MOJOK.CO – Unjuk rasa ratusan massa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) di depan Kantor DPRD DIY ricuh, Rabu (07/09/2022) sore. Aksi demo kenaikan BBM ini sempat diwarnai pembakaran ban bekas dan robohnya gerbang kantor DPRD DIY.
Aksi unjuk rasa ini melibatkan masa berbeda dengan unjuk rasa yang dilakukan buruh dan pekerja yang tertib, siang harinya di tempat yang sama.
Kerusuhan berawal dari orasi sejumlah perwakilan massa yang membuat suasana jadi memanas. Massa pun mencoba masuk ke gedung DPRD dengan merobohkan gerbang sekitar pukul 17.00 WIB meski ada sejumlah penjagaan dari pihak kepolisian. Mereka meminta dipertemukan dengan anggota DPRD.
Tak hanya itu, massa juga membakar sejumlah ban di depan kantor DPRD DIY. Bahkan mereka melempar botol minuman dan kaca ke dalam halaman gedung.
Beruntung, sejumlah massa lain yang berada di tempat tersebut menenangkan mereka. Api yang sempat menyala pun dipadamkan dan gerbang yang roboh diberdirikan kembali.
Kawasan Jalan Malioboro yang dipenuhi massa pun ditutup. Arus lalu lintas pun terpaksa dialihkan ke arah Stasiun Tugu.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana yang berada di lokasi mengungkapkan, DPRD tidak mempermasalahkan bila massa melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM. Hanya saja cara mereka yang merobohkan gerbang dan membakar ban serta melempari botol tidak pantas.
“Secara substansi, isu teman-teman sesuai dengan aspirasi mereka dalam penolakan kenaikan BBM, hanya saja metode aksi mereka yang ingin mendapatkan perhatian atau mencerminkan militansi dengan cara itu [tidak benar[,” paparnya.
Kericuhan yang sempat terjadi akhirnya bisa dihentikan. Azan magrib di masjid DPRD DIY yang dikeraskan akhirnya membuat massa membubarkan diri.
Huda berharap masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai dan tertib. Dengan demikian tidak ada kerusakan atau kerugian yang dialami siapapun akibat aksi tersebut.
“[Untungnya] pagar [dprd] didesian tidak rusak bila roboh atau dimiringkan. Saya berharap jogja senantiasa damai,” imbuhnya.
Siang hari sebelumnya, ratusan buruh dan pekerja di Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa naiknya harga BBM di Kantor DPRD DIY, Rabu (07/09/2022). Mereka menuntut,Sultan HB X segera menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY sebelum dilantik jadi gubernur DIY periode 2022-2027 pada 10 Oktober 2022.
“DPRD punya kewenangan cukup besar untuk menanyakan dan memastikan gubernur DIY menaikkan upah minimum [buruh dab pekerja],” papar Wakil Ketua DPD KSPSI DIY, Kirnadi disela aksi.
Kenaikan UMP sebelum Sultan kembali bertahta, menurut Kirnadi bisa menjadi preseden positif bagi Pemda DIY. Sebab selama kepemimpinan Sultan selama lima tahun terakhir meninggalkan kesan yang baik. Apalagi kebijakan tersebut juga tidak melanggar aturan.
Reporter: Yvesta Ayu
Editor: Agung Purwandono