MOJOK.CO – Pengamat politik dari UGM, Mada Sukmajati menilai, reshuffle ketujuh kalinya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki tujuan khusus, salah satunya, untuk mengamankan pembangunan Ibukota Negara IKN.
Tujuan untuk mengamankan IKN ini setidaknya terlihat dari pemilihan Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
“Hal ini menunjukkan presiden concern sekali pada masa depan IKN karena menurut saya salah satu tantangan IKN adalah keberlanjutan dukungan politik, termasuk akselerasi percepatan pembangunannya,” katanya saat ditemui di Yogyakarta, Kamis (16/06/2022)
Seperti diketahui, Jokowi pada Rabu (15/06/2022) kembali mengumumkan reshuffle kabinet Indonesia Maju untuk ketujuh kalinya. Jokowi menunjuk dua nama baru untuk menggantikan menteri yang dicopot.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didapuk Jokowi sebagai Menteri Perdagangan. Zulhas menggantikan Mendag sebelumnya Muhammad Luthfi. Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto dilantik sebagai menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil yang telah menduduki jabatan itu sejak 2016 lalu.
Selain itu Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni diangkat sebagai Wamen ATR, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Politikus PDIP Jhon Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.
Menurut Mada, untuk membangun IKN, Jokowi perlu dukungan politik untuk proses percepatan pembangunan dilakukan. Dengan demikian pada 2024 nanti, siapapun pengganti Jokowi tetap akan melanjutkan perpindahan ibukota.
Sementara pemilihan Zulhas dilakukan Jokowi untuk mengamankan dan mengantisipasi stabilitas ekonomi. Sebab adaya resesi ekonomi di tingkat global menjadi tekanan yang besar bagi ekonomi di tingkat domestik.
Dampak yang dirasakan adalah harga-harga barang pokok yang mulai mengalami kenaikan. Karenanya dengan pengangkatan Zulhas, maka diharapkan bisa menstabilkan harga-harga.
“Termasuk harga minyak goreng yang sempat melambung kan,” tandasnya.
Mada menyebutkan, masuknya Zulhas ke kabinet Jokowi sendiri sebenarnya sudah santer lama terdengar, terutama dalam isu reshuffle sebelumnya. Apalagi sebagai respresentasi PAN, Zulhas dinilai paling tepat dipilih Jokowi.
Apalagi Zulhas juga memiliki latar belakang sebagai Menteri Kehutanan di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu dimungkinkan jadi pertimbangan Presiden untuk memilihnya dalam kabinet ini.
“Sekaligus ini jadi tantangan Zulhas dan PAN secara umum apakah kemudian bisa menjawab tantangan jokowi dalam menstabilkan ekonomi, dan itu tentu saja ya tergantung dari beliau. Tapi menurut saya, sejauh ini belum saya lihat mengapa mengakomodasi PAN, mungkin ada hal lain yang menjadi pertimbangan presiden,” tandasnya.
Mada menambahkan ada banyak agenda pemerintahan saat ini yang tidak bisa berjalan dengan lancar, terutama karena pandemi COVID1-19 dan resesi ekonomi. Pemulihan ekonomi yang kemudian coba dikejar Jokowi melalui reshuffle kali ini, termasuk kemungkinan memenuhi kebutuhan Jokowi dalam proses pilpres 2024 mendatang.
“Kan karena ada kebutuhan itu ya, terutama karena IKN, salah satu agenda yang mendesak. Tentu saja kan pak jokowi tidak mau setelah beliau tidak jadi presiden, [pembangunan] IKN macet atau terganggu. Menurut saya, dukungan politik yang penting,” paparnya.
Akomodasi kepentingan parpol
Secara terpisah pakar Komunikasi Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies (IPS) Fisipol UGM, Nyarwi Ahmad mengungkapkan reshuffle kabinet kali ini lebih merupakan upaya Jokowi untuk mengakomodasi kepentingan partai politik (parpol) pendukung pemerintah masuk ke jajaran kabinet.
Selain itu Jokowi berupaya memperbaiki kinerja Kemendag. Sebab selama ini dinilai belum berhasil dalam mengatasi persoalan kenaikan harga barang pokok.
”Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata, karena pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan selaku ketua umum PAN disitu tentu ada akomodasi politik, belum lagi wamen dari PSI, PBB dan PDIP,” paparnya.
Selain Zulhas, tiga wamen yang dilantik oleh Jokowi juga merupakan bagian dari representasi dari parpol pendukung pemerintah. Meski PSI dan PBB sebenarnya merupakan partai yang tidak memiliki anggota legislatif di parlemen.
Hadi diangkat sebagai upaya Presiden memperkuat para menteri yang selama ini dekat dengannya. Pengangkatan Hadi memiliki tugas untuk melakukan percepatan reformasi agraria yang selama ini selalu disertai persoalan konflik pertanahan. Padahal pertanahan dan tata ruang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di tengah ancaman krisis pangan yang melanda dunia sekarang ini.
“Pak Hadi termasuk sudah lama dekat dengan Presiden Jokowi. Artinya Presiden memperkuat barisan orang-orang yang selama ini sudah dekat,” imbuhnya.
Penulis : Yvesta Ayu
Editor: Agung Purwandono