Rencana pemerintah membukakan rekening massal bagi warga usia 17 tahun memicu kekhawatiran karena minimnya literasi finansial target sasaran. Alih-alih efektif menyalurkan bansos, jutaan rekening yang berisiko pasif tersebut justru berpotensi besar dibajak sindikat penipuan dan judi online.
***
Pemerintah tengah mematangkan kebijakan pembukaan rekening bank secara otomatis bagi setiap warga negara yang menginjak usia 17 tahun. Kebijakan yang membekali setiap rekening baru dengan saldo awal Rp50 ribu ini diperkirakan menelan anggaran negara sekitar Rp11 triliun.
Integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan sistem perbankan ini dirancang untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial (bansos) dan memperluas inklusi keuangan.
Kendati demikian, sejumlah ekonom mengingatkan di balik ambisi digitalisasi itu, jutaan rekening baru anak muda berisiko menjadi “rekening zombi” yang rentan dibajak sindikat kejahatan apabila tidak dibarengi edukasi literasi.
Mekanisme otomatisasi dan eksekusi dari pihak perbankan
Rencana ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat memiliki akses keuangan formal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa mekanisme pembukaan rekening dirancang berjalan beriringan dengan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) perdana.
“Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan. Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening,” ujar Airlangga, Rabu (9/9/2026).
Nantinya, data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia, termasuk integrasi layanan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).
Uang Rp50 ribu dari APBN berfungsi sebagai stimulan awal transaksi tanpa potongan biaya administrasi bulanan. Pemerintah menunjuk dua bank milik negara, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai pelaksana.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan bahwa bagi industri, kebijakan ini bukan sekadar mengejar angka pencetakan buku tabungan.
“Bagi kami, ini bukan semata-mata urusan membuka rekening, melainkan juga upaya memastikan makin banyak masyarakat dapat masuk ke ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan,” tuturnya, sebagaimana dilansir dari Tempo, Kamis (10/9/2026).
Kepemilikan rekening tak lantas bikin penyaluran bansos tepat sasaran
Salah satu tujuan massifikasi rekening ini adalah membangun ekosistem digital agar kelak bansos tunai bisa ditransfer langsung tanpa perantara fisik.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom sekaligus Ahli Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan bahwa kepemilikan rekening tidak lantas membuat penyaluran bansos menjadi tepat sasaran.
“Rekening hanyalah pipa. Jika data penerimanya salah, teknologi hanya membuat negara mengirim uang kepada orang yang salah dengan lebih cepat,” kata Achmad, Kamis (10/9/2026).
Ia menekankan bahwa rekening tidak menentukan apakah seseorang masuk dalam kategori warga rentan atau berhak menerima bantuan.
Achmad juga menyoroti potensi beban pembiayaan yang akan ditanggung bank pelaksana. Layanan perbankan massal memunculkan biaya nyata, mulai dari infrastruktur teknologi informasi, keamanan siber, hingga pemantauan transaksi.
Jika seluruh biaya tersebut dibebankan kepada BRI dan BSI tanpa skema kompensasi yang transparan, negara berisiko memindahkan beban biaya tersembunyi ke dalam neraca BUMN.
Ancaman “rekening zombi”
Kerentanan paling nyata justru mengintai kelompok usia sasaran itu sendiri. Penduduk berusia 17 tahun umumnya berstatus pelajar dan belum memiliki penghasilan tetap.
Alhasil, ketika uang bansos atau saldo awal cair, dana tersebut cenderung langsung ditarik tunai atau dibelanjakan hingga habis, menyisakan rekening kosong yang lama-kelamaan menjadi pasif.
Risiko tumpukan rekening terbengkalai ini tercermin dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2025 lalu yang mengungkap adanya lebih dari 10 juta rekening bansos tidak digunakan selama lebih dari tiga tahun.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai fenomena ini lahir dari tingginya kesenjangan antara inklusi dan literasi. Saat ini, tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 93,61 persen, namun tingkat literasinya tertahan di 69,57 persen.
Jurang ini semakin curam pada kelompok usia 15-17 tahun, di mana inklusi perbankan berada di level 89,13 persen, sementara pemahaman literasinya hanya 56,04 persen.
“Atas data tersebut, akses keuangan berkembang lebih cepat daripada pemahaman anak muda terhadap risikonya,” ujar Josua.
Rentan buat menampung dana hasil penipuan hingga judi online
Menyadari kebiasaan anak muda yang konsumtif, pihak perbankan mulai merancang strategi produk. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyebut pihaknya menyiapkan produk turunan agar dana stimulan tidak langsung menguap, tapi dialihkan untuk membiasakan menabung.
Produk tersebut meliputi tabungan emas dan tabungan haji muda yang setoran awalnya sengaja didesain ringan. “Keduanya dapat diangsur mulai Rp50 ribu,” ucap Anggoro.
Namun, Josua Pardede kembali mengingatkan bahwa pengawasan pasca-pembukaan rekening tetap menjadi kunci krusial. Rekening bersaldo kecil milik anak muda yang pasif sangat rentan dipinjamkan, dijual, atau diambil alih sindikat kriminal untuk menampung dana hasil penipuan hingga judi online.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk tidak menggunakan kuantitas rekening yang tercetak sebagai indikator keberhasilan program, tetapi mengukur keaktifan transaksi nasabah dalam 3 hingga 12 bulan ke depan.
“Mengejar jumlah rekening tanpa pemahaman dapat menghasilkan banyak rekening tidak aktif sekaligus memperbesar beban pengawasan dan risiko penyalahgunaan,” kata Josua.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Tolak Bikin Rekening Bank dari Kuliah sampai Kerja, Pilih Pulang Kampung Setiap Kehabisan Uang daripada ke ATM atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
