Polda dan Pemda DIY Sepakat Hapus Istilah Klitih untuk Berantas Klitih

klitih mojok.co

Pertemuan antara Polda DIY, Pemda DIY, dan sejumlah lurah di Jogja. (Dok. Pemda DIY)

MOJOK.COPolda DIY meminta istilah klitih tak lagi digunakan untuk menyebut kejahatan jalanan para pelajar yang terus terjadi di Jogja. Langkah ini dinilai tak substantif.

Usulan penghapusan istilah klitih itu muncul dalam jumpa pers Polda DIY, Selasa (5/4), soal kematian D, pelajar SMA di Kota Yogyakarta yang tewas karena sabetan gir di Gedongkuning, Minggu (3/4).

Direktur Direktorat Reserse Kriminan Umum Polda DIY Kombes Pol, Ade Ary Syam Indradi, menyatakan kejadian itu merupakan tawuran dan tak terjadi secara acak.

“Ada proses ejek-ejekan dua kelompok. Dari analisis kami, korban kejahatan jalanan selama tiga bulan ini tidak acak, bukan sembarangan,” kata dia.

Berdasarkan kronologinya, rombongan pelaku dan korban sempat berpapasan dan saling adu bising suara sepeda motor. Saat kelompok korban berhenti di warung, kelompok pelaku mengucapkan makian.

Kelompok korban pun mengejar, namun anggota kelompok pelaku rupanya balik arah dan melakukan serangan dengan sabetan gir, hingga menewaskan D yang asal Kebumen, Jawa Tengah.

Ade menyebut peristiwa itu sebagai tawuran dan meminta kata klitih tidak digunakan lagi. Sebab klitih sebenarnya bermakna positif dan sesuai kearifan lokal.

“Klitih itu kan artinya jalan-jalan sore, mencari angin, ngobrol-ngobrol. Itu budaya baik. Kalau kejahatan jalanan dengan kata (klitih) ini konotasinya negatif. Dengan istilah itu, kita sendiri yang membuat suasana tidak baik,” ujarnya.

Setelah jumpa pers tersebut, pertemuan juga digelar di kantor Polda DIY, Sleman, Selasa sore, dan dihadiri pihak Pemda DIY dan sejumlah lurah. Dalam pertemuan ini, seperti disampaikan pihak Humas Pemda DIY, berbagai pihak juga menyepakati penghapusan istilah klitih.

Pertemuan itu sepakat bahwa segala bentuk penyerangan di jalanan tak lagi menggunakan istilah ‘klithih’ sebagai terminologi, melainkan kejahatan jalanan.

“‘Klithih’ merupakan bahasa Jawa yang memiliki konotasi yakni mengarah pada kegiatan jalan-jalan sore, mencari suasana dan mengobrol. Sementara penyerangan di jalan raya selalu berkonotasi negatif karena menimbulkan kerugian bagi korban bahkan hingga meninggal dunia,” demikian hasil pertemuan tersebut yang disampaikan pihak Humas Pemda DIY.

Selain menghapus istilah klitih, Pemda DIY juga meminta warga mematuhi kembali jam belajar masyarakat dan mengaktifkan kelompok Jaga Warga yang beranggota 25 orang di tiap padukuhan.

Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren Biro Tapem Setda DIY, KPH Yudanegara, menyebut kelompok warga itu telah bergerak ke titik-titik rawan.

“Saya minta Jaga Warga tingkat kalurahan ikut mengawasi aktivitas anak-anak muda setelah jam belajar masyarakat. Intensifkan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Polsek setempat, bila mulai meresahkan masyarakat,” katanya.

Langkah penghapusan istilan klitih itupun menuai kritik. Kepala Divisi Humas Jogja Police Watch (JPW) Baharuddin Kamba, mengingatkan, Polda DIY untuk tidak memperdebatkan atau mempersoalkan istilah klitih.

“Ini justru tidak subtansi dan tidak produktif. Karena ada hal yang lebih dari itu adalah penanganan, pencegahan, dan segera menangkap pelaku klitih itu sendiri. Serta harapannya adalah hukuman atau vonis maksimal terhadap pelaku kejahatan jalan atau klitih ini,” katanya.

Ketimbang menyoal istilah, kepolisian harus segera menangkap para pelaku klitih. “Razia rutin ditempat yang diduga rawan terjadinya klitih harusnya rutin dilakukan termasuk penambahan CCTV diberbagai titik rawan kejahatan,” kata Kamba.

Di luar hukuman pidana, JPW mengusulkan perlunya diatur soal sanksi sosial. “Sanksi sosial bagi pelaku klitih setelah menjalani hukuman perku diberikan di tempat tinggalnya,” ujarnya.

Di tingkat nasional, DIY juga perlu mendorong revisi UU Perlindungan Anak khususnya yang mengatur soal anak di bawah umur saat berhadapan dengan hukum, seperti dalam klitih ini.

“Saat mereka melakukan kejahatan secara berluang, ancaman pidananya dapat didorong untuk diperberat,” katanya.

Reporter: Arif Hernawan
Editor: Purnawan Setyo Adi

BACA JUGA Klitih Kembali Telan Korban, Sultan: Harus Diproses Hukum! dan kabar terbaru lainnya di KILAS.

 

Exit mobile version