MOJOK.CO – Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Derajad Sulistyo Widhyharto menilai munculnya kasus kerusuhan di Babarsari pada hari Senin (4/7/2022), karena pola pertumbuhan di Yogyakarta yang menyerupai kota metropolis.
“Wilayah Yogyakarta itu istimewa, tetapi regulasinya tidak istimewa,” tegas Derajad, di kampus Fisipol UGM, Selasa (5/7/2022)
Menurutnya regulasi di kota ini berkembang seperti kota besar lainnya di Indonesia. Hari-hari ini Yogyakarta tidak tumbuh istimewa seperti masyarakat dan keratonnya. Yogyakarta malah tumbuh seperti kota metropolis.
Yogyakarta yang identik sebagai ‘kota pelajar’ sebetulnya butuh ketenangan. Menurut dia, yang perlu diperbanyak adalah fasilitas-fasilitas mahasiswa, seperti penyediaan co-working space, bukan fasilitas yang dapat mengundang konflik.
“Kalau yang tumbuh [di Yogyakarta] adalah karaoke, hotel-hotel, apartemen ‘kan tidak ada bedanya dengan Jakarta, Surabaya, dll,” kata dia.
Menurut Derajad, regulasi yang ada semestinya harus terefleksi dari kondisi masyarakat. Misalnya saja terkait dengan jam belajar di Yogyakarta yang kini tidak berlaku lagi.
Soal jam belajar ini sebetulnya adalah hal yang istimewa. Namun, kini sudah tidak diikuti lagi karena Yogyakarta terlanjur tumbuh seperti kota metropolis.
“Ke depan regulasi yang ada mestinya diadaptasikan dengan konsep istimewanya Yogyakarta. Kalau istimewa bagi pelajar adalah jam belajar, ini harus diperhatikan,” kata Derajad.
Selain itu, kata Derajad, aktivitas perekonomian di Yogykarta juga semestinya tumbuh inklusif selaras dengan budaya di masyarakat yang sudah menerima perbedaan suku dan adat.
Dengan ekonomi yang belum inklusif, menurut dia, menjadikan pertumbuhan kota sedikit bermasalah karena tidak berpijak pada kultur yang ada di tengah masyarakat.
“Justru yang kami lihat ekonomi di Jogja ‘kan sepertinya merespons perkembangan kota besar, padahal kota-kota besar ‘kan kehidupan ekonominya cenderung eksklusif,” kata dia.
Munculnya tempat-tempat hiburan seperti tempat karaoke, menurut dia, mestinya diikuti ketentuan yang ditaati atau dijunjung tinggi sehingga jika terjadi konflik ada yang menjadi penengah.
“Perbedaan dengan Bali, misalnya. Di Bali memiliki pecalang atau polisi adat. Meski tidak perlu seperti itu, setidaknya aparat pemerintah daerah mestinya cara berpikirnya sudah inklusi. Ini yang jadi masalah di Jogja, masyarakatnya sudah multikultur, inklusif tetapi bisnisnya belum inklusif. Ini yang harus diubah,” terangnya.
Sebelumnya, bentrok antarkelompok terjadi di sebuah karaoke di wilayah Babarsari. Akibat dari kejadian ini sejumlah orang luka-luka, beberapa ruko dirusak, dan 7 buah motor dibakar.
Reporter: Antara
Editor: Purnawan Setyo Adi