MOJOK.CO – Cak Imin disebut bisa menjadi faktor penentu di Pilpres 2024 jika mampu memainkan langkah yang tepat. Hasil Survei PolMark terbaru menunjukkan potensi keterpilihannya.
Kontestasi politik 2024 semakin memanas. Tak hanya Ganjar Pranowo yang namanya semakin mencuat di berbagai survei menggantikan posisi Jokowi tahun depan, nama-nama kandidat lain juga menguat.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ternyata bisa menjadi kuda hitam dalam pertarungan pilpres mendatang. Hasil Survei PolMark Research Center di 78 daerah pemilihan (dapil) DPR RI se-Indonesia, kecuali enam provinsi di pulau Papua, nama Cak Imin mengemuka.
Giat Cak Imin dalam penggalangan elektoral di Jawa Timur yang masif berbuah manis dan tidak sia-sia. Ini terlihat dalam survei PolMark yang melibatkan 62.480 responden dengan metode multistages random sampling, dengan margin of error plus minus 0,4 persen. Cak Imin menjadi kandidat yang menonjol sehingga bisa jadi penentu hasil akhir pilpres di Indonesia.
“[Dalam survei itu], Cak Imin hanya berada di bawah Ganjar, Prabowo, dan di atas kandidat lainnya, termasuk Anies dan Khofifah,” papar CEO PolMark Indonesia, Eep Saifulloh dalam Diskusi “Pemilu 2024: Tantangan Repolitisasi dan Menakar Kepemimpinan” di UGM, Senin (05/6/2023).
Elektabilitas naik
Menurut Eep, secara nasional elektabilitas Cak Imin cukup signifikan karena mendekati 5 persen. Karena itu perkiraannya Cak Imin bisa masuk lima besar bakal kandidat calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024. Maka, ujar Eep, jika Cak Imin bisa memainkan langkah political marketing yang tepat dan layak, dia berpotensi menjadi penentu.
Potensi tersebut semakin mengemuka bila nantinya pilpres terjadi lebih dari satu putaran. Ganjar yang juga memiliki elektabilitas tinggi diperkirakan terkejar kandidat lainnya, termasuk Cak Imin.
“Apalagi saat ini tidak ada incumbent di pilpres 2024. Kalau pilpres akhirnya harus dilakukan dua putaran, bisa saja kandidat yang tinggi elektabilitas bisa kalah dari kandidat lain. Karena kemenangan pemilu ke depan ditentukan dengan pasangan mereka yang diusung jadi wapres selain mereka tidak terkena masalah hukum,” ungkapnya.
Sementara itu, di Pileg 2024, berdasarkan data agregat 78 Survei dapil yang sama, Eep menilai PKB berpotensi mencapai tiga sukses sekaligus. Parpol tersebut saat ini mampu memperluas sebaran suaranya melanjutkan gejala Pileg 2019 untuk memperbesar raihan suara di banyak dapil.
“PKB juga bisa meningkatkan secara signifikan jumlah kursi DPR RI. Ini yang ia sebut sebagai faktor PKB,” tandasnya.
Capres harus mampu melacak masalah pokok indonesia
Sementara peneliti senior UGM, Dodi Ambardi mengungkapkan sejauh ini secara populer kualitas kepemimpinan selalu diartikan sebagai kualitas kepribadian seorang pemimpin. Mereka dilihat dari kadar ketegasan, kedisiplinan, kepintaran, kejujuran, dan sejenisnya. Namun hanya separuh saja mengungkap kualitas kepemimpinan.
“Yang terlewat adalah kemampuan pemimpin melacak masalah pokok di Indonesia dan memberikan visi inspiratif yang bisa menggerakkan publik. Inilah pentingnya pemimpin mampu mengajak Indonesia, bukan hanya sibuk dengan basis sosialnya saja,” tandasnya.
Dodi menambahkan, pemilu seharusnya menjadi arena kontestasi calon pemimpin membangun dukungan dari masyarakat. Hal itu yang akan menjadi penentu atas keterpilihan calon pemimpin.
Ide dan gagasan yang dimiliki setiap calon pemimpin menjadi nilai yang diadu dalam pemilu sebagaimana seharusnya. Dengan demikian mereka bukan sekedar bertumpu pada popularitas tokoh semata.
Penyadaran politik mendesak
Sosiolog UGM, Arie Sujito, mengungkapkan memilih pemimpin adalah keputusan krusial. Bukan perihal hanya bertumpu pada popularitas calon, atau sekadar calon yang mampu membeli suara dengan uang. Tetapi calon pemimpin yang seharusnya adalah dia yang nantinya bisa mewujudkan ide dan gagasannya untuk mengurai masalah bangsa, bukan sebaliknya justru melahirkan masalah bangsa.
“Atas dasar itu maka kita perlu melakukan penyadaran kepada publik betapa strategisnya pemilu melalui proses repolitisasi, karena merepolitisasi demokrasi artinya mendorong agar politik difungsikan dengan benar dan dengan dasar nilai serta tidak sekadar menjalani secara dangkal apalagi sekadar agenda rutin tanpa makna,” paparnya
Direktur Rumah Politik Kesejahteraan (RPK), Sugeng Bahagijo menambahkan pentingnya politik soluasi bagi kesejahteraan sosial sebagai tujuan mulia dinamika politik nasional.
“Di atas kontestasi jelang 2024, kami percaya pada politik solusi, politik jalan keluar yang menjamin perbaikan kesejahteraan masyarakat indonesia secara sistemik dan merawat persatuan indonesia,” imbuhnya.
Reporter: Yvesta Ayu
Editor: Purnawan Setyo Adi