MOJOK.CO – Diksi new normal kian banyak dibahas di televisi dan media sosial. Konsep new normal versi pemerintah Indonesia sebenarnya beda nggak sih sama versi arahan WHO?
New normal atau yang kadang disebut kelaziman baru sama-sama kita pahami sebagai kebiasaan baru menghadapi pandemi yang kemudian dimaklumi. Sederhananya seperti memaklum tidak bersalaman, memaklui pernikahan tanpa banyak tamu undangan, dan kemana-mana pakai masker.
Lebih jauh dari itu, new normal memiliki beberapa pengertian dan pemahaman kalau dikaitkan dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Beberapa hal berikut perlu kita pahami betul-betul sebelum new normal di Indonesia benar-benar dilaksanakan.
1. Apa itu new normal?
WHO mendefinisikan ‘new normal’ sebagai sebuah masa transisi di mana pemerintah mulai membuka kembali fungsi kehidupan sosial dan ekonomi. Masa-masa ini tidak bisa digunakan sebagai patokan bahwa virus corona sudah bisa ditakulukan, sebaliknya, fase ini justru muncul sebelum vaksin resmi ditemukan. New normal adalah sebuah langkah untuk menyelamatkan kondisi sosial dan ekonomi. Meski begitu, konsep new normal sama sekali baru dan masih dipenuhi kompleksitas dan ketidakpastian.
Sementara itu secara umum orang-orang memahami new normal sebagai kebiasaan baru menghadapi pandemi. Misalnya munculnya bioskop drive-in buat mencegah kerumunan orang berkumpul dan berdekatan dalam satu ruangan, antrean kasir yang berjarak 1 meter, hingga pembatasan kunjungan di beberapa tempat umum.
2. Apa bedanya dengan new normal versi pemerintah Indonesia?
Setelah PSBB diberlakukan, pemerintah perlu menyusun kembali langkah-langkah pemulihan. Salah satunya dengan konsep new normal di mana pembatasan sosial dihentikan dan aktivitas sosial dibuka secara bertahap. Dikutip dari Tirto, WHO melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa menyampaikan beberapa indikator yang harus dipatuhi negara dalam menerapkan new normal. Indikator tersebut diantaranya.
- Tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan.
2. Menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespons untuk pelayanan COVID-19.
3. Surveilans yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak sehingga dilakukan tes masif.
Sementara itu, protokol new normal versi pemerintah Indonesia seharusnya mengikuti indikator yang diberikan WHO. Menteri Kesehatan memberikan protokol untuk pekerja yang selengkapnya bisa dilihat di sini. Namun beberapa kritik menyayangkan bagaimana pemerintah menganggap bahwa masyarakat dan segenap instrumennya sudah ‘siap’ untuk menjajaki transisi new normal. Mengingat kurva pasien terinfeksi virus corona di Indonesia belum berangsur turun. Sehingga penetapan new normal terkesan terburu-buru.
3. Mengapa pemerintah getol melaksanakan new normal?
PSBB telah berimbas pada aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Beberapa perusahaan memutuskan PHK karyawan karena efisiensi. Beberapa pedagang dan pelaku ekonomi sektor mikro juga terkena imbas karena masyarakat memilih berdiam di rumah. Sektor travel, fesyen, dan resto kuliner banyak yang tidak mampu lagi bertahan karena ketiadaan pemasukan.
Untuk mengatasi hal ini, kehidupan yang normal atau setidaknya ‘seolah-olah’ kembali normal perlu diterapkan untuk mengembalikan geliat ekonomi dan lesunya pasar setelah pemberlakuan PSBB. Namun tentu saja new normal harus dibarengi dengan berbagai protokol kesehatan demi menghambat penularan pandemi. Jika salah diterapkan, penyebaran virus corona bisa lebih menggila dan ekonomi justru semakin melemah menyusul kegagalan dalam pencegahan penularan virus.
4. Kapan rencana pelaksanaan new normal di Indonesia?
Meski banyak ahli yang mengatakan Indonesia belum siap menerapkan new normal, pemerintah tampaknya sudah mulai bersiap. Pada (26/5) Jokowi sempat meninjau Mall Sumarecon Bekasi yang kabarnya akan dibuka kembali pada bulan Juni.
Sebelumnya juga sempat tersiar kabar bahwa di bulan Juni siswa akan kembali bersekolah dengan memberlakukan sejumlah protokol kesehatan. Namun beberapa kabar juga menyebutkan bahwa sekolah akan kembali masuk pada bulan Juli. Ketika dikonfirmasi, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan bahwa keputusan tentang kapan siswa bersekolah kembali belum final karena perlu mempertimbangkan keadaan terkait pandemi.
Pelaksanaan new normal yang direncanakan pemerintah bisa jadi dilaksanakan secara bertahap dan bakal dimulai bulan Juni. Namun hingga hari ini sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan di berbagai sektor belum benar-benar diterima seluruh masyarakat. Beberapa justru belum paham betul pengertian ‘new normal’.
5. Bagaimana dan di mana saja pelaksanaan new normal di Indonesia?
Sebanyak 340 ribu personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk menempati 1.800 titik di empat provinsi di Indonesia. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo. Dari keempatnya dipilih 25 kabupaten/kota. Personel gabungan TNI ini kemudian akan berjaga di sejumlah tempat umum yang biasa dikunjungi masyarakat seperti pasar, tempat pariwisata, dan lain-lain.
Aparat kemudian akan memberlakukan beberapa protokol seperti wajib menggunakan masker, wajib menjaga kebersihan (cuci tangan dan hand sanitizer), hingga pembatasan pengunjung di sejumlah tempat.
Hingga saat ini belum ada alasan pasti mengapa penerapan new normal di Indonesia mengambil percontohan dari empat provinsi saja. Mengingat keempat provinsi tersebut bukanlah provinsi yang paling banyak terinfeksi virus corona pun bukan provinsi yang paling aman.
Pemberlakuan new normal di Indonesia yang terkesan terburu-buru memang mendapat banyak sorotan dari kalangan masyarakat. Kurva belum menurun, bahkan kedisiplinan sebagian masyarakat yang bebal tidak bisa diandalkan. Belum ada yang siap dengan skenario kegagalan jika new normal memang tidak berhasi menyelamatkan kita, dari melemahnya ekonomi maupun ancaman kesehatannya.
BACA JUGA Tatanan New Normal dan Kemungkinan Hidup yang Berubah Setelah Pandemi atau artikel lainnya di POJOKAN.
Komentar post