Ada sebuah pemandangan memuakkan yang sudah jadi rahasia umum di banyak kantor pemerintahan: seorang rekan tenaga honorer yang pontang-panting mengerjakan tumpukan tugas inti, sementara ASN (ya, kalian para PNS dan PPPK yang terhormat) yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas tugas itu, justru lebih santai seolah tak punya beban.
Sebelum kita mengupas lebih dalam fenomena “ASN rasa bos, honorer rasa babu” ini, saya ingin tegaskan: fokus tulisan ini murni soal empati dan etika kerja, bukan soal seluk-beluk bagaimana rekan honorer bisa masuk atau apakah mereka “titipan” orang dalam.
Saya tidak sedang menggeneralisasi, tentu banyak rekan ASN yang berintegritas. Tapi fenomena ini terlalu sering terlihat untuk bisa diabaikan. Dan sebagai sesama ASN, setiap kali melihatnya, saya cuma mau bertanya: Kita ini masih punya malu?
Kasta tak terlihat, kerja paling keras
Kita semua tahu, tenaga honorer adalah tulang punggung operasional di banyak instansi. Mereka sering kali mengerjakan tugas-tugas vital. Tapi, status mereka jelas berada di posisi paling rentan: penghasilan yang sering kali pas-pasan (bahkan di bawah UMR), tanpa tunjangan layaknya kita (ASN), dan hidup dalam kecemasan abadi soal perpanjangan kontrak.
Di tengah kondisi inilah, ironisnya, mereka justru sering menjadi “tempat sampah” pekerjaan. Tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama kita sebagai ASN—menjadi Person In Charge (PIC) sebuah kegiatan, menyusun laporan strategis, bahkan membuat bahan paparan pimpinan—dengan entengnya kita limpahkan ke meja mereka.
Dalihnya pun klasik: “Kamu kan lebih ngerti komputernya,” “Biar kamu sekalian belajar,” atau alasan paling jujur (tapi tak terucap): “Karena saya ASN dan kamu bukan siapa-siapa.”
Eksploitasi terselubung berbalut empati palsu
Mari kita bicara terus terang. Ini bukan sekadar soal beban kerja. Ini soal eksploitasi dan nol empati.
Bagaimana bisa kita tega membebani seseorang yang mungkin sedang berjuang dengan penghasilan terbatas dan ketidakpastian masa depan—apalagi di tengah menggantungnya status sebagian honorer yang nasibnya di-PHP soal pengangkatan PPPK—dengan tanggung jawab besar yang seharusnya kita pikul?
Bagaimana bisa kita tenang, sementara kita menyuruh mereka lembur menyelesaikan pekerjaan kita?
Kita, para ASN, digaji oleh negara (dari uang rakyat) untuk memegang tanggung jawab itu. Kita punya NIP atau nomor induk PPPK, punya jabatan, punya tunjangan kinerja yang jelas. Sementara rekan honorer? Mereka dibayar untuk membantu, bukan untuk mengambil alih pekerjaan inti kita.
Melimpahkan tugas inti kepada tenaga honorer bukan sekadar soal etika kerja yang buruk. Ini adalah pelarian dari tanggung jawab. Ini adalah cerminan kemalasan kita yang berlindung di balik struktur kekuasaan. Menyebut posisi mereka “rentan” bukan bermaksud merendahkan, tapi itulah realitas yang kita manfaatkan.
Tentu, akan selalu ada yang berdalih, “Kan itu pilihan mereka sendiri untuk bekerja di situ?” Ya, benar, itu pilihan mereka. Tapi kita juga harus jujur. Di tengah realita cari kerja yang susahnya minta ampun seperti sekarang, “pilihan” sering kali hanyalah ilusi. Banyak dari mereka yang bertahan bukan karena cinta mati pada pekerjaan ini, tapi karena pilihan lain belum tentu ada. Ini murni penyalahgunaan kekuasaan, memanfaatkan kerentanan mereka yang tidak bisa menolak karena takut kontraknya tidak diperpanjang. Dan mereka takut kontraknya tidak diperpanjang, karena mereka tahu betul mencari pekerjaan baru di luar sana tidaklah mudah.
Profesionalisme ASN hanya sebatas absen pagi?
Menugaskan honorer di luar job description-nya, apalagi tugas yang merupakan tanggung jawab inti ASN, itu jelas-jelas tidak profesional. Titik. Ini bukan lagi soal “belum mampu mengelola pekerjaan”, ini soal mentalitas “tuan” yang sudah mendarah daging.
Di mana letak integritas kita? Bukankah seharusnya kita malu? Malu karena digaji penuh oleh negara, tapi pekerjaannya dilempar ke orang lain yang gajinya jauh di bawah kita. Malu karena kita punya kepastian karier, tapi tega membebani mereka yang masa depannya abu-abu. Dan, malu karena kita menuntut mereka profesional, padahal kita sendiri berkhianat pada amanah.
Jangan berlindung di balik kata “delegasi”. Ada perbedaan besar antara delegasi yang sehat (memberikan tugas pendukung sesuai kapasitas) dengan eksploitasi (melepar tanggung jawab inti).
Sudah saatnya kita, para ASN, berhenti berkaca dan mulai bertindak. Perlakukan rekan-rekan honorer kita sebagai mitra kerja yang setara, dengan lebih manusiawi dan profesional. Hargai kontribusi mereka, pahami posisi mereka yang tidak mudah, dan yang terpenting: kerjakan sendiri tugas inti kita.
Ingatlah, status ASN bukanlah lisensi untuk jadi “tuan” dan lepas tangan. Kalau kita masih hobi “nyuruh” padahal itu tugas kita, kita tidak lebih baik dari mandor zaman kolonial. Mari tunjukkan kita layak digaji rakyat, bukan cuma pandai cari babu.
Penulis: Yulfani Akhmad Rizky
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
