu, yang terjadi sebenarnya bisa (bahkan bisa dikatakan jelas) lebih dari itu. Keadaan rakyat yang sedang dalam situasi sulit karena pandemi membuat masalah tersebut ibarat menetesi luka dengan perasan jeruk.
Program Kartu Prakerja seharusnya memberi bekal kepada para para pengangguran berupa kemampuan yang akan membantu mereka mengarungi hidup. Nyatanya, justru mereka mendapat pelatihan tidak perlu yang bisa didapat dengan gratis tanpa harus menyedot anggaran negara.
Saya kira, tidak perlu mencari alasan lagi untuk menghentikan program Prakerja untuk sementara. Pemerintah perlu mengkaji lagi pelatihan yang ditawarkan oleh para vendor. Jika pelatihan itu bisa didapat dari mana saja atau dianggap tidak penting, hapuskan dan ganti dengan pelatihan lain.
Kalau pemerintah memberi pelatihan menulis CV sebagai program negara, mending nggak usah dilaksanakan programnya.
Selain itu, pemerintah lebih baik mengumpulkan data berapa pengangguran yang ada dan berikan program pelatihan ini tanpa harus memakai sistem undian. Masa depan rakyat bukanlah hal yang bisa dipertaruhkan oleh negara. Pemerintah sedang mengelola negara, bukan sedang judi dadu.
BACA JUGA One Piece Mungkin Ceritanya Bermasalah, tapi Naruto Jelas-jelas Sampah dan artikel menarik lainnya dari Rizky Prasetya.
