MOJOK.CO – Rektor Universitas Lampung (Unila) terjerat kasus penerimaan suap mahasiswa baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, jalur mandiri yang tidak transaparan dan tidak terukur menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Jalur mandiri ini ukurannya sangat lokal tidak transparan dan tidak terukur, maka kemudian menjadi tidak akuntabel,” ungkap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Minggu (21/08/2022), seperti yang dikutip dari Antara.
KPK juga menduga praktik suap penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di Unila sudah lama terjadi. Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, pihaknya masih akan mendalami kasus tersebut dalam proses penyidikan.
“KPK akan mendalami dan kembangkan nanti pada proses penyidikan. Kami berharap bila ada praktik semacam ini di tempat lain dalam dunia pendidikan kita, hentikan praktik-praktik koruptif semacam ini,” ucap Ali, Senin (22/8/2022), seperti yang dikutip dari Antara.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Karomani (KRM) bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi (HY), dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri (MB) sebagai tersangka penerima dalam kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru di Unila tahun 2022. Sementara pemberi adalah pihak swasta Andi Desfiandi (AD).
Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut Unila membuka beberapa jalur penerimaan mahasiswa. Selain ikut menyelenggarakan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Unila juga membuka jalur khusus, yaitu Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila) Tahun Akademik 2022. KRM yang menjabat sebagai Rektor Unila Periode 2020-2024 memiliki wewenang, salah satunya terkait mekanisme dilaksanakannya Simanila.
Selama proses Simanila berjalan, KPK menduga KRM aktif terlibat langsung menentukan kelulusan para peserta Simanila dengan memerintahkan HY dan Budi Sutomo, serta melibatkan MB untuk turut serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa. Apabila ingin dinyatakan lulus maka dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan pihak universitas.
Selain itu, KRM diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk HY, MB, dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta seleksi yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diatur KRM. Besaran nominal uang yang disepakati antara pihak KRM diduga jumlahnya bervariasi dengan kisaran minimal Rp 100 juta sampai Rp 350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan.
Unila Hormati Proses Hukum
Universitas Lampung (Unila) menghormati proses hukum yang berjalan usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Rektor Unila Karomani terkait kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru (maba) tahun 2022.
“Berdasarkan rapat internal yang kami lakukan, kemudian dilanjutkan dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), pimpinan Unila menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dengan berpegang asas praduga bersalah,” kata Wakil Rektor IV Unila Suharso di Bandarlampung, Minggu (21/08/2022) seperti yang dikutip dari Antara.
Suharso menambahkan, pihaknya siap membantu memberikan informasi yang diperlukan tim penyidik KPK terkait kasus tersebut. Selain itu, pimpinan Unila menjanjikan akan memperbaiki sistem dan pengelolaan masuk ke universitasnya di masa mendatang.
Di sisi lain, universitas masih akan memberikan bantuan hukum kepada KRM. Bantuan diberikan karena secara umum KRM masih merupakan keluarga besar Unila.
Dosen hukum pidana UGM, Muhammad Fatahillah Akbar mengatakan persoalan di jalur mandiri pada transparansi dan akuntabelitasnya. Jika itu dilakukan maka akan mempersempit peluang terjadi korupsi.
“Kalau saya, apapun mekanismenya yang oenting akuntabel dan transparan. Kalau perlu diumumkan rangking seperti CPNS,” katanya saat dihubungi Mojok.
Penulis: Kenia Intan
Editor: Agung Purwandono
