Darah kembali tumpah di Myanmar. Ratusan warga minoritas Rohingya dibunuh, anak-anak mereka disembelih, para perempuannya diperkosa.

Kemarahan, protes, petisi, dan seruan agar komunitas internasional menekan otoritas Myanmar menghentikan kekejaman di provinsi Rakhine, rumah bagi 800 ribu orang Rohingya. Kemudian muncul opini-opini di media yang mendesak panitia Nobel di Swedia mencabut penghargaan yang telah mereka berikan kepada Aung San Suu Kyi pada 1990. Suu Kyi bungkam di tengah barbarisme yang sedang berlangsung. Kepala pemerintahan Myanmar itu kini menghadapi tekanan dari gerombolan ekstremis Buddhis serta militer (yang menguasai 25 persen parlemen Myanmar).

Di tengah reaksi atas kelakuan tentara Myanmar dan bungkamnya Suu Kyi, dengan heroiknya Front Pembela Islam (FPI) mengambil mengambil komando solidaritas untuk Rohingya. Apa bentuk konkretnya?

Imbauan aksi ke Candi Borobudur, Jumat, 8 September 2017. Oh iya, ngomong-ngomong, dalam sebuah aksi solidaritas Rohingya pada 2012, FPI pernah melempari Vihara Xian Ma.

Rasanya tak cukup mengatakan bahwa ada sebagian orang yang jarak antara kepala dan lubang duburnya terlampau dekat sampai-sampai sulit menjernihkan perbedaan antar rakyat Myanmar, pemerintah Myanmar, militer Myanmar, ekstremis Buddha (yang sebelas dua belas dengan FPI), penganut Buddha di Myanmar, dan penganut Buddha di Indonesia.

Tolong beritahu saya, apa bedanya FPI dengan gerombolan rasis kulit putih di Eropa yang menyasar imigran muslim dengan keyakinan penuh bahwa muslim di seluruh dunia bertanggungjawab atas segala hal yang dilakukan Bin Laden?

Tapi sepertinya FPI punya pertimbangan logis untuk mengagamakan derita warga Rohingya, sebagaimana mereka mengagamakan perang sipil di Suriah dan jualan isu Palestina. Bukankah hanya dengan itu mereka bisa tetap eksis?

Kembali ke Rohingya.

Provinsi Rakhine (atau Arakan) adalah satu dari sekian medan konflik bersenjata di Myanmar. Myanmar adalah negeri multi-etnis dan sampai hari ini tak pernah berhasil membentuk identitas kolektif sebagai bangsa—belum lagi soal-soal perampasan sumber daya alam. Satu contoh kecil: pemerintahan junta militer Myanmar selama bertahun-tahun melarang penggunaaan bahasa daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di sejumlah provinsi yang bergolak.

Di sebelah utara negeri, kelompok Kachin Independent Army meluncurkan gerilya sejak 1960an untuk memerdekakan provinsi Kachin (yang mayoritas Kristen) dari Myanmar karena pemerintah mengistimewakan etnis Bamar yang beragama Buddha. Provinsi Kayah (mayoritas Buddha) yang terletak di perbatasan Thailand, terkenal dengan timah, kayu jati, serta milisi yang bergerak lantaran korupsi otoritas lokal, eksploitasi sumber daya alam gila-gilaan, serta perbudakan manusia yang dilakukan oleh militer. Milisi Karen di Provinsi Kayin (mayoritas Buddha), sejak akhir 1940an terus melawan pemerintah pusat lantaran tak mau diklaim sebagai bagian dari Myanmar.

BACA JUGA:  Gibran Rakabuming Sebaiknya Belajar dari Ibas Yudhoyono dan Tommy Soeharto

Selama berabad-abad, komunitas muslim di Rakhine hidup damai dengan penganut Buddha. Gesekan baru terjadi pada Perang Dunia II, penganut Buddha mendukung okupasi Jepang, muslim mendukung Inggris yang telah menjajah Myanmar sejak 1886. Ketika junta militer berkuasa pada 1962, Rohingya tiba-tiba tidak dianggap warganegara.

Pada 1978, dengan dalih memberantas pemberontak, junta militer meluncurkan Operasi Naga di wilayah Rakhine dan secara efektif mengusir ratusan ribu orang Rohingya ke Bangladesh. Empat tahun setelahnya, UU Kewarganegaraan Myanmar mengumumkan Rohingya tidak masuk dalam 135 etnis nasional Myanmar. Hasilnya, 800 ribu orang Rohingya tiba-tiba berstatus tanpa kewarganegaraan (stateless).

Apa hubungannya dengan FPI?

