MOJOK.CO – Ketika kuota vaksin terbatas, pejabat malah mendahului nakes dan rakyat. Ketika rakyat diimbau tidak pilih-pilih vaksin, Jokowi melakukan sebaliknya.
Obrolan sejumlah pejabat dan Jokowi bocor ke publik. Obrolan tersebut terjadi ketika Jokowi mengunjungi Kalimantan Timur dalam rangka meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMPN 22 Kota Samarinda.
Dalam rekaman yang bocor ke publik itu, Jokowi tengah mengobrol dengan sejumlah pejabat, antara lain Isran Noor (Gubernur Kalimantan Timur), Andi Harun (Wali Kota Samarinda), Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Kapolri), Marsekal Hadi Tjahjanto (Panglima TNI), dan Prabowo (Menteri Pertahanan).
Obrolan yang bocor itu ada di dalam rekaman video yang diunggah Sekretarian Presiden ke Youtube. Sayang, Rabu (25/8), video tersebut sudah dihapus.
CNN Indonesia berhasil menarasikan ulang rekaman video yang kini sudah dihapus itu. Berdasarkan narasi CNN, beberapa pejabat pemerintahan sudah mendapatkan booster vaksin.
Pak Gubernur Isran Noor mengaku sudah mendapatkan booster. “Saya juga sudah booster, tapi Moderna.” Menteri Pertahanan, Prabowo, menimpali dan bertanya kepada Jokowi apakah sudah mendapat booster atau belum.
“Sudah booster semua, Pak. Pak Presiden belum, Pak?”
Jokowi menjawab: “Enggak, saya nunggu. Nunggu Pfizer.”
Perlu dicatat dan dimengerti bahwa soal booster pakai Moderna sudah diatur. Oleh siapa? Ya pemerintah sendiri. Jadi, di dalam aturannya, pihak yang diprioritaskan mendapat booster adalah tenaga kesehatan. Saat ini, booster untuk nakes baru berjalan 65 persen. Belum 100 persen, tapi pejabat sudah dapat Moderna.
Hingga saat ini, belum ada aturan atau ketentuan perihal booster untuk masyarakat ATAU PEJABAT. Kecuali Moderna, vaksin yang bisa dipakai sebagai booster oleh rakyat dan pejabat adalah Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Novavax, dan vaksin dalam program Gotong Royong.
Bagaimana ceritanya pejabat sudah dapat Modern ketika nakes seharusnya didahulukan?
Dari obrolan yang bocor antara sejumlah pejabat dan Jokowi juga tertangkap sebuah fakta bahwa Vaksin Nusantara yang digagas Terawan, bekas Menteri Kesehatan, masih akan dipakai. Ada indikasi bahwa para pejabat memang keras kepala masih mau memakai vaksin tersebut.
Sampai saat ini, Vaksin Nusantara belum mendapatkan izin edar atau izin uji klinis. Ingat, Vaksin Nusantara tidak termasuk dalam program vaksinasi nasional.
BPOM sendiri sudah menyatakan bahwa Vaksin Nusantara disepakati TIDAK UNTUK pengembangan vaksin massal. Vaksin yang digagas Terawan itu CUMA UNTUK bahan riset dan pelayanan. Putusan tersebut disahkan melalui nota kesepahaman atau MoU yang diteken BPOM, Kemenkes, dan TNI AD pada 19 April 2021 lalu.
Kasihan BPOM, nggak didengerin sama pejabat. BPOM udah kayak rakyat aja.
Selain itu, dari rekaman tersebut juga terbaca bahwa Jokowi malah pilih-pilih vaksin.
Prabowo bertanya: “Sudah booster semua, Pak. Pak Presiden belum, Pak?”
Jokowi menjawab: “Enggak, saya nunggu. Nunggu Pfizer.”
Padahal, saat ini, gencar kampanye bahwa rakyat diimbau tidak pilih-pilih vaksin. Sedapatnya saja, yang penting dapat. Sampai di beberapa daerah, banyak rakyat rela berdesak-desakan.
Ketika kuota vaksin terbatas, pejabat malah mendahului nakes dan rakyat. Ketika rakyat diimbau tidak pilih-pilih vaksin, Jokowi melakukan sebaliknya.
Mempertanyakan nurani pejabat memang seperti menebar garam ke lautan. Sebuah tindakan yang percuma….
BACA JUGA Puan Kritik Pemerintah soal Vaksinasi yang Kurang Meluas, Apa Perlu Dikasih Contoh Baliho Dulu? dan artikel lainnya di rubrik KILAS.