MOJOK.CO – Real Estate Indonesia (REI) Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong penegakan proses izin properti di Jogja dilakukan secara daring. Hal tersebut demi mengurangi peluang pertemuan fisik antara pemohon dan pemberi izin sehingga potensi gratifikasi dapat dihindari.
“Idealnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa semua proses perizinan berbasis online untuk menghindari pertemuan antara pemohon dan pemberi izin,” kata Ketua Dewan Penasihat REI DIY Rama Adyaksa Pradipta di Yogyakarta, Senin (20/6/2022).
Seluruh persyaratan, kriteria, termasuk seluruh informasi mengenai rencana tata ruang wilayah, menurut dia, harus diunggah melalui kanal daring sehingga para pengembang mengetahui sebelum mengajukan izin pembangunan properti.
Rama juga menuturkan bahwa permintaan khusus dari pemohon terkait bentuk bangunan, jumlah lantai, hingga hak guna bangunan (HGB) seluruhnya harus dituntaskan secara daring.
“Kriteria-kriteria itu harus diunggah secara online tanpa mempertemukan pemohon dan pemberi izin,” kata dia.
Meski demikian, Rama menyadari untuk mencapai proses perizinan yang ideal sesuai amanat UU Cipta Kerja masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan mulai dari tata ruang, kapasitas SDM, serta peraturan lain sesuai UU Cipta Kerja.
“Yang paling penting pemohon tahu bahwa daerah tersebut peruntukannya apa, bisa diakses, bisa dipublikasi, sehingga pemohon punya informasi tentang tata ruang atau pemanfaatan area yang dimohonkan izin tadi,” ujar dia.
Menurut dia, payung hukum atau regulasi mengenai perizinan pendirian bangunan di Kota Yogyakarta paling lengkap dibandingkan kabupaten lain.
“Komprehensif dan lengkap sehingga manakala pemohon mengajukan izin sesuai regulasi yang sudah ditentukan di area tersebut, semestinya sudah tidak perlu ada deal-deal atau negosiasi tertentu dengan regulator atau pemerintah,” kata dia.
Meski demikian, ia mengakui masih ada celah yang memungkinkan pertemuan fisik antara pemohon izin dengan pemberi izin sebab ada beberapa prosedur yang harus ditempuh secara off line atau tatap muka. “Setahu saya ada beberapa harus ‘off line’, mungkin 50 persen lebih bisa ‘online’,” ujar dia.
Menurut Rama, seluruh pengembang pada dasarnya menginginkan proses izin properti di Jogja, termasuk pembangunan perumahan bisa praktis, ringkas, serta tidak berbelit-belit.
“Kami pelaku usaha sebenarnya lebih nyaman, lebih enak kalau regulasi sudah lengkap sehingga kami tidak perlu menginterpretasikan sendiri, tidak perlu negosiasi,” ujar Rama.
Kasus suap izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen yang menyeret mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menjadi pembelajaran bagi proses perizinan di Kota Yogyakarta ini. Haryadi dan beberapa orang lain terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (2/6) lalu.
KPK mengamankan barang bukti uang sekitar 27.258 dollar AS yang dibungkus dalam goodie bag. Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022 dilaporkan menerima sejumlah uang dari PT Summarecon Agung (SA) melalui orang kepercayaannya yang bernama Triyanto Budi Yuwono (TBY).
Penulis: Hammam Izzuddin
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA NATO Prediksi Perang Rusia-Ukraina Berlangsung Lama dan kabar terbaru lainnya di rubrik KILAS
Komentar post