MOJOK.CO – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1443 Hijriah jatuh pada 2 Mei 2022. Jika ada perbedaan dengan tanggal yang ditentukan pemerintah, tidak perlu jadi isu yang ‘digoreng’.
Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Kamis (28/04/2022) petang di Yogyakarta. “Perbedaan itu lumrah di dunia, harus disikapi secara dewasa,” ujar Haedar Nasir. Keputusan penentuan 1 Syawal 1443 H tersebut diputuskan melalui Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2022 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal dan Zulhijah 1443 H.
Penetapan ini berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal yang selama ini dipedomani Majelis Tarjid dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Momen yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ini dimungkinkan akan bersamaan dengan penetapan 1 Syawal yang diberlakukan pemerintah.
Pemerintah akan menetapkan 1 Syawal 1443 H melalui Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1443 H yang akan digelar pada Minggu (1/5/2022) petang. Sidang Isbat digelar pada Minggu dengan mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis (hisab) dan hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul) hilal.
Menurut Haedar, kalaupun ada perbedaan 1 Syawal, yang terpenting negara mampu memberikan fasilitas ke semua komponen bangsa. Negara pun perlu arif dan bijaksana serta obyektif dalam mengayomi perbedaan penetapan 1 Syawal tersebut.
Sementara umat Islam harus menjadi teladan yang baik dalam membangun toleransi dan kerukunan umat beragama. Kebersamaan perlu dijaga dalam meredam konflik yang diakibatkan salah paham dan relasi yang tidak baik dari perbedaan tersebut.
Bila umat Islam sebagai penduduk terbesar di Indonesia memiliki beban masalah yang banyak, termasuk disebabkan perbedaan, maka bangsa ini akan ikut terbebani. Karenanya alih-alih mempertentangkan perbedaan, umat muslim diharapkan mengedepankan ukhuwah.
“Kalau ada masalah ya didialogkan dengan baik, baik dengan agama lain, kelompok sosial lain dan komponen banga lain yang beda pilihan. Kita harus saling menghargai, ini modal sosial dalam menyelesaikan masalah,” paparnya.
Karenanya ditengah kegembiraan umat Islam menyambut Idul Fitri, Muhammadiyah berpesan agar masyarakat tidak euforia. Pelonggaran mobilitas masyarakat dengan diizinkannya mudik oleh pemerintah pun selama libur panjang Lebaran perlu disikapi secara bijak.
Sebab meski tren kasus Covid-19 terus melandai, bukan berarti pandemi sudah usai. Kelandaian tersebut justru harus dijaga agar tidak naik lagi seperti yang sudah-sudah.
Salah satu sikap bijaksana yang bisa dilakukan umat muslim dengan tidak menggelar takbir keliling. Sebab esensi paling penting selama Ramadan dan Idul Fitri adalah menyelesaikan puasa dan menunaikan salat Id sesuai kondisi masing-masing daerah.
“Sedangkan kegiatan syiar yang bergembira seperti takbir kelilimg yang menimbulkan kerumunan tidak perlu dilakukan. Umat bisa takbir di rumah ataupun masjid secara khusyuk, sebab bila tidak bisa menahan diri maka kondisi [pandemi] yang sudah bagus ini bisa terganggu kembali,” tandasnya.
Sementara Ketua Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), Agus Samsudin mengungkapkan masyarakat diminta tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) selama libur panjang Lebaran. Sebab laju pertumbuhan kasus masih diatas 300 per hari di Indonesia.
Apalagi untuk menuju transisi pandemi ke endemi bukan perkara mudah. Positivity rate di Indoensia masih diatas 5 persen. Angka ini diatas rata-rata yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia WHO.
“Liburan panjang lebaran harus dijalani dengan syukur tapi seksama. Salat id dan takbiran dengan prokes. Parameter bisa dilakukan untuk mengakhiri pandemi,” imbuhnya.
Reporter: Yvesta Ayu
Editor: Agung Purwandono