Kalau pernah ke Jogja, kemungkinan besar kamu pernah menyusuri Malioboro. Beli bakpia, foto di plang jalan, lalu jalan kaki santai sampai Titik Nol. Tapi jalan yang sama itu punya wajah lain. Setiap kali ada isu besar, dari kenaikan harga BBM sampai undang-undang yang dianggap bermasalah, rombongan mahasiswa hampir selalu berakhir di sini, lengkap dengan spanduk, pengeras suara, dan barisan polisi.
Wajar kalau banyak yang bertanya, kenapa harus Malioboro? Kenapa bukan alun-alun, kampus, atau kantor pemerintahan lain yang lebih sepi dan tidak mengganggu wisatawan?
Jawabannya ternyata tidak sesederhana “karena ramai”. Di jalan sepanjang kurang lebih dua kilometer ini berjejer Gedung DPRD DIY, kantor Gubernur DIY, sampai Istana Kepresidenan. Ditambah sejarah panjang dan logika paling dasar dari sebuah aksi massa, yaitu ingin didengar, Malioboro jadi titik demo yang nyaris tak tergantikan.
Kalau dibedah lebih jauh, setidaknya ada lima alasan yang membuat jalan paling terkenal di Jogja ini selalu jadi tujuan akhir long march. Sebagian berkaitan dengan letak gedung-gedung penting, sebagian lagi dengan kebiasaan yang diwariskan dari satu angkatan mahasiswa ke angkatan berikutnya.
Alasan Malioboro Selalu Jadi Titik Demo
1. Pusat kekuasaan ada di satu jalan
Demo pada dasarnya adalah cara menyampaikan tuntutan kepada pihak yang berwenang, dan di Jogja pihak-pihak itu berkantor di Malioboro. Gedung DPRD DIY berdiri di sisi jalan Malioboro, Kompleks Kepatihan tempat Gubernur DIY berkantor juga ada di kawasan yang sama, sementara di ujung selatan berdiri Gedung Agung, Istana Kepresidenan di Yogyakarta. Satu kali long march bisa sekaligus “mengetuk pintu” wakil rakyat, pemerintah daerah, dan simbol pemerintah pusat.
2. Ruang publik paling terlihat di Jogja
Aksi massa butuh penonton, dan Malioboro tidak pernah sepi. Wisatawan, pedagang, ojek, dan kamera media sudah ada di sana setiap hari, sehingga sebuah demo hampir pasti terekam, difoto, lalu menyebar di media sosial. Titik Nol Kilometer di ujung selatan juga punya ruang terbuka yang cukup untuk menampung massa dan menggelar orasi.
3. Rute yang mudah dijangkau dari kampus
Sebagian besar kampus besar di Jogja berada di utara kota. Dari Bundaran UGM, massa biasanya bergerak melewati Tugu, turun ke Jalan Mangkubumi, lalu masuk Malioboro sampai Titik Nol. Rute lurus ke selatan ini mudah dikoordinasikan, mudah diikuti peserta baru di tengah jalan, dan melewati beberapa kantor yang juga sering jadi sasaran aksi.
4. Bagian dari sumbu yang sarat makna
Malioboro berada di garis imajiner yang menghubungkan Tugu, Keraton, dan Panggung Krapyak, yang dikenal sebagai Sumbu Filosofi Yogyakarta dan telah diakui UNESCO sebagai Warisan Dunia. Dalam tradisi Jawa, garis ini melambangkan perjalanan hidup manusia sekaligus hubungan antara rakyat dan pemimpinnya. Berdemo di jalur ini, sadar atau tidak, berarti membawa tuntutan langsung ke poros simbolik kota.
5. Tradisi yang diwariskan antargenerasi
Tempat demo juga soal kebiasaan. Mahasiswa hari ini turun ke Malioboro karena kakak tingkat mereka dulu melakukannya, dan kakak tingkat itu meniru generasi sebelumnya. Jejak itu bisa ditarik setidaknya sampai Mei 1998.
