MOJOK.CO – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengajak pemilih untuk mendukung pemimpin yang sadar lingkungan. Rakyat punya pengaruh yang besar untuk menciptakan perubahan di pemerintahan.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi mengajak pemilih mencoblos pemimpin yang peduli dengan isu lingkungan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.
“Saya tidak akan merekomendasikan memilih siapa, tapi saya rekomendasikan jangan pilih para pelaku penjahat lingkungan,” kata dia seperti dikutip dari Indopos.co.id, Selasa (31/1/2023).
Kesadaran ini perlu ditanamkan. Berkaca dari pengalaman selama ini, mereka yang duduk di kursi-kursi pemerintahan masih kurang peka terhadap isu lingkungan. Ambil contoh, siapapun presiden yang terpilih masih mendukung sektor tambang, sawit, dan kayu. Sepengamatannya, selama ini pemerintah justru menjadi instrumen bisnis, bukannya bisnis yang menjadi instrumen negara dalam pembangunan.
Pokja Politik Walhi M Islah menambahkan, 2023 adalah tahun krusial sebelum pesta demokrasi benar-benar digelar tahun depan. Pemimpin yang peduli dengan lingkungan sangat dibutuhkan. Apalagi, perubahan iklim di Indonesia bukan isu lagi, tetapi sudah nyata terjadi dan sedang dihadapi.
Ia pun berharap partai politik (parpol) sudah mempersiapkan calon yang memiliki visi misi terhadap lingkungan. Keberlanjutan lingkungan lebih penting dibanding mencari keuntungan. Sementara, masyarakat jangan sampai terpecah belah. Masyarakat perlu perkuat solidaritas.
“Kuncinya tetap ada di rakyat Indonesia, pilih parpol yang berbobot. Jalankan Pemilu dengan baik, jujur, dan adil.” kata Islah dikutip dari Tempo.co, Selasa (31/1/2023).
Senada, Antropolog Suraya A. Afiff berpendapat, masyarakat sebenarnya tidak sekadar memilih saat pesta demokrasi. Rakyat perlu terlibat lebih dari itu karena pemerintahan tidak akan berubah kecuali ada desakan.
“Semua harus memahami bahwa aktivisme tak hanya Non-Government Organization (NGO), tetapi juga semua elemen masyarakat dapat menjadi aktivis. Siapapun bisa menjadi aktivis.” kata akademisi UI tersebut.
Menawarkan resolusi
Walhi juga menawarkan beberapa resolusi yang akan menjadi agenda bersama menjelang pesta demokrasi 2024:
Pertama, perbaikan sistem legislasi yang berpihak pada pemulihan lingkungan hidup, penegakan HAM dan demokrasi. RUU Perubahan Iklim perlu menjadi perhatian serius negara dalam memastikan keselamatan rakyat dari bencana iklim.
Kedua, penegakan hukum sektor lingkungan dan sumber daya alam (SDA). Berkaca dari kejadian selama ini, banyaknya kejahatan lingkungan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi adalah dampak dari lemahnya penegakan hukum sektor lingkungan dan SDA.
Ketiga, Ekonomi Nusantara sebagai jalan pemulihan lingkungan, pemulihan hak rakyat, dan memperkecil ketimpangan akses kesejahteraan.
Keempat, menciptakan ekosistem Ekonomi Nusantara. Harapannya, ada kesatuan sistem yang pada akhirnya mendukung rantai nilai Ekonomi Nusantara mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. Semuanya itu dilakukan dengan model corak produksi Wilayah Kelola Rakyat.
Kelima, Akademi Ekologi secara filosofis dibangun meneruskan tradisi dan kekayaan pengetahuan lokal yang ada di nusantara. Akademi Ekologi tidak ditempatkan sebagai alat komersialisasi pengetahuan.
Penulis: Kenia Intan
Editor: Amanatia Junda
BACA JUGA Perubahan Iklim: Ancamannya Nyata, tapi Kita Masih Tutup Mata
