[MOJOK.CO] “Kabinet imajiner adalah strategi baru yang bisa dicoba dalam pemilu. Jelas lebih sehat dan lebih layak tonton.”
Secara teoretis, ada banyak kemungkinan dalam laga pilpres 2019. Tapi, mari kita sederhanakan saja menjadi hanya ada tiga poros: poros Jokowi dengan dukungan PDIP dan beberapa partai lain yang sudah sejak lama merapat; poros Prabowo dengan dukungan Gerindra dan PKS; dan poros SBY. Kira-kira mirip dengan kontestasi Pilgub DKI, sekalipun tidak sama persis. Pilpres jelas berbeda dengan pilgub.
Soal kemungkinan SBY merapat ke PDIP, atau SBY merapat ke Gerindra, atau bahkan Gerindra merapat ke PDIP, kita tepikan dulu. Hal yang tidak bisa dimungkiri adalah poros di SBY itu potensial dan pernah diujicobakan pada pilgub DKI. Jadi poros di bawah kendali SBY faktual secara politik. Terlebih di beberapa survei, AHY sebagai salah satu nama yang dicuatkan oleh poros SBY, menempati urutan pertama untuk bursa capres.
Mari kita mundur sejenak. Ketika Jokowi terpilih sebagai presiden 2014 lalu, hal pertama yang langsung mengecewakan pemilihnya adalah ketika dia mengakomodasi banyak sekali perwakilan parpol di dalam kabinetnya. Padahal, pada masa kampanye, Jokowi sering mengeluarkan janji tidak akan bagi-bagi kursi.
Bagi yang paham bagaimana kekuasaan bekerja, apa yang yang dilakukan Jokowi tentu bisa dimengerti. Sebab pada praktek politik, dia butuh dukungan dari partai-partai. Tapi, hal tersebut tetap dicatat oleh masyarakat pemilihnya. Terutama oleh elemen masyarakat sipil yang sadar politik.
Setelah mundur sejenak, mari kita melangkah setapak. Dalam pilpres 2019, dengan perkiraan yang sudah disederhanakan di atas, 14 partai akan berkerumun ke dalam 3 poros. Dan partai-partai itu berkepentingan selain untuk mendulang sebanyak mungkin suara bagi partai masing-masing, juga pasti ingin menjadi bagian dari pemenang pilpres. Sebab ada adagium politik: Kalau tahu bakal kalah, untuk apa didukung.
Dua hal itulah, yakni pengalaman masa lalu juga usaha meneropong konstelasi ke depan, menjadi dasar bagi ancangan strategi pemenangan pilpres. Ditambah, menurut semua survei, Jokowi sebagai inkamben belum dianggap aman untuk terpilih kembali.
Dalam kondisi seperti itu, salah satu strategi kampanye yang cukup ampuh dalam laga pilpres nanti, setiap poros bisa membuat semacam “kabinet imajiner”. Sengaja saya tidak menggunakan istilah “kabinet bayangan” karena istilah tersebut merujuk pada apa yang biasanya dilakukan oleh partai oposisi.
Kabinet imajiner ini berisi nama-nama orang yang dipilih dan dijanjikan akan menduduki posisi menteri sebagai bagian porsekot politik dari elite kepada masyarakat pemilih. Sehingga jika nanti memilih capres dan cawapres, masyarakat pemilih sudah punya bayangan akan seperti apa komposisi kabinet pasangan yang mereka pilih itu.
Dengan demikian, akan makin banyak cek dari elite kepada masyarakat pemilih yang sudah terisi ketika laga dimulai. Dengan demikian pula, keyakinan pemilih bisa dibuat makin tebal karena pada dasarnya mereka tahu bahwa implementor kebijakan adalah para menteri. Kompetensi para menteri dipertaruhkan. Dan nama-nama calon menteri di kabinet imajiner ini sekaligus akan menjadi mesin pendulang suara alternatif, selain mesin partai, ormas, dan organisasi relawan.
Bahkan para calon menteri yang namanya masuk ke dalam kabinet imajiner ini sudah bisa menyusun program strategis kementerian masing-masing. Sehingga debat pilpres nanti bisa sampai ke urusan aplikatif atau tidak, masuk akal atau tidak. Bahkan media massa bisa menggelar debat antar-menteri kabinet imajiner dari masing-masing calon. Dalam isu industri. misalnya, bisa digelar perdebatan antara menteri yang duduk di kabinet imajiner versi Jokowi, Prabowo, dan SBY. Demikian juga untuk bidang-bidang yang lain.
Lewat strategi kabinet imajiner itu pula, negosiasi antar-parpol cepat diselesaikan. Capres-cawapres berikut para elite parpol plus para timses berusaha sekuat tenaga menemukan orang-orang terbaik dan kompeten untuk mengisi posisi menteri di kabinet imajiner.
Para menteri terpilih juga bisa mulai bergerilya mendekati pihak atau lembaga yang punya kompetensi dalam isu tersebut, kemudian melakukan pemilihan isu strategis, lalu menurunkannya dalam bentuk program-program strategis.
Masyarakat pemilih kemudian bisa melakukan berbagai pertimbangan yang mengedepankan sikap rasionalitas. Mereka bukan sekadar memilih capres dan cawapres, tapi sekaligus memilah antara calon menteri satu dengan yang lain. Rasa tidak begitu yakin pada sosok capres dan cawapres tertentu, misalnya, bisa dibuat menjadi yakin karena figur-figur calon menteri yang ada di kabinet imajiner ini.
Dengan proses dan dinamika seperti itulah, wajah politik kita bisa makin sehat. Isu-isu tidak produktif seperti kebangkitan PKI, rasialisme, adu domba antar-anak bangsa, caci maki sembarangan, bisa diminimalisir. Sebab salah satu cara untuk mengusir jauh kampanye hitam adalah dengan mengisi sebanyak mungkin perdebatan dan olah pikir yang sehat, argumentatif, dan produktif.
Cairan hitam yang destruktif dan iritatif di bejana demokrasi kita bisa ditumpahkan keluar sebanyak mungkin dengan cara memasukkan sebanyak mungkin pula ramuan dan aneka bahan yang sehat dan bermanfaat. Salah satunya, dengan cara memasukkan nama-nama orang yang kompeten di kabinet imajiner dalam bejana demokrasi kita.