Bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum usai. Ratusan warga yang berhasil selamat dari guncangan gempa, kini justru harus meregang nyawa di tempat mereka mencari perlindungan.
Sedikitnya 108 penyintas dilaporkan meninggal dunia di tenda-tenda pengungsian akibat krisis air bersih, memburuknya sanitasi, hingga rentannya ancaman kekerasan seksual yang mengintai kelompok rentan.
Berdasarkan laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), hingga 25 September 2026, total korban jiwa sejak gempa melanda NTT telah mencapai 156 orang.
Ironisnya, korban yang meninggal dunia secara langsung akibat tertimpa reruntuhan gempa hanya berjumlah 48 orang. Sementara itu, 108 orang lainnya justru meninggal perlahan saat berusaha bertahan hidup di berbagai titik lokasi pengungsian darurat.
Bukti perlindungan negara terhadap para penyintas gempa masih lemah
Kepala Divisi Penguatan Organisasi Walhi Nasional, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, menegaskan bahwa tingginya angka kematian di tenda darurat ini adalah bukti nyata lemahnya sistem perlindungan negara terhadap para penyintas, terutama lansia dan anak-anak.
Saat ini, tercatat masih ada sekitar 46.461 warga yang terpaksa menetap di kamp pengungsian lantaran lebih dari 103 ribu rumah mengalami kerusakan parah.
“Menyebut kematian para pengungsi hanya karena usia lanjut atau penyakit bawaan adalah cara pandang yang mengabaikan tanggung jawab negara. Justru kelompok rentan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam situasi bencana,” tegas Umbu Wulang dalam keterangan tertulis yang diterima Mojok, Senin (28/9/2026).
“Ketika mereka meninggal di pengungsian, maka yang harus dievaluasi adalah sistem perlindungan negara, bukan kondisi para korban,” tegasnya.
Krisis air bersih di pengungsian
Bersama para relawan, Walhi menemukan rentetan fakta memprihatinkan saat mendampingi sekitar 450 titik pengungsian mandiri. Di titik-titik tersebut, jangkauan layanan pemerintah dinilai belum sepenuhnya hadir.
Akibatnya, para penyintas setiap hari harus berhadapan dengan krisis air bersih yang sangat parah.
Guncangan gempa dilaporkan telah merusak sejumlah sumber air masyarakat, memicu penurunan debit sungai dan mata air, serta mengubah kualitas kelayakannya.
Kondisi ini menjadi semakin kritis karena terjadi di tengah puncak musim kemarau. Terbatasnya pasokan air, kelangkaan bahan pangan, sanitasi yang buruk, serta minimnya akses layanan kesehatan diperparah oleh cuaca panas ekstrem.
Menurut Walhi, hal ini secara langsung meningkatkan risiko dehidrasi dan komplikasi fatal, khususnya pada kelompok lanjut usia.
Kekerasan seksual juga menghantui pengungsi
Namun, ancaman maut di pengungsian tidak hanya berasal dari krisis sanitasi. Manajer Pengelolaan Isu Bencana Ekologis Walhi, Melva Harahap, mengungkapkan bahwa kacaunya tata kelola pengungsian turut membuka celah kerentanan baru.
Pihaknya menemukan adanya kasus kekerasan seksual yang menyasar anak perempuan di sekitar lokasi tenda darurat. Temuan tersebut membuktikan belum memadainya mekanisme perlindungan bagi perempuan dan anak-anak selama masa tanggap darurat diberlakukan.
“Jelasnya kondisi tersebut memperlihatkan kegagalan negara belajar dari sejarah panjang bencana di Flores,” tegas Melva.
“Yang dibutuhkan bukan hanya respons setelah bencana terjadi, tetapi penguatan mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, dan pembangunan yang berbasis pada pengurangan risiko bencana. Tanpa itu, tragedi yang sama akan terus berulang.”
Gempa yang sama besarnya dengan 30 tahun lalu di Flores
Rangkaian krisis kemanusiaan di tenda pengungsian ini merupakan buntut panjang dari gempa bumi dahsyat yang meluluhlantakkan infrastruktur NTT sebulan sebelumnya. Mengutip laporan dari Detikcom, gempa tektonik dangkal bermagnitudo (M) 7,7 mengguncang wilayah Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada Sabtu (15/8/2026).
Gempa berkedalaman 15 kilometer tersebut memicu getaran sangat kuat yang merobohkan pelabuhan, hotel, dan puluhan ribu tempat tinggal warga.
Gempa itu bahkan sempat memicu peringatan dini tsunami di 10 daerah pesisir, yang menjalar dari perairan NTT hingga wilayah Bulukumba di Sulawesi Selatan dan Kolaka di Sulawesi Tenggara. Ketinggian gelombang laut saat itu tercatat mencapai 0,94 meter di kawasan Maurole-Ende.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi bahwa guncangan destruktif tersebut dipicu oleh pergerakan sesar naik dari aktivitas Sesar Busur Belakang Flores (Flores Back-Arc Thrust). Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, memaparkan bahwa patahan tersebut memang memiliki potensi daya rusak yang masif di kawasan tersebut.
“Di busur belakang Flores ini terdapat potensi gempa maksimum M 7,8 hingga M 7,9. Berdasarkan catatan sejarah, gempa serupa pernah terjadi pada tahun 1992 dengan kekuatan M 7,5 yang menimbulkan kerusakan dan terjadi tsunami. Setelah hampir 30 tahun, pelepasan energi besar kembali terjadi di busur belakang Flores,” terang Wijayanto mengutip dari Detikcom.
Meski peringatan tsunami telah usai dan gempa susulan berangsur reda, kematian ratusan pengungsi membuktikan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak cukup diukur dari sekadar penyaluran bantuan logistik di awal. Walhi menilai perlindungan terhadap keselamatan dan martabat warga selama masa tanggap darurat hingga pemulihan harus menjadi indikator utama.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Maba Umsura Dorong Popok-Pembalut Jadi Perhatian Khusus Bantuan Bencana, Sebab Perempuan & Anak Paling Rentan atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
