MOJOK.CO – Rektor UI langgar aturan? Gampang, revisi aturannya biar nggak jadi penjahat lagi. Apalagi Pak Jokowi yang Presiden Indonesia kasih restu. Hore!
Kira-kira 1 bulan yang lalu, Ari Kuncoro, Rektor UI, dicecar publik lantaran ketahuan rangkap jabatan. Sudah rektor, jadi komisaris BUMN pula.
Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman RI, menegaskan bahwa Ari Kuncoro sudah melakukan maladministrasi karena melanggar statuta. Ari Kuncoro melanggar Pasal 35 PP 68/2013 yang melarang rektor rangkap jabatan sebagai pejabat perusahaan BUMN/BUMD.
“Intinya berdasarkan PP tersebut, rektor dan wakil rektor UI dilarang merangkap sebagai pejabat di BUMN/BUMD atau swasta,” kata Yeka seperti dikutip Kompas.
Pelanggaran aturan yang dibuat oleh seorang pemimpin universitas itu tiba-tiba saja menjadi “dingin”. Tidak ada kelanjutannya. Tidak ada permintaan maaf sudah melakukan pelanggaran lalu mundur. Pak Jokowi yang Presiden pundiam. Tidak ada respons. Hingga kira-kira terhitung 1 bulan kemudian muncul sebuah berita yang menggelikan.
Jadi, supaya rektor UI tersebut tidak dibilang pelanggar aturan, ya aturannya yang direvisi. Aturan bukan untuk ditaati, tapi direvisi sesuai kehendak hati, apalagi direstui sama Jokowi. Asyik sekali!
Pada Selasa, 20 Juli 2021, aturan yang melarang rektor rangkap jabatan itu resmi direvisi.
Aturan untuk rektor UI sebelum revisi:
Pasal 35 PP 68/2013, larangan rangkap jabatan rektor dan wakil rektor UI antara lain:
a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyaraka
b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;
d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau
e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.
Setelah revisi dan direstui Jokowi:
Berikut larangan rangkap jabatan pada PP Statuta UI yang baru:
a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;
c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau
d. pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.
Pada PP No.75/2021 terjadi perubahan pada poin c di mana rektor dan wakil rektor hanya dilarang rangkap jabatan jika menjadi direksi BUMN maupun BUMD. Selain itu, poin e terkait larangan merangkap jabatan lain yg memiliki pertentangan kepentingan dengan UI pada PP 68/2013 ditiadakan pada PP 75/2021.
Perubahan aturan ini juga sudah mendapat restu dari Jokowi, Presiden Indonesia itu. Jadi, terima kasih banyak untuk perubahan aturan ini, rektor UI tidak lagi disebut pelanggar aturan. Hore!
Asik sekali ya jadi penguasa. Memang, aturan itu dibuat untuk dilanggar, lalu direvisi, bukan untuk ditaati. Gimana kalau orang miskin atau tidak punya kuasa? Eits, penjara dulu, bos! Enak saja.
BACA JUGA Wonderful Indonesia: Presidennya Bagi-bagi Sembako, Menterinya Nonton Sinetron, Warganya Mati di Jalan dan tulisan lainnya di rubrik KILAS.