Cara mengukur tingkat kemiskinan yang dipakai BPS saat ini adalah metodologi usang dari tahun 1976 dan belum pernah direvisi total selama hampir lima dekade. CELIOS menilai pendekatan garis kemiskinan berbasis kalori ini gagal menangkap realitas warga kelas menengah yang terlilit utang atau pinjaman online.
Sebagai gantinya, CELIOS mengusulkan pendekatan disposable income, yaitu mengukur kesejahteraan dari sisa pendapatan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar terpenuhi. Perbedaan metode ini nggak cuma debat akademis doang, tapi berdampak langsung pada penyusunan kebijakan pemerintah, termasuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial.
Mari kita bayangkan sebuah skenario. Misalnya ada tetanggamu yang setiap hari berangkat kerja naik motor kredit, SPP anaknya dibayar pakai utang koperasi, dan separuh gajinya habis buat bayar cicilan pinjol. Di mata BPS, orang ini kemungkinan besar tidak masuk kategori miskin karena pengeluarannya di atas garis kemiskinan.
Padahal secara riil, dompetnya langsung kering buat nyicil utang begitu gaji turun. Berangkat dari celah ini, akhirnya CELIOS angkat suara dan menyebut metode BPS sudah kadaluarsa.
Kenapa Metode BPS Dianggap Ketinggalan Zaman?
Cara mengukur tingkat kemiskinan versi BPS mengacu pada dua pilar lama, yaitu garis kemiskinan berbasis kecukupan kalori dan indikator kesejahteraan dari sisi pengeluaran. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyebut metodologi ini masih memakai kerangka data dari tahun 1976 dan nyaris tidak mengalami perubahan signifikan selama lima puluh tahun terakhir. Pendekatan ini masuk akal ketika diterapkan pertama kali, sebab konsumsi masyarakat waktu itu memang didominasi kebutuhan makanan.
Masalahnya, struktur pengeluaran rumah tangga Indonesia sekarang jauh lebih rumit. Orang bukan cuma butuh beras dan minyak goreng, tapi juga kuota internet, cicilan motor, biaya sekolah anak, sampai utang pinjaman online yang makin menjamur.
CELIOS mencontohkan, rumah tangga yang terlilit utang pinjaman online atau terpaksa menjual tanah demi biaya sekolah anak justru sering tidak tercatat sebagai miskin, karena mereka malah dianggap keluarga yang berpengeluaran tinggi dan dibaca sebagai tanda kesejahteraan. Rasanya ironis dan bikin kesel kan? Orang yang nafasnya sedang senin kamis secara finansial justru dianggap baik-baik saja oleh statistik negara.
Ketimpangan data ini juga kelihatan jelas kalau dibandingkan dengan standar internasional. Per Maret 2025, BPS mencatat angka kemiskinan Indonesia sekitar 8,47 persen atau 23,85 juta jiwa, sementara data Bank Dunia terbaru mencatat hingga 60,3 persen atau sekitar 171,8 juta penduduk masuk kategori miskin menurut standar 6,85 dolar AS per hari. Selisih segitu besar bukan sekedar salah ketik atau cara antek asing melemahkan Indonesia, melainkan dua persepsi yang berbeda soal cara mengukur tingkat kemiskinan.
Pendekatan Disposable Income yang Ditawarkan CELIOS
Lantas, cara mengukur tingkat kemiskinan seperti apa yang diusulkan CELIOS? Jawabannya adalah pendekatan disposable income. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mendorong Indonesia mengadopsi model ini karena mengukur pendapatan yang benar-benar bisa dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar terpenuhi. Pendekatan ini otomatis memasukkan faktor cicilan utang, biaya pendidikan, dan beban generasi sandwich yang selama ini luput dicatat oleh BPS.
Bayangkan dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama-sama Rp 4 juta. Keluarga A tinggal di rumah sendiri tanpa cicilan, sementara keluarga B harus menyisihkan Rp 2 juta untuk bayar utang bank plus menanggung biaya berobat orang tua. Secara pengeluaran, keduanya terlihat setara. Tapi secara disposable income, keluarga B jelas jauh lebih rentan. Di sinilah letak keunggulan metode yang diusulkan CELIOS yaitu bisa menangkap kerentanan secara riil, bukan sekadar angka pengeluaran kasar.
Di level global cara mengukur tingkat kemiskinan yang ditawarkan CELIOS ini bukan pendekatan baru. Uni Eropa sudah lebih dulu menerapkan pendekatan “hidup yang layak” sebagai parameter kemiskinan, sementara Malaysia berani merevisi garis kemiskinannya pada 2019 supaya lebih relevan dengan kondisi terkini. CELIOS berharap Indonesia mau mengambil langkah serupa, alih-alih terus memakai rumus warisan Orde Baru yang jelas sudah usang buat mengukur kompleksitas ekonomi rumah tangga masa kini.