Tradisi itu bukan sekadar cerita. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah Jogja memang terjadi di, atau melewati, jalan yang sama.
Jejak Demo di Malioboro dari 1998 sampai Sekarang
Pada 20 Mei 1998, menjelang lengsernya Soeharto, ribuan orang berkumpul di Alun-alun Utara dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pisowanan Ageng. Di sana, Sri Sultan Hamengku Buwono X membacakan maklumat yang mendukung gerakan reformasi dan meminta warga menjaga ketertiban. Massa saat itu begitu banyak hingga meluber sampai ke Jalan Malioboro dan kawasan Titik Nol. Aksi besar itu berlangsung damai, dan sering disebut sebagai salah satu alasan Jogja relatif aman saat banyak kota lain dilanda kerusuhan.
Menariknya, simbol perlawanan mahasiswa Jogja sebenarnya juga melekat pada Gejayan, tempat bentrokan pada Mei 1998 yang kemudian melahirkan gerakan “Gejayan Memanggil” pada 2019. Bedanya, Gejayan lebih banyak jadi titik kumpul mahasiswa, sementara Malioboro jadi tujuan akhir karena di sanalah kantor-kantor yang dituju berada.
Pada 8 Oktober 2020, aksi “Jogja Memanggil” menolak UU Cipta Kerja berpusat di Gedung DPRD DIY dan berakhir ricuh. Sebuah restoran di kawasan Malioboro terbakar, dan keesokan harinya Sultan meminta agar tidak ada lagi demonstrasi. Dua tahun kemudian, 15 September 2022, mahasiswa menolak kenaikan harga BBM dengan long march dari Bundaran UGM dan memusatkan aksi di Titik Nol, membuat Jalan Malioboro ditutup sore itu.
Pola yang sama terulang pada 28 Oktober 2026. Aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda di kawasan Titik Nol dan Malioboro berujung ricuh pada malam hari. Polisi menyebut ada dua gelombang massa, dan kericuhan terjadi setelah massa gelombang pertama membubarkan diri.
Karena demo di Malioboro terus berulang, pemerintah daerah pernah mencoba membatasinya lewat aturan. Di sinilah persoalannya jadi lebih rumit.
Larangan Demo di Malioboro dan Dilemanya
Pada awal 2021, Gubernur DIY menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengendalian penyampaian pendapat di muka umum. Aturan ini melarang demo dalam radius 500 meter dari pagar atau titik terluar sejumlah kawasan, yaitu Gedung Agung, Keraton Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kotagede, dan Malioboro. Kawasan-kawasan itu dikategorikan sebagai objek vital, salah satunya dengan merujuk keputusan menteri pariwisata tentang objek vital nasional sektor pariwisata.
Aturan ini langsung menuai kritik. Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta menilai larangan tersebut membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, terlebih karena aturan itu juga membuka ruang pelibatan TNI dalam penanganan demo. Mereka melaporkan aturan itu ke Ombudsman. Di sisi lain, pemerintah daerah berpegang pada alasan menjaga ketertiban dan keamanan kawasan yang menjadi wajah pariwisata Jogja.
Dilema itu juga dirasakan pedagang dan pekerja di Malioboro. Setiap kali demo berlangsung, toko memilih tutup lebih awal, jalan ditutup, dan wisatawan menjauh, sehingga penghasilan hari itu ikut hilang. Namun bagi peserta aksi, memindahkan demo ke tempat yang sepi sama saja dengan memastikan tuntutan mereka tidak didengar.
Malioboro, dengan kata lain, selalu jadi titik demo karena alasan yang sama dengan yang membuatnya jadi tujuan wisata: semua orang ada di sana, termasuk orang-orang yang memegang kekuasaan. Selama gedung DPRD, kantor gubernur, dan istana masih berdiri di jalan yang sama, selama itu pula Malioboro akan menjadi panggung, entah untuk wisatawan yang berswafoto, entah untuk mahasiswa yang berteriak lewat pengeras suara.
