Jogja gagal mengayomi para cendekiawan
Dua kasus viral jadi simbol kegagalan Jogja mengayomi para cendekiawan. Pembaca sudah tahu kabar meninggalnya mahasiswi UNY dan UMBY? Desakan ekonomi karena Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mencekik disebut menjadi sumbernya. Dua orang harus meninggal sebelum menggapai mimpinya.
Mungkin kurang adil jika saya menyebut dua kasus tersebut menggugurkan gelar kota pelajar. Tapi lihatlah lebih luas. Perkara uang kuliah menjadi polemik tak kunjung henti. Jogja yang dianggap “murah” ternyata menawarkan pendidikan yang mahal. Dan ketika disarankan masuk ke perguruan tinggi yang murah, pendidikan yang didapat kurang layak. Belum lagi status akreditasi yang dipandang menghalangi karier lulusannya di masa mendatang.
Mungkin Anda akan membela, “Lho, memang biaya pendidikan itu mahal! Tapi sepadan dengan apa yang diperoleh nanti.”
Sepadan apanya?
Sudah keluar uang banyak untuk kuliah, nanti harus keluar dana lagi untuk bootcamp dan peningkatan soft skill lain. Jika output-nya adalah karier, justru perguruan tinggi adalah penyumbang pengangguran. Termasuk yang bermarkas di Jogja
Cendekiawan Jogja juga masih dihantui perkara pelecehan seksual. Dan perguruan tinggi di sini tidak ada yang jadi pelopor untuk membendung gelombang kemesuman tak tahu tempat ini. Bahkan kasus #kitaagni menjadi runyam karena sikap pongah UGM. Saya sendiri ingat betul kasus ini, karena seharusnya saya wisuda bareng si pelaku pelecehan. Untung sih dia tidak datang karena ratusan manusia menanti sosok ini untuk menyuarakan kemarahan secara langsung.
Apa yang membuat Jogja istimewa sebagai kota pelajar? Ketika yang dihadapi para pelajar tidak berbeda dengan kota lain. Kadang malah lebih buruk.
Apa hasil dari “kota pelajar” yang agung itu?
Jogja, dengan ratusan kampusnya juga tidak berperan banyak dalam penyelesaian masalah daerahnya. Sebenarnya sih, dalam lingkup nasional juga belum. Namun, sebagai yang bergelar kota pelajar, rumah cendekiawan, tidak berbeda dengan daerah lain. Pendidikan tinggi di sini tetap menjadi pabrik penghasil tenaga kerja. Meskipun kritik tentang ini terus terdengar, tapi tidak ada yang berubah. Bahkan dari daerah yang disebut kota pelajar sendiri.
Dengan gelar kota pelajar, tidak ada dampak terasa bagi kehidupan masyarakat. Teknologi tepat guna yang sering jadi program kampus sering bersifat simbolis semata. Dan secara penyelenggaraan pemerintah, perguruan tinggi di Jogja juga tidak menunjukkan gebrakan nyata. Mungkin karena lulusannya tidak ada yang bisa jadi gubernur, sih.
Jika bicara kuantitas hasil riset, dari jumlah permohonan hak paten dan hak cipta saja sudah kalah. Sekali lagi, UGM menjadi penyumbang terbesar. Dan sekali lagi, Jawa Barat menguasai 10 besar ini. Yah bagaimanapun juga, Jogja tetap kalah kuantitas. Wajar juga, menilik dari luas wilayah yang nyempil di selatan Jawa Tengah ini.
Bagi saya, kurang elok bicara kuantitas semata. Tapi dari jumlah hak paten dan hak cipta yang diajukan saja, Jogja bukan raksasa pendidikan dan riset nasional. Dan selalu saja nggondeli UGM sebagai tulang punggung pendidikan. Ibaratnya, UGM jadi Mbappe ketika Jogja harus bersaing dalam urusan pendidikan.
Lalu, darimana Jogja bisa disebut sebagai kota pelajar?
Kecuali perkara konsentrasi perguruan tinggi yang memenuhi daerah sesempit ini? Jogja terlalu lama terbuai oleh predikat kota pelajar. Sampai lupa jika hari ini, kita tidak sehebat itu dalam urusan pendidikan. Mungkin memang luar biasa kalau masih zaman Orde Baru. Namun dunia terus berganti rupa, dan Jogja masih saja onani gelar kota pelajar.
Lalu apa yang bisa kita banggakan lagi. Tagline istimewa sudah menjadi bahan tertawaan. Julukan kota pelajar ternyata tinggal getir terasa. Status kota pariwisata kini disalip saudara tua. Apa yang tersisa bagi Jogja kecuali kisah lama yang terus diromantisasi?
Entahlah, saya memilih turu saja. Siapa tahu, bangun-bangun jadi gubernur.
BACA JUGA Mati-matian Bertahan di Jogja Buat Apa? dan analisis menarik lainnya di rubrik ESAI.
Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Yamadipati Seno
