Nahdliyin Nusantara Minta Jamiyah NU Tidak Khianati Sesepuh dan Pendiri NU

Nahdliyin Nusantara meminta kepada Pengurus NU untuk membersihkan struktur NU dari bisikan-bisikan politisi pragmatis serta mengembalikan marwah Jamiyah di tengah berbagai benturan dan turbulensi politik. NU juga sebaiknya tidak terlalu dekat dengan figur-figur politisi pragmatis. 

Hal tersebut menjadi salah satu butir pernyataan sikap dari hasil Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara yang berlangsung di Kampung Mataraman, Minggu (28/1/2024). Koordinator Mubes Nahdliyin Nusantara Hasan Bashri Marwa menyampaikan mubes diselenggarakan karena melihat akhir-akhir ini di tingkat Jamiyah tergerus dalam hiruk pikuk politik menjelang Pilpres 2024. 

Prihatin banyak pengurus harian NU terlibat dalam aktivitas mendukung capres/cawapres

“Berita-berita dan dari video-video yang beredar di tengah warga NU banyak sekali Pengurus Harian NU dan Banom-Banomnya yang terlibat dalam aktivitas dukung mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu secara terbuka. Ini sungguh sangat meresahkan para Nahdliyin, karena penggunaan Jamiyah untuk kepentingan politik praktis,” kata Hasan Bashri mengungkapkan salah satu alasan berlangsungnya mubes.

Beberapa tokoh NU yang hadir dalam Mubes Nahdliyin Nusantara antara lain KH. As’ad Said Ali, KH. Malik Madani (online/zoom), KH. Asyhari Abta, KH. Chaidar Muhaimin, Prof. Dr. KH. Nadirsyah Hosen (online/zoom), Dr. Gaffar Karim, KH. M. Imam Azis, dan KH. Abdul Muhaimin. Selain itu, datang juga struktural-struktural PCNU, Fatayat, perwakilan NU luar negeri. Sebagian merupakan nahdliyin yang juga akan hadir dalam peringatan Harlah NU di Yogyakarta yang berlangsung 28-31 Januari 2024. 

Menurut Hasan Bashri, Mubes Nahdliyin Nusantara sebelum mengeluarkan rekomendasi, terlebih diadakan sidang-sidang komisi yang membahas beberapa tema, NU dan Politik Kemaslahatan, Napak Tilas 1 Abad Pengabdian NU; Khittah dan AD ART,  Demokrasi dan Desain NU Masa Depan, Mencari Rumusan Nilai-Nilai Keulamaan Di dalam Tradisi ASWAJA,  dan Politik Uang Dalam Masyarakat Kita Menurut NU.

Menurut Hasan Bashri, ada 9 poin pernyataan sikap dari hasil Mubes Nahdliyin Nusantara. Pernyataan sikap ini hasil dari mencermati perubahan yang terajdi di jamiyah dan bangsa. Serta ditinjau dari berbagai aspek keilmuan, dasar bersama khittah, AD ART, Qonun Asasi, dan Uswah-uswah dari para Masyayikh Nahdlatul Ulama. 

