Bagi sebagian orang, sumbangan pernikahan memang bentuk kepedulian. Namun bagi sebagian lainnya, amplop itu seperti catatan hutang sosial di Jogja yang suatu hari harus dibayar kembali.
***
Di Jogja, tradisi sumbangan pernikahan atau kerap disebut nyumbang manten masih menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Belakangan, pembicaraan soal nominal sumbangan pernikahan kembali ramai di Threads. Beberapa orang bahkan menyebut angka Rp100 ribu sebagai nominal yang dianggap wajar untuk orang umum atau bukan saudara dekat. Di Gamping, Sleman, kebiasaan itu juga masih mudah ditemui.
Menyumbang karena pernah disumbang
Yuda (27), warga asli Jogja, baru menikah sekitar setahun lalu. Pernikahannya memang berlangsung cukup intim. Sebagian besar tamu justru kawan kedua orang tuanya. Yuda dan istrinya hanya mengundang orang-orang yang benar-benar dekat dengan mereka.
“Sebenarnya banyak tamu malah dari ibu atau bapak saya, Mas. Kalau dari saya dan istri memang hanya mengundang orang yang paling dekat saja,” kata Yuda kepada saya melalui pesan singkat, Kamis (24/9/2026).
Masalahnya baru muncul setelah pesta pernikahan selesai. Undangan pernikahan mulai datang dari kawan orang tuanya. Yuda merasa harus ikut menyumbang karena orang tersebut pernah datang ke pernikahannya.
Bukan sekadar datang dan memberikan uang. Ia merasa harus mengingat nominal yang pernah diberikan kepadanya. Celakanya, Yuda bahkan tidak selalu mengenal orang yang menikah. Ia datang karena merasa punya kewajiban sosial.
“Saya asli Jogja, Mas. Fenomena balas-membalas sumbangan menikah ini seperti hutang sosial. Kalau dia kemarin nyumbang saya segini, maka saya juga minimal harus sama,” ujarnya.
Ketika orang yang menikah bukan kenalan dan wajib memberikan sumbangan pernikahan
Bagi Yuda, persoalannya bukan sekadar kehilangan uang Rp100 ribu atau lebih. Yang membuatnya nelangsa adalah perasaan bahwa setelah menikah, ia seperti mendapatkan daftar kewajiban baru.
Satu per satu undangan datang. Nama orangnya mungkin tidak terlalu dikenal. Hubungannya dengan Yuda juga tidak dekat. Namun karena pernah datang ke acara pernikahan Yuda, amplop tetap harus disiapkan.
Tradisi nyumbang sendiri bukan sesuatu yang baru dalam masyarakat Jawa. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada tentang tradisi nyumbang di Dusun Jatirejo, Mlati, Sleman, menemukan bahwa kebiasaan ini awalnya berkaitan dengan solidaritas dan tolong-menolong.
Namun dalam perkembangannya, sumbangan berubah menjadi uang dan muncul tuntutan timbal balik. Bahkan, penelitian tersebut mencatat adanya standar dan sanksi sosial ketika pemberian tidak dianggap sepadan.
Artinya, persoalan yang dirasakan Yuda bukan sepenuhnya cerita baru. Yang berubah adalah bentuknya. Dulu orang bisa membantu dengan barang atau tenaga. Sekarang, amplop berisi uang membuat nilai pemberian jauh lebih mudah dihitung.
Sumbangan pernikahan di Jogja bikin boncos
Joko (42) sudah lebih lama menjalani tradisi ini. Ia tidak mempersoalkan orang yang menikah. Ia juga tidak menganggap memberi sumbangan sebagai sesuatu yang buruk. Namun jumlah undangan yang datang dalam satu bulan bisa membuat pengeluaran membengkak.
“Bayangkan, saya pernah harus mendatangi undangan pernikahan saja bisa empat-lima kali. Itu kalau nominalnya lebih dari Rp100 ribu apa tidak boncos?” kata Joko melalui WhatsApp, Kamis (24/9/2026).
Hitungannya sederhana. Jika seseorang menghadiri lima pernikahan dalam sebulan dan setiap amplop berisi Rp100 ribu, setidaknya Rp500 ribu keluar hanya untuk sumbangan pernikahan.
Itu belum termasuk transportasi, membeli pakaian atau kebutuhan lain untuk menghadiri acara kondangan, serta kebutuhan rumah tangga yang tetap berjalan. Namun Joko menghadapi persoalan lain ketika yang menikah adalah saudara dekat.
“Kalau saudara dekat bisa satu orang itu kami nyumbang Rp500 ribu. Karena kalau di bawah itu pasti nanti jadi bahan omongan sekeluarga besar,” ujarnya.
Amplop yang isinya bukan cuma uang namun ingatan dan hutang sosial
Tradisi nyumbang sebenarnya punya akar solidaritas yang kuat. Penelitian tentang masyarakat di Sleman juga menemukan nilai gotong royong, keikhlasan, kebersamaan, toleransi, kesatuan, dan timbal balik dalam hajatan pernikahan Jawa.
Penelitian lain yang dilakukan oleh UGM di Gunungkidul pada 2025 juga masih melihat nyumbang sebagai praktik resiprositas dalam hajatan pernikahan. Masalahnya muncul ketika timbal balik berubah menjadi semacam kewajiban.
Sumbangan yang awalnya diberikan untuk membantu orang lain perlahan memiliki ukuran. Siapa yang memberi, berapa nominalnya, dan kapan harus dibalas menjadi bagian dari ingatan sosial. Dalam kondisi tertentu, orang akhirnya tidak hanya bertanya, “Saya mau memberi berapa?” Mereka juga bertanya, “Dulu dia memberi saya berapa?”
Di titik itu, amplop tidak lagi sekadar berisi uang. Ia membawa ingatan dan hutang sosial yang tak pernah berhenti.
Sulit dihentikan karena semua orang saling mengingat
Joko masih menjalani tradisi tersebut. Yuda juga begitu. Keduanya tidak serta-merta ingin menghapus kebiasaan sumbangan pernikahan. Mereka hanya merasakan sisi lain dari tradisi yang sudah lama hidup di masyarakat.
Penelitian di Sleman bahkan menggambarkan sumbangan sebagai bentuk “asuransi sosial” karena orang memberikan bantuan dengan harapan suatu hari mendapatkan bantuan ketika mereka sendiri menggelar hajatan.
Mungkin itu sebabnya tradisi memberikan sumbangan pernikahan ini sulit disudahi. Hari ini kita datang membawa amplop ke pernikahan orang lain. Besok atau beberapa tahun lagi, mungkin giliran kita membuka pintu rumah dan menerima amplop dari orang-orang yang pernah kita datangi.
Siklusnya terus berjalan. Bukan karena semua orang selalu ikhlas. Bukan pula karena semua orang selalu keberatan. Melainkan karena di tengah masyarakat yang masih mengingat siapa pernah menyumbang kepada siapa, memilih berhenti kadang terasa lebih sulit daripada mengeluarkan uang dari dompet.
Penulis: Janu Wisnanto
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Dilema Hadiri Nikahan Rekan Kerja di Jakarta, Gaji Tak Seberapa tapi Gengsi kalau Isi Amplop Sekadarnya dan artikel liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
