MOJOK.CO – Sudah banyak kabar perihal KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran. Kali ini, beasiswa tersebut bisa dinikmati oleh anggota DPR. Enaknya privilege.
Awal Januari 2024 yang lalu, sebanyak 15 mahasiswa penerima beasiswa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berkesempatan berdialog langsung dengan Puan Maharani di Salatiga, Jawa Tengah. Mereka mendapat bantuan KIP Kuliah atas aspirasi dari Puan. Terdapat total 48 mahasiswa di Salatiga yang menerima karena bantuan Puan.
Nah, ini jadi persoalan, menerima KIP Kuliah karena bantuan Puan. Siapa yang sebenarnya berhak menentukan penerima? Beberapa waktu lalu warganet di Twitter diramaikan dengan pembongkaran skandal mahasiswa penerima KIP Kuliah. Mereka yang masuk golongan mampu, punya uang, hidup layak tapi masih menerima bantuan pemerintah.
Perburuan dan pembongkaran penerima salah sasaran ini masif dan terstruktur, menyasak mahasiswi, dan seringnya dengan sentimen yang sama. “Sudah jadi selebtwit, suka nongkrong di coffee shop, tapi kok masih mau menerima KIP?” Seolah-olah penerima KIP harus melulu memakai baju rombeng, makan nasi aking, dan tidur di gubuk beratap terpal.
Saya sendiri saat mahasiswa pernah berpikir bahwa siapa sih yang sebenarnya berhak mendapatkan bantuan beasiswa? Lulusan SMA di kampung saya, mereka yang berasal dari keluarga miskin, menganggap kuliah itu mahal, padahal saat itu kuliah masih sangat murah. Hanya Rp500 ribu per semester, namun ketiadaan bantuan biaya hidup membuat teman-teman saya mundur dan akhirnya langsung bekerja usai lulus.
Andai program ini ada sejak 2004, tentu 2 sahabat yang meraih ranking 1 di sekolah bisa melanjutkan sekolah, dan tidak merantau sebagai pekerja. Menyesali masa lalu sebenarnya tidak berguna, tapi melihat bagaimana program KIP Kuliah ini membuat dada sesak. Betapa tidak tepat sasaran, kurang evaluasi, dan minim pengawasan membuat program ini mubazir sekali.
Sentimen negatif terhadap penerima KIP Kuliah
Sentimen negatif penerima KIP Kuliah yang viral di media sosial ini lantas melahirkan hujatan, kebencian, dan juga serangan. Beberapa malah jadi witch hunt, menyasar siapa saja tanpa terkecuali. Misalnya penerima beasiswa prestasi, yang kebetulan memakai iPhone versi lama, yang harganya tak lebih mahal dari Android keluaran terbaru. Tapi apa sih sumber kebencian ini?
Sebelum menjawab itu kita perlu tahu apa dan berapa kisaran KIP. Beasiswa ini adalah salah satu program pemerintah dalam upaya membantu asa para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi agar bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi. Bantuan dari pemerintah ini berupa biaya pendidikan serta uang saku bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) selama menjalani perkuliahan hingga lulus.
Pembebasan biaya pendidikan atau biaya kuliah (UKT/ SPP) bagi seluruh penerima KIP Kuliah Merdeka yang dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi. Biaya pendidikan per semester diusulkan Perguruan Tinggi kepada Puslapdik berdasarkan rataan besaran biaya pendidikan mahasiswa non-KIP Kuliah di masing-masing program studi pada tahun akademik yang sama atau satu tahun sebelumnya.
Angka pembiayaan ini berbeda antara satu sama lain mulai dari Rp2,4 juta hingga Rp12 juta. Sementara bantuan biaya hidup ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi dan diberikan berdasarkan 5 klaster besaran mulai dari Rp800.000, hingga Rp1.400.000 per bulan. Bantuan biaya hidup diberikan 1 kali setiap semester atau per 6 bulan.
Besar? Sangat besar bagi mahasiswa miskin, tapi buat keluarga anggota DPR dengan harta yang melimpah, itu jelas kecil. Perdebatan mengenai KIP Kuliah ini masuk ke dalam babak baru setelah Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Billy Mambrasar yang menyebut, anggota DPR mendapat kuota beasiswa ini.
Baca halaman selanjutnya: Sistem tak diperbaik, warga yang bakal merisak. Gawat!
Keluarga anggota DPR bisa menerima beasiswa ini
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P, Andreas Hugo Pareira, mengatakan bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang diterima wakil rakyat adalah KIP Kuliah Aspirasi. Hugo menuturkan, persoalan ini hanyalah persoalan metode distribusi.
Diketahui, KIP Kuliah Aspirasi adalah usulan penerima KIP Kuliah yang diberikan pemangku kepentingan, seperti anggota DPR atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Pemberian KIP Kuliah Aspirasi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. KIP Kuliah Reguler didistribusikan Kemdikbud ke mahasiswa melalui kampus.
Sementara KIP Kuliah Aspirasi didistribusikan melalui lembaga negara, di DPR oleh anggota Komisi X yang membidangi pendidikan sesuai aspirasi masyarakat. Enak? Enak betul!
Sebenarnya hal ini tidak akan jadi masalah jika distribusi itu diperuntukan untuk mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Menjadi persoalan jika yang menerima malah keluarga anggota DPR.
Menurut Billy, kuota KIP Kuliah yang didapat anggota DPR digunakan untuk mengakomodasi sanak saudara atau orang terdekat lainnya. Ini tentu perlu diselidiki, siapa yang menerima dan bagaimana cara mereka kok bisa dapat KIP Kuliah aspirasi?
Jika sistem tidak diperbaiki, publik bakal merisak penerima beasiswa yang salah sasaran
Saat ini perlu ada perbaikan sistem pendataan terpusat dan pengelolaannya tidak hanya dilakukan oleh kampus, melainkan juga melibatkan badan lain yang bertugas mengawasi. Sistem pendataan terpusat yang ada saat ini, jelas perlu diperbaiki agar mahasiswa yang sudah menerima benar-benar membutuhkan dan studinya terpantau.
Saat ini yang dilakukan oleh publik adalah merisak dan memburu selebgram penerima KIP Kuliah dengan alasan tidak tepat sasaran. Lalu, ke mana mereka ketika ada dugaan bahwa sanak saudara anggota DPR menerima program serupa? Jika melihat fenomena tebang pilih yang terjadi saat ini, perlu dicurigai sebenarnya untuk siapa program ini diberikan? Mengapa orang-orang cuma galak ke selebgram tapi diam kepada keluarga pejabat?
Bantuan pendidikan semestinya difokuskan untuk membuat penerimanya berdaya, agar mereka fokus pada studi ketimbang bekerja. Di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan pendidikan tinggi agar bisa bekerja. Masih ingat lowongan pekerjaan KAI yang mensyaratkan IPK tinggi? Warga kelas menengah ke bawah yang harus kuliah sambil bekerja jelas akan kesulitan mendapat nilai tinggi, KIP semestinya menolong mereka ini.
Penulis: Arman Dhani
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Selebgram UNDIP Gaya Hidup Hedon dapat KIP Kuliah, tapi Anak PNS Miskin Justru Ditolak dan analisis menarik lainnya di rubrik ESAI.