Kenapa Cara Mengukur Tingkat Kemiskinan Bukan Sekadar Urusan Statistik
Perdebatan soal cara mengukur tingkat kemiskinan ini kelihatannya sangat akademis dan ada di tataran teori semata, tapi sebenarnya dampaknya sangat krusial ke dapur rakyat. Kalau angka kemiskinan versi pemerintah dianggap rendah padahal kenyataannya jauh lebih parah, alokasi anggaran perlindungan sosial bakalan meleset.
Program Bantuan Subsidi Upah misalnya, sempat menciptakan ketimpangan karena datanya bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja informal, ojol, dan buruh kontrak banyak yang tercecer dari daftar penerima.
Belum lagi dalam hal penyusunan kebijakan, garis kemiskinan yang terlalu rendah bisa bikin desain program jadi setengah hati. Nilai bantuan sosial, misalnya, biasanya dihitung berdasarkan selisih pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Coba bayangkan kalau garisnya dipatok rendah, nominal bantuan yang dianggap “cukup” pun ikut rendah, padahal kebutuhan riil di lapangan jauh lebih besar.
Begitu juga dengan penetapan siapa yang masuk kategori “rentan miskin” dan berhak menerima bantuan pemerintah. Kalau datanya ngawur, jutaan rumah tangga yang sebenarnya hidup pas-pasan malah dianggap “sudah aman” dan tersingkir dari daftar penerima.
Semakin akurat cara mengukur tingkat kemiskinan, semakin tepat sasaran pula kebijakan yang lahir dari data tersebut. Sebaliknya, kalau metodenya ketinggalan zaman, pemerintah bisa saja merasa sudah bekerja keras menurunkan angka kemiskinan, padahal yang terjadi cuma ilusi statistik.
Angka Kemiskinan Turun di Kertas, tapi Belum Tentu Turun di Lapangan
Fenomena unik lain yang disorot CELIOS adalah soal “penduduk referensi” dalam perhitungan garis kemiskinan. Dalam bahasa bayi, “penduduk referensi” itu semacam sampel yang jadi patokan BPS untuk menentukan berapa rupiah batas minimum layak hidup. Jadi BPS mengambil sampel dari sekelompok penduduk tertentu, lalu pola belanja mereka dijadikan acuan untuk menghitung garis kemiskinan.
Masalahnya, kelompok yang dijadikan acuan ini justru banyak berasal dari lapisan rentan atau orang-orang yang secara ekonomi sedang tertekan dan daya belinya menurun, sehingga mereka terpaksa mengurangi konsumsi, baik dari sisi jumlah maupun kualitas makanan dan kebutuhan lain.
Nah, di sinilah masalahnya muncul. Karena garis kemiskinan dihitung berdasarkan pola konsumsi kelompok itu, angka belanjanya jadi ikut-ikutan rendah dan tidak naik signifikan dari waktu ke waktu. Padahal idealnya, kalau harga kebutuhan pokok naik dan daya beli masyarakat jelas bakal melemah, garis kemiskinan juga harus ikut naik supaya tetap mencerminkan biaya hidup yang layak.
Akibatnya muncul semacam paradoks statistik di dalam cara mengukur tingkat kemiskinan. Di satu sisi kesejahteraan masyarakat secara umum bisa saja memburuk, tapi di sisi lain angka kemiskinan versi BPS malah terlihat turun. Ini bukan karena masyarakat benar-benar makin sejahtera, melainkan karena standar ukurnya sendiri yang diam-diam ikut turun.
Inilah yang oleh CELIOS disebut sebagai ilusi statistik. Di atas kertas kemiskinan seolah membaik, padahal di lapangan kondisi rakyat bisa jadi tidak berubah, atau bahkan memburuk.
Kondisi ini juga menjelaskan kenapa persentase anggaran perlindungan sosial terhadap PDB Indonesia termasuk paling rendah di kawasan Asia. Bukan karena pemerintah pelit, tapi karena basis datanya sendiri sudah bermasalah sejak dari cara menghitungnya. Selama data dasar keliru, sebesar apa pun niat baik program bansos, hasilnya tetap kurang mengena ke kelompok yang paling membutuhkan.
Rapi di Laporan, Runyam di Lapangan
Mungkin BPS melupakan satu hal krusial: statistik sejatinya dibuat untuk merekam kondisi riil di lapangan, bukan malah menjauh darinya. Kalau metode pengukuran sudah berumur hampir lima puluh tahun sementara pola hidup masyarakat berubah total, wajar saja kalau hasilnya aman di atas kertas tapi sebenarnya rakyat masih hidup pas-pasan.
Usulan CELIOS soal disposable income barangkali belum sempurna, tapi setidaknya bisa memberikan kebaruan dan membuka ruang diskusi yang selama ini jarang disentuh. Selama cara mengukur tingkat kemiskinan tidak pernah dievaluasi, jangan heran kalau angka kemiskinan di berita terasa seperti sedang membuai telinga pejabat, bukan memberi tahu kondisi rakyat.
