Kisruh penentuan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang lowong setelah ditinggalkan oleh Sandiaga Uno yang maju menjadi Cawapres ternyata belum juga rampung.
Sampai sekarang ternyata masih saja terjadi tarik ulur antara Gerindra dan PKS sebagai partai yang dulu mengusung pasangan Anies-Sandiaga.
Dalam rapat bersama antara pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI pada awal November lalu, sebenarnya kedua pihak sudah sepakat untuk memberikan jatah jabatan Wakil Gubernur pada PKS. Hanya saja Gerindra seakan tidak rela begitu saja, sehingga mereka mensyaratkan adanya fit and proper test untuk kandidat yang diajukan oleh PKS.
Sampai sekarang, proses fit and proper test itu belum juga dilakukan. Hal tersebut kemudian menebalkan kekhawatiran tentang kepastian jabatan Wakil Gubernur DKI untuk PKS.
Ketua DPW PKS DKI bidang Pemenangan Agung Setiarso meminta pada Gerindra untuk menghormati kesepakatan tentang keputusan penyerahan jabatan Wakil Gubernur untuk PKS.
Maklum saja, sejak Sandiaga mengundurkan diri, PKS beberapa kali dijanjikan untuk mengisi jabatan Wakil Gubernur, namun berkali-kali pula Gerindra memberikan syarat yang dianggap tidak masuk akal. Termasuk syarat agar Anies menjadi kader Gerindra terlebih dahulu.
Karena itulah, kali ini, PKS benar-benar serius meminta Gerindra untuk menaati komitmennya.
Agung menilai, selama ini PKS berkali-kali mengalah pada Gerindra, dari mulai penentuan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta di Pilgub 2017, calon Gubernur Jawa Barat di Pilgub 2018, Sampai posisi cawapres di Pilpres 2019 mendatang.
“Keputusan-keputusan Gerindra kami hormati, kami ikuti,” ujar Agung. “Sekarang ya tolonglah mungkin Gerindra yang menghormati kami.”
Agung mengatakan jika jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta kali ini ternyata tidak jadi diserahkan pada PKS, maka mesin PKS akan bekerja dengan tidak terlalu maksimal untuk memenangkan Prabowo-Sandi karena faktor kekecewaan.
“Kekecewaan ini pasti akan terjadi dan kualitas kerja seperti apa yang bisa kita harapkan dari para pekerja yang kecewa.”
Waini, jangan sampai kesolidan Koalisi Indonesia Adil Makmur jadi luntur karena urusan Wagub.
Eh, emang selama ini solid ya? Hahaha.
