MOJOK.CO – Politisi PPP Arsul Sani meyakini bahwa program kartu prakerja di masa depan bisa berpotensi menjadi kasus hukum yang besar seperti BLBI dan Bank Century jika tidak segera dievaluasi.
Polemik yang ditimbulkan oleh program pelatihan kartu prakerja ternyata diperkirakan bukan hanya terjadi sekarang saja, namun juga berpotensi akan menjadi kasus hukum yang lebih besar utamanya pasca 2024 setelah Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden.
Potensi masalah hukum yang bakal melilit program pelatihan prakerja ini dijelaskan oleh Sekjen PPP yang juga menjabat sebagai wakil ketua MPR Arsul Sani.
Menurut Arsul, pasca 2024, skema program pelatihan kartu prakerja bahkan kemungkinan bisa menjadi The next BLBI dan Bank Century.
“Saya kok yakin pasca 2024 skema pelatihan kartu-prakerja ini akan menjadi kasus hukum sebagaimana kasus BLBI, Bank Century, e-KTP…” terang Arsul melalui akun Twitternya.
Pernyataan Arsul tersebut ia lontarkan saat menanggapi komentar dari pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang mengatakan bahwa Pemerintah perlu mengevaluasi program pelatihan prakerja karena dengan cara itu, pemerintah bisa menghasilkan penghematan yang besar dari dana 5,6 triliun yang sudah digelontorkan oleh pemerintah.
Komentar tersebut muncul seiring dengan artikel berita tentang pengkritik program kartu prakerja yang membikin situs tandingan program prakerja dengan materi pelatihan di dalamnya seratus persen gratis.
Arsul Sani mengatakan bahwa potensi kasus hukum yang ada pada skema program pelatihan kartu prakerja bukan terletak pada programnya, sebab programnya sendiri memang sudah diatur dalam undang-undang. Terlebih program tersebut juga merupakan salah satu janji kampanye Jokowi di Pilpres 2019 lalu.
Menurut Arsul Sani, yang berpotensi menjadi masalah adalah mengenai skema pelatihannya di mana sebagian anggarannya yang Rp 5,6 triliun menjadi pendapatan dan keuntungan bagi sejumlah perusahaan startup. Apalagi jika sampai nanti ditemukan ketidakwajaran pada komponen pembiayaan setelah diaudit oleh BPK atau BPKP, potensi kasus hukumnya bakal semakin terbuka lebar.
Arsul pun kemudian membandingkan skema pelatihan kartu prakerja dengan kasus BLBI dan Bank Century yang terjadi di masa lalu yang juga sama-sama bermasalah bukan pada level programnya, namun pelaksanaannya.
“Semua kasus itu tidak bermasalah pada lingkup kebijakannya, tetapi pada tataran pelaksanaan kebijakan,” terang Arsul.
Untuk itulah, menurut Arsul, penting bagi Jokowi agar terus mengawasi dan mengevaluasi salah satu program andalannya tersebut agar di masa depan tidak menjadi masalah hukum yang besar.
Arsul mengatakan, Jokowi harus terus diingatkan tentang hal ini, utamanya oleh orang-orang dekat di sekitarnya.
