MOJOK.CO, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mempelopori pendidikan koperasi di setiap jenjang sekolah. Pendidikan ini diniatkan untuk membeli bekal kewirausahaan dan alternatif lapangan kerja bagi Gen Z-Gen Alpha.
Berlokasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Jumat (5/6/2026) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) meluncurkan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian untuk berbagai jenjang sekolah. Program tersebut ditargetkan menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik dari jenjang SD/MI hingga SMA/SMK/MA dan SLB.
Peluncuran program tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Toni Toharudin.
Pendidikan koperasi di sekolah Jawa Tengah (Jateng) tidak menambah beban belajar siswa, tapi jadi bekal
Bisa dibilang Jateng menjadi provinsi pertama yang menginisiasi materi dan modul koperasi untuk pembelajaran anak-anak di sekolah.
Luthfi menjelaskan, program tersebut menjadi langkah penting agar generasi muda kembali mengenal koperasi sejak bangku sekolah. Sebab, menurutnya, koperasi merupakan amanat konstitusi sekaligus sokoguru ekonomi yang harus dipahami masyarakat.
“Koperasi merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih,” kata Luthfi.
Luthfi menegaskan, pendidikan koperasi ini nantinya tidak akan menambah beban belajar siswa. Pasalnya, materi perkoperasian akan dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada.
Saat ini modul pendidikan perkoperasian telah disiapkan. Para kepala sekolah, pengawas, dan guru juga telah mendapat pembekalan untuk pelaksanaan program tersebut. Bahkan, Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menginisiasi materi dan modul koperasi untuk pembelajaran anak-anak di sekolah.
Program Insersi Pendidikan Perkoperasian dilaksanakan dengan mengintegrasikan materi dan nilai-nilai koperasi ke dalam pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI, siswa dikenalkan dengan nilai dasar koperasi dan gotong royong.
Pada jenjang SMP/MTs, peserta didik mulai diberi pemahaman tentang organisasi, pengelolaan, dan manfaat koperasi. Sementara pada jenjang SMA/SMK/MA, materi diarahkan pada praktik koperasi dan kewirausahaan. Untuk SLB, implementasinya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
Pendidikan koperasi di sekolah Jawa Tengah (Jateng): alternatif penyedia lapangan kerja untuk Milenial, Gen Z, hingga Gen Alpha
Sementara itu, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyebut, insersi pendidikan koperasi penting untuk mengembalikan pemahaman generasi muda terhadap ekonomi Pancasila. Ia berharap langkah Jawa Tengah dapat diikuti daerah lain.
Ferry menambahkan, koperasi tidak boleh hanya dipahami sebagai simpan pinjam. Koperasi harus kembali dikenalkan sebagai badan usaha yang sesuai dengan karakter bangsa, yakni gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan.
“Koperasi penting dikenalkan karena bisa menjadi alternatif penyediaan lapangan pekerjaan bagi milenial, Gen Z, generasi muda, hingga generasi Alpha yang sekarang masih sekolah,” terangnya.
Senada, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Toni Toharudin, juga menyampaikan bahwa pendidikan perkoperasian bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik.
“Pendidikan perkoperasian sesungguhnya bukan sekadar mengajarkan cara membentuk koperasi sekolah, dan bukan pula hanya mengenalkan sejarah Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Lebih dari itu, pendidikan perkoperasian adalah proses menanamkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, kejujuran, kepemimpinan, kemandirian, serta semangat membangun kesejahteraan bersama,” kata Toni.
Ia menyebut, pendekatan insersi yang dilakukan Jawa Tengah membuat pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan nyata tanpa menambah beban kurikulum. “Pendekatan ini memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih otentik, tanpa harus menambah beban kurikulum atau menciptakan mata pelajaran baru,” sambungnya.
Investasi jangka panjang yang sejalan dengan nilai keagamaan
Di momen yang sama, dari kacamata Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, pendidikan koperasi sejalan dengan nilai keagamaan, terutama semangat tolong-menolong, kepedulian sosial, dan kemandirian umat.
“Koperasi juga dapat dikembangkan melalui lembaga keagamaan, termasuk masjid, pondok pesantren, ormas keagamaan, dan rumah ibadah. Tujuannya agar umat semakin mandiri melalui kegiatan-kegiatan koperasi yang ada,” tutur Nasaruddin.
Pada prinsipnya, program ini diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam membangun karakter generasi muda. Melalui pendidikan koperasi, peserta didik tidak hanya diharapkan cerdas secara akademik, tetapi juga mampu bekerja sama, berwirausaha, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama.***(Adv)
BACA JUGA: Kualitas Pendidikan Jawa Tengah Diakui: Ubah Pola Pikir Lulus SMP Langsung Kerja hingga Sekolah Gratis untuk Warga Miskin atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan