Kehidupan warga di pesisir Kabupaten Batang, Jawa Tengah, semakin tidak mudah. Rumah tempat bernaung berada dalam bayang-bayang ancaman abrasi yang bisa datang sewaktu-waktu. Mata pencaharian dari melaut pun terasa tersumbat oleh keberadaan PLTU.
***
Banyak bangunan rumah tampakyang tak lagi presisi akibat hantaman air laut. Garis pantai yang semula berjarak jauh semakin ke sini kian mendekat ke pemukiman, menjadi alarm bahwa suatu hari bisa jadi akan terus merangsek menggerus posisi rumah-rumah warga di dekat pantai. Begitulah kiranya pemandangan yang bisa dijumpai di rumah-rumah warga pesisir di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Berkelindan dengan itu, nasib warga pesisir yang menggantungkan hidup dari melaut pun mulai dihadapkan pada masa depan ekonomi yang kian seret. Bagaimana tidak, titik-titik tertentu dari laut Batang yang biasanya menjadi tempat menjala ikan, kini tidak serta merta bisa diakses dengan mudah. Keberadaan PLTU tak hanya merusak ekosistem dan estetika pantai di Batang, tapi juga mengancam roda ekonomi warga.
Abrasi menggerogoti impian hidup tenteram warga pesisir Kabupaten Batang
Pada mulanya, kehidupan di pesisir Batang berjalan sebagaimana biasa tanpa kecemasan. Namun, mereka pada akhirnya tidak bisa melawan kenyataan bahwa abrasi semakin melahap daratan. Dari waktu ke waktu terus mendekati rumah-rumah warga.
Pantai Sigandu menjadi salah satu titik dengan abrasi paling parah di Kabupaten Batang. Berdasarkan data resmi Pemkab Batang, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir garis pantai selalu memakan daratan sebesar 200 meter dengan rata-rata laju kemunduran mencapai 12 hingga 16 meter per tahun.
Ekha Wijayanti (28) seorang warga yang rumahnya dalam ancaman abrasi bercerita, pikirannya nyaris tidak pernah tenang saat suara keras ombak menembus dinding-dinding rumahnya.
“Takut, khawatir juga. Lihat kondisi Pantai Sigandu yang makin terkikis dan beberapa bangunan juga udah kena imbasnya,” katanya kepada Mojok Jumat (14/8/2026).
Ia pun mengaku semakin susah tidur karena overthinking: dihantui rasa takut, kalau-kalau saat ia tidur, tiba-tiba saja air laut menyerobot masuk ke dalam rumahnya.
“Kalau keinget sih nggak bisa tidur ya. Nah, kalau pas angin kencang kan air laut naik, ombaknya besar. Itu kadang takut ngebayangin kalau terjadi apa-apa gimana ya,” tutur Ekha dengan nada pasrah.
Yang bisa Ekha lakukan adalah selalu berusaha berpikiran positif dan berdoa kepada Tuhan: semoga ia masih akan baik-baik saja.
Ingin relokasi rumah tapi terbentur biaya
Ekha memang masih baik-baik saja. Setidaknya di hari itu—hingga hari ini. Namun, jika melihat kondisi rumah dan abrasi yang terus meningkat, ia bukannya enggan bersiap. Apalagi memang sering kali rumahnya dihantam banjir rob.
“Kalau rob-nya besar bisa sampai masuk rumah. Jujur jadi risih pas lihat airnya yang kotor. Kadang (warna air) cokelat sama hitam dan baunya nggakga enak,” jelas Ekha.
Banjir rob memang datang tak kenal waktu. Bahkan di musim kemarau pun Ekha kerap tetap harus bergelut dengan serokan air karena genangan air masih merangkak masuk rumah melalui celah pintu dan jendela meski sudah ditutup rapat-rapat.
Ekha sebenarnya punya bayangan pun berniat untuk merelokasi tempat tinggalnya. Namun, keinginan terbesarnya itu masih harus tertunda karena terbentur biaya. Di titik itu Ekha dan warga senasib berharap Ppemkab atau pihak-pihak terkait mengulurkan tangan. Kalau tidak demikian, entah bakal sampai kapan uang Ekha terkumpul untuk benar-benar bisa merelokasi rumah. Belum terkumpul saja, sepertinya sudah akan diterjang abrasi terlebih dulu.
