MOJOK.CO – Sayangnya, Humphrey Djemat sebagai penyebar info nggak berani sebut nama parpol. Kalau terbukti benar, ini mengerikan sih.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Humphrey Djemat menebar gogon (gosip-gosip underground) politik saat berbicara kepada publik di diskusi “Quo Vadis Pilkada Langsung”, Minggu kemarin (24/11). Gosipnya juga kelas berat banget. Kata beliau, ada calon menteri yang gagal menjabat gara-gara diminta kontribusi Rp500 miliar oleh salah satu partai politik. Waw, it’s julid time!
“Saya mendengar ada seorang calon menteri pilihan Pak Jokowi berasal dari kalangan profesional namun diendors partai harus berkontribusi Rp500 miliar selama masa jabatannya. Karena ia memegang teguh profesionalitasnya dan hati nuraninya ia menolak ketentuan itu sehingga akhirnya tidak dilantik,” ujar Humphrey, dikutip Media Indonesia.
Diskusi ini diselenggarakan di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Selain Humphrey, panitia juga menghadirkan mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, Peneliti Formappi Lucius Karus, Direktur Eksekutif Nation and Character Building Institute (NCBI) Juliaman Saragih, dan Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin.
Humphrey menyayangkan politik transaksional masih terjadi untuk jabatan sekelas menteri meskipun di atas kertas penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden. Ia sebel mengapa partai politik masih saja terus mencampuri urusan pemilihan menteri demi keuntungan finansial. Informasi gogon ini didapat Humphrey karena sang calon menteri yang gagal menjabat itu diakuinya sebagai teman dekatnya sendiri. Tentu saja, selain tidak membuka nama parpol, nama teman dekatnya itu juga tidak disebut. Duh, jadi whistleblower kok nanggung sih, Pak.
Jelas ini tuduhan serius kepada pemerintah. Kecurigaan langsung bisa tumbuh soal siapa parpol tersebut dan apakah semua menteri yang menjabat mendapat kontrak serupa. Namun, sampai artikel ini dimuat, belum ada respons apa-apa dari pemerintah.
Kalau kita ingat-ingat lagi, tuduhan macam ini pernah menyerang Sandiaga Uno saat dipilih Prabowo sebagai calon wakil presidennya tahun lalu. Gogonnya berasal dari Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menuduh Sandiaga Uno membayar 1 miliar kepada dua parpol agar diizinkan jadi cawapres Prabowo.
“Sandi Uno yang sanggup membayar PAN dan PKS masing-masing Rp500 miliar menjadi pilihannya (Prabowo) untuk cawapres. Di luar dugaan kami, ternyata Prabowo mementingkan uang ketimbang jalan perjuangan yang benar,” kata Andi.
Nah, Pak Humphrey harus mencontoh Pak Andi gitu lho. Kalau jadi whistleblower itu ya harus frontal. Kalau cuma no mention gini sih Bude Sumiyati lebih jago.
(awn)
BACA JUGA Kaos Manchester United Katanya Haram: Betapa Nggak Pentingnya Masukin Agama di Olahraga atau kabar terbaru lainnya di rubrik KILAS.