Jika grafiti dianggap melanggar hukum, maka praktik penggusuran paksa semestinya juga dianggap ilegal bagi hak asasi manusia. Terlebih dalam Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB Nomor 77 Tahun 1993 (1993/77) dinyatakan bahwa ‘penggusuran paksa termasuk dalam pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perumahan yang layak’.
Beruntung, dengan segala desas-desus yang mengelilinginya dan statusnya saat ini, Rano Karno tak dapat menantang Ahok dalam perebutan posisi Gubernur DKI, daerah yang merupakan tanah lahirnya.
Setiap kritikan SBY tampak kerap menunjukan narsisisme dirinya. Seolah-olah dalam kritikannya ia tengah berucap: “Contohlah pemerintahan saya!” atau “Pemerintah saya tak pernah melakukan hal tersebut!”.