9 pernyataan sikap Nahdliyin Nusantara

1. Memohon kepada semua unsur di dalam jamiyah NU, baik Nahdliyin, pengurus NU, dan politisi dari lingkungan NU, agar mentaati Khittah NU dan tidak melakukan pengkhianatan kepada para sesepuh dan para pendiri NU.
2. Konbes dan Harlah hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai amanah AD ART NU sebagai kewajiban pengurus pada setiap periode, sebagai bentuk khidmah Jam’iyyah NU, bukan menjadi alat mengorganisir dukungan kepada salah satu Paslon dalam Kontestasi Capres-Cawapres untuk pemilu 2024, sehingga Jamiyah membicarakan masalah-masalah penting dan mendasar yang diamanatkan pada pendiri dalam AD RT, seperti Kemandirian Jamiyah, independensi ulama, diversifikasi generasi muda NU, pembenahan organisasi secara berkelanjutan dan lain-lain;
3. Memohon kepada Pengurus NU di semua tingkatan untuk memberi kesempatan kepada semua calon capres-cawapres yang berkontestasi agar dapat menyampaikan visi misinya, dan tidak memihak kepada salah satu paslon sebagai amanah dari Khittah NU. Pemihakan kepada salah satu paslon yang dilakukan oleh Jamiyah Nu merupakan pelanggaran atas Khittah NU.
4. Memohon kepada Pengurus NU agar mengembalikan kewibawaan para ulama dan kyai untuk tidak jatuh kepada maqam politisi-politisi dan politik praktis, sehingga para ulama di dalam jamiyah seyogyanya berkhidmah untuk kepentingan bangsa, umat dan Jamiyah untuk jangka panjang. 
5. Memohon kepada Pengurus NU untuk mengembalikan marwah Jamiyah di tengah berbagai benturan dan turbulensi politik, sehingga sebagian pengurusnya dicokok oleh KPK dengan cara membersihkan struktur NU dari bisikan-bisikan Politisi pragmatis dan tidak terlalu dekat dengan figur-figur politisi pragmatis. 
6. Memohon kepada Pengurus NU agar tidak terjebak pada politik transaksional yang akan menghancurkan marwah dan nilai nilai keulamaan, dan sebaliknya mengedepankan politik keumatan, kebangsaan dan kerakyatan; 
7. Sesuai dengan prinsip politik atau asas politik ASWAJA, karakter kepemimpinan Jam’iyah NU adalah kepemimpinan keulamaan yang mengedepankan musyawarah dan mendengarkan poros-poros kyai-kyai di daerah. Kepemimpinan Jam’iyah NU adalah kepemimpinan partisipatif bukan kepemimpinan rezim dan perorangan yang dipaksakan sehingga setiap keputusan organisasi/jam’iyah seyogyanya diambil secara partisipatif dan terbuka dengan berpijak pada Khittah NU dan Qonun Asasi serta AD ART. 
8. Kami memohon kepada semua elemen di dalam Nahdlatul Ulama untuk terbiasa dengan amaliah saling mengingatkan satu sama lain dalam rangka menegakkan kultur keterbukaan dalam perbedaan pendapat dan saling menghargai dengan sesama pengurus dan warga NU. 
9. Menyerukan kepada seluruh warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan kebijakan hati nurani dan dilandasi oleh Khittah NU, Qonun Asasi, AD ART dan politik kemaslahatan aswaja an nahdliyah. Dengan memohon pertolongan Allah dan wasilah para pendiri NU, apa yang menjadi keprihatinan kami ini semoga dapat menggugah para Nahdliyin di seluruh Nusantara.

Presiden Joko Widodo akan hadiri puncak Harlah ke-101 NU

Rangkaian peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (Harlah NU) yang ke-101 berlangsung 28 Januari – 31 Januari 2024 di Yogyakarta. 

Ketua Panitia Pelaksana Harlah ke-101 NU, Syarif Munawi kepada wartawan, Minggu (28/1/2024) mengatakan acara peringatan dibuka dengan istigasah di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Bantul.

“Kegiatan doa bersama ini dimaksudkan untuk memohon pertolongan Allah SWT bagi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan Indonesia. Sebagai ungkapan syukur atas perjalanan Nahdlatul Ulama yang telah mencapai 101 tahun hijiriyah, panitia juga menyajikan 101 tumpeng untuk dinikmati bersama,” ujarnya. 

Keesokan harinya akan dilangsungkan Halaqah Nasional dengan tema Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini akan digelar di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Rencananya akan tampil empat pembicara, yakni (1) KH Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum PBNU); (2) KH Afifuddin Muhajir (Wakil Rais Aam PBNU); (3) H Muhammad Cholil (COO Center for Shared Civilizational Values, North Caroline, USA); dan (4) Prof Robert W Hefner (pengajar di Boston University, USA). 

PBNU juga akan menggelar Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta pada Selasa, 30 Januari 2024. Konbes NU akan fokus membahas Peraturan Perkumpulan (Perkum) yang mengatur dasar dan wewenang pembahasan dan penetapan hukum, metode dan proses pengambilan keputusannya, serta hal-hal terkait lainnya.

Puncak Harlah NU akan berlangsung di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta pada Rabu, 31 Januari 2024. Ini juga bertepatan dengan Harlah ke-98 NU berdasarkan kalender Masehi. Presiden Joko Widodo rencananya akan hadir dalam acara tersebut.

Penulis: Agung Purwandono
Editor: Hammam Izzuddin

BACA JUGA PBNU Ciptakan Kegelisahan, Nahdliyin Minta Fokus Pada Pengawasan Kekuasaan

Cek berita dan artikel Mojok lainnya di Google News