Belakangan ini, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah semakin gila-gilaan. Tujuan awalnya sih mulia, yaitu untuk memangkas pengeluaran negara yang dianggap tidak perlu, seperti pembelian alat tulis kantor dan sejenisnya. Tapi dalam praktiknya, banyak sektor penting yang ikut terdampak. Salah satu yang kena getahnya adalah Balai Latihan Kerja (BLK). Efisiensi anggaran ini membuat BLK terancam tidak bisa menjalankan pelatihannya sebagaimana mestinya.
Sebagai lembaga pelatihan vokasi di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja, BLK selama ini berperan penting dalam mencetak tenaga terampil yang siap kerja di berbagai sektor. Dengan pelatihan gratis, instruktur berpengalaman, serta sertifikasi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), BLK jadi pilihan menarik bagi lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang ingin meningkatkan