Barangkali FPI harus diingatkan bahwa setidaknya sudah dua kali dalam tahun ini mereka tampil di publik bersama Tommy Soeharto. Yang pertama saat masa kampanye pilkada terpanas di Jakarta pada Maret 2017. Kedua, Juli lalu, Tommy hadir di milad ke-19 FPI dan duduk di antara para petingginya. Ditambah lagi kontribusi besar FPI di Haul Soeharto pada 11 Maret lalu. FPI dan Cendana tak pernah kelihatan semesra itu sebelumnya.

Apa hubungannya Cendana dengan bantai-bantaian di Myanmar?

Pada 1978, ketika Operasi Naga berlangsung di Rakhine, Soeharto telah menjabat presiden selama 10 tahun. Pada 1982, saat orang Rohingya dinyatakan “bukan bagian dari Myanmar”, Golkar kembali “memenangkan” pemilu dan Soeharto lagi-lagi menjabat presiden. Kelihatannya Cendana, ABRI, dan Harto punya kapasitas untuk menghentikan kekejaman di Myanmar bukan?

Jauh sebelum Operasi Naga digelar, Soeharto telah melawat ke Myanmar pada 1974. Untuk bela Rohingya? Oh, tentu tidak.

Pada 13 Desember 1993, Kompas merekam lawatan Jenderal U Ohn Gyaw ke Jakarta. Menlu Ali Alatas, dalam konferensi pers, menyatakan bahwa “Myanmar ingin belajar dari Indonesia cara-cara melembagakan sistem dwi fungsi angkatan bersenjatanya dalam konstitusi.” Alatas juga membicarakan rencana pemantapan kerjasama ekonomi Myanmar-Indonesia dan bahwa para pengusaha swasta Indonesia telah beberapa kali datang ke Myanmar untuk mencari peluang usaha di sana.

BACA JUGA:  Level Keminggris Orang Indonesia: Dari Stop Humanity Sampai Turn Back Quran

Ini dilakukan ketika banyak negara (termasuk AS, Uni Eropa, Australia, dan Jepang) menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar akibat pembantaian demonstran pada 1989 oleh junta militer.

Pada 1997, Ilmuwan politik George Aditjondro melaporkan hubungan kerjasama ekonomi yang masif antara keluarga Cendana dan junta militer Myanmar. Menurut laporan George, pada tahun itu Tommy menguasai 55% saham PT Bina Reksa Perdana, perusahaan pengekspor bahan peledak untuk penambangan minyak di Myanmar. Tak hanya itu, pada akhir dekade 1980an, Tommy membeli Sempati Air yang membuka penerbangan langsung Jakarta-Yangon sejak 1991. PT Rante Mario, salah satu dari banyak perusahaan di bawah grup Humpuss milik Tommy, adalah perusahaan pertama keluarga Soeharto yang menanam modal di Myanmar.

Tommy hanya satu dari anggota keluarga Cendana yang berbisnis dengan junta militer Myanmar. Menurut laporan yang sama, perusahaan Bambang Trihatmodjo, PT Elektrindo Nusantara, pada 1997 telah membangun jejaring telepon untuk 256 pelanggan di Yangon, ibukota Myanmar.

Setahun sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo (adik Prabowo, mitra loyal FPI dan bekas mantu Soeharto) meneken nota kesepahaman dengan perusahaan negara Myanmar, Union of Myanmar Economic Holding Limited, untuk membangun pabrik semen dengan volume produksi 1 juta ton per tahun. George menuturkan, Grup Tirtamas milik Hashim memegang 70% saham bisnis patungan senilai 210 juta dolar AS ini.

Pada 1997, setahun sebelum Reformasi, Soeharto melawat ke Myanmar dan menemui kepala junta militer, Jenderal Than Swee, untuk meneken kerjasama perusahaan negara Myanmar dan bisnis klan Cendana.

Jangan lupa, soal militerisme, Myanmar belajar banyak dari Indonesia. Pertama-tama, dari cara mempertahankan kekuasaan militer di politik melalui praktik mirip Dwifungsi ABRI: hari ini, dua puluh lima persen kursi di parlemen Myanmar jadi jatah militer, sebagaimana dulu pada 1980-1980 ABRI mendapat 100 kursi di DPR. Dan yang kedua, bukankah kekejaman terhadap penduduk sipil di Kachin, Kayah, dan Rakhine, operasi-operasi kontrainsurgensi Myanmar yang merenggut nyawa korban sipil tak beda dengan operasi-operasi militer Indonesia di Aceh dan Papua?

Jika aksi FPI mau dianggap sebagai “solidaritas sesama muslim” alih-alih omong kosong, FPI baiknya menggeruduk kediaman klan Cendana ketimbang “memutihkan” Borobudur. Karena sesungguhnya memisahkan militer Myanmar dengan Soeharto sesulit memisahkan kentut dan tai.

No more articles