MOJOK.CO – Beberapa tahun belakangan aplikasi penyedia pinjaman online yang tak memiliki legalitas atau pinjol ilegal marak berkembang di Indonesia. Pelaku industri teknologi finansial (tekfin) menilai masyarakat perlu semakin waspada supaya tidak berurusan dengan aplikasi pinjaman online ilegal.
CEO Investree, Adrian Gunadi, menyarankan masyarakat mengecek keabsahan suatu tekfin melalui situs cekfintech.id. Situs tersebut bisa memastikan legalitas aplikasi pinjol secara detail.
Namun, jika dihubungi secara langsung oleh seseorang yang mengaku karyawan perusahaan tekfin tertentu, hubungi kontak resmi tekfin tersebut.
“Pelanggan disarankan untuk menghubungi kontak CS sesuai dengan yang tercantum di website atau media sosial resmi untuk mengecek apakah memang benar perusahaan fintech tersebut menawarkan produk secara langsung dan mempunyai karyawan bernama X,” kata Adrian, dalam siaran pers diterima di Jakarta, Jumat (24/6) dilansir dari Antara.
Setelah mengecek legalitas, pastikan mengakses dan masuk ke situs atau aplikasi resmi tekfin tersebut. Jelajahi situs atau aplikasi dilakukan untuk memastikan kredibilitasnya.
Jika terlanjur mengalami kerugian akibat tekfin atau pinjol ilegal, masyarakat sangat disarankan melapor ke kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk melaporkan kerugian, Investree menyarankan untuk mengumpulkan bukti teror, ancaman, pelecehan atau intimidasi yang diterima dari tekfin ilegal tersebut.
Setelah itu, laporkan hal ini ke kantor polisi terdekat. Sembari melapor ke polisi, adukan juga kejadian ini ke situs resmi OJK atau nomor telepon 157 sambil mengirimkan bukti.
Selain itu, laporkan juga ke perusahaan tekfin jika pinjol ilegal itu mencatut nama tekfin resmi, misalnya Investree. Laporan ke tekfin bisa dilakukan dengan mengontak layanan pelanggan (customer service) atau email.
Fenomena pinjol dan layanan keuangan bermasalah memang menimbulkan banyak permasalahan di berbagai daerah. Pemangku kebijakan di daerah, salah satunya di Bogor telah mengambil langkah penting untuk mengurangi kasus-kasus serupa.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Usul Prakarsa tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Secara Daring, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto berujar Raperda ini dibuat lantaran banyak keluhan masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal.
“Banyak warga yang mengeluhkan fenomena korban bank keliling, rentenir, dan pinjol ilegal. Dengan bunga yang tinggi telah menjerat warga dan menimbulkan masalah sosial, ekonomi, hingga rumah tangga. Salah satunya saat audiensi kepada kami di DPRD. Selain itu, banyak warga juga menyampaikan keluhannya saat reses pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor. Untuk itu, masalah serius ini perlu dicarikan solusi dan DPRD mengusulkan Raperda Usul Prakarsa ini,” ujar Atang, Kamis (23/6) dilansir dari Antara.
Sebagai informasi, maraknya perkembangan pinjol illegal membuat OJK telah menutup sekitar 3.989 pinjol illegal sejak 2018 hingga April 2022 lalu. Seratus daftar pinjol ilegal terbaru yang dirilis OJK bisa dicek melalui tautan berikut : Pinjol Ilegal 2022.
Penulis: Hammam Izzuddin
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Sri Lanka Bangkrut dan Dililit Utang, Negara-Negara Ini Beri Bantuan dan kabar terbaru lainnya di rubrik KILAS
