MOJOK.CO – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 10 Zulhijah 1443 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha pada 9 Juli 2022. Tanggal tersebut diperkirakan akan berbeda dari pemerintah yang dimungkinkan menetapkan Idul Adha 2022 pada 10 Juli 2022.
“Kami Muhammadyah insya Allah 9 juli [2022] Idul Adha. Baik [penanggalan] sama maupun mungkin beda [dengan pemerintah], kami harapkan untuk tidak menjadi masalah,” ujar Ketua Umum (ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (22/06/2022).
Menurut Haedar perbedaan perayaan Idul Adha yang berbeda terjadi karena belum adanya kalender Hijriyah internasional yang bersifat global. Karenanya perbedaan tidak hanya terjadi pada awal Ramadan 1443 H namun juga saat Idul Adha.
Alih-alih dipermasalahkan, perbedaan jadwal kalender disikapi sebagai hal biasa. Sebab yang terpenting masyarakat lebih menghayati ibadah kurban.
“Lebih-lebih di era pandemi kami imbau seluruh umat islam yang punya kelebihan untuk kurban, mari kita syiarkann gelorakan berkurban untuk berbagi bagi saudara-saudara kita yang memerlukan,” tandasnya.
Idul Adha tahun ini, lanjut Haedar juga perlu disyukuri. Sebab pemerintah sudah membolehkan jamaah haji berangkat ke tanah suci. Setelah dua tahun sempat batal akibat pandemi COVID-19, sekita 110 ribu umat Muslim bisa menunaikan rukun Islam kelima tersebut.
Haedar berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan baik meski kasus COVID-19 kembali meningkat di Indonesia. Para jamaah haji yang pulang nanti diharapkan bisa kembali dengan selamat.
“Tidak kalah penting bangun kebersamaan baik untuk bangkit pandemi untuk kepentingan masa depan masyarakat Indonesia. Bangsa ini harus bersatu dalam keberagaman suku, agama, ras, golongan dan bahkan mungkin 2024 auranya sudah ada dinamika politik [tapi] tetap mengedepankan persatuan dalam perbedaan. Itu yang perlu menjadi perhatian kita,” paparnya.
Sementara terkait Penyakit Kulit dan Mulut (PMK) yang menyerang hewan ternak, PP Muhammadiyah meminta pemerintah memastikan kesehatan hewan kurban untuk Idul Adha. Apalagi kasus PMK, termasuk di DIY terus mengalami kenaikan.
Contohnya di DIY, berdasarkan data siagapmk.id, kasus PMK pada hewan ternak di DIY sudah mencapai 3.120 kasus. DIY bahkan berada di urutan ke-7 jumlah kasus PMK tertinggi secara nasional dengan angka kematian hewan ternak sebanyak 13 ternak.
Apalagi kesehatan hewan ternak bagi petani atau peternak sangat penting. Karenanya bila kesehatan hewan ternak mereka bisa terjamin dari PMK, maka rejeki mereka pun tidak akan terganggu.
“Pemerintah perlu mengambil langkah sigap, cepat dan akurat. Hal itu penting agar PMK tidak semakin meluas dan menjadi wabah yang dapat merugikan petani. Kami percaya pemerintah dapat mengatasi PMK, syukur bisa menekan sedemikian rupa di hari-hari yang makin dekat ke Idul Adha,” paparnya.
Selain kepada pemerintah, Haedar menghimbau kepada masyarakat yang berkurban pada Idul Adha tahun ini untuk memastikan hewan kurban mereka sehat. Sebab kesehatan hewan kurban bisa berdampak pada kesehatan manusia.
“Sebaiknya sapi kurban untuk kepentingan konsumsi betul-betul sehat sebab nanti dampaknya tidak bagus untuk kesehatan [bila sakit]. Kita imbau masyarakat umum supaya berkurban menyembelih hewan kurban yang sehat sesuai dengan persyaratan, ini imbauan kami,” paparnya.
Umat muslim yang memiliki kelebihan harta pun, lanjut Haedar bisa menyumbangkan hewan kurban dalam perayaan Idul Adha mendatang. Mereka bisa berkurban melalui Lazismu atau organisasi lain.
“Selama pandemi Lazismu banyak menyebarkan bantuan hewan-hewan kurban bagi warga yang membutuhkan,” imbuhnya.
Penulis: Yvesta Ayu
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Haryadi Suyuti Diduga Dapat Fasilitas Khusus Saat Urus Izin Summarecon Agung dan kabar terbaru lainnya di rubrik KILAS