PLTU persulit mata pencaharian warga pesisir Kabupaten Batang
Ironi lain warga pesisir Kabupaten Batang adalah betapa di balik gemerlap cahaya listrik, ada nasib nelayan kecil yang harus dikorbankan.
Saat Mmatahari berganti bulan, gemerlap lampu perlahan menyala. Pulau Jawa-Bali paling terang dibanding pulau tetangga. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang jadi salah satu penyuplai terbesarnya.
Nahasnya, teriakan kesengsaraan warga sekitar jadi bayaran termahal. Mata pencaharian utama mereka terancam terenggut: melaut jadi serba sulit usai PLTU mengantongi izin resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pengelolaan air laut.
Dalam siaran persnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi menerbitkan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) kepada PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), pengelola PLTU Batang, Jawa Tengah, pada Rabu (9/7/2025). Izin ini menjadikan PLTU Batang sebagai pembangkit pertama di Pulau Jawa dan kedua di Indonesia yang memiliki legalitas pengelolaan air laut dalam kegiatan industrinya.
PLTU Batang memanfaatkan sekitar 3 miliar meter kubik air laut setiap tahunnya, terutama untuk proses pendinginan. Penggunaan air laut dalam skala besar ini memerlukan tata kelola yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Melalui izin ALSE, kegiatan tersebut kini berada dalam kerangka hukum yang sah.
Hanya saja, izin tersebut ternyata berimbas pada nelayan kecil (cangkrang). Mereka terpaksa melaut lebih jauh karena tidak bisa sembarang berlayar di kawasan PLTU tersebut. Melaut lebih jauh artinya harus memakan biaya lebih banyak demi pasokan bahan bakar yang cukup supaya tidak terdampar di laut lepas.
Dikutip dari WALHI, nelayan di pesisir Batang, khususnya daerah Roban Timur, harus menempuh perjalanan 3-4 jam dari yang awalnya hanya kisaran 30 menit saja. Jalan aman tapi berisiko mati lebih dipilih ketimbang terjerat masalah dengan perusahaan.
Imbas dari “pengkavlingan” kawasan laut tersebut juga berimbas pada penurunan jumlah tangkapan para nelayan: penurunan hasil tangkapan ikan hampir dua kali lipat terjadi pasca cerobong asap PLTU beroperasi secara penuh.
Pada rentang 2020-2021 penurunan menyentuh angka 243.948 kilogram, sementara pada 2022 menyentuh hingga 74.05160.000 kilogram, sebagaimana mengutip laporan Penurunan Hasil Penangkapan Ikan dari Mongabay. Tak berhenti di situ, penurunan masih terus berlanjut pada 2023: menjadi 67.113 kilogram. Kemudian pada 2024 penurunannya di angka 86.637 kilogram.
Tak hanya nelayan ikan, pemburu rajungan atau kepiting kecil setempat juga terkena imbasnya, misalnya Pak Yok. Hasil sebulan tiga kali melaut (mencari rajungan) kini menjadi semakin tidak menentu.
“Kalau paling dikit nggak sampai 1 kuintal, tapi kalau lagi rezeki 2 kuintal bisa lebih,” kata Pak Yok yang merupakan ayah Ekha.
Mau tak mau, Pak Yok bersama buruh penangkap rajungan lain membanderol harga cukup tinggi supaya balik modal: Rp100 ribu sampai Rp140 ribu perkilogram di harga normal pada tahun ini. Sengaja dinaikkan dari tahun sebelumnya yang dijual di angka Rp80 ribu sampai Rp90 ribu perkilogram. Tapi bukan berarti penghasilannya lebih banyak, karena in this economy, Pak Yok juga harus berhadapan dengan daya beli yang anjlok drastis. Tidak melaut tidak ada pemasukan, melaut pun tetap hidup empot-empotan.
Tulisan ini diproduksi oleh mahasiswa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Tidar (Untidar) Magelang periode Agustus-November 2026.
Penulis: Al Afnan Mahatta
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Gagal Paham Pejabat Soal Pantura: Tanggul Laut adalah Proyek Berbahaya yang Memboroskan Anggaran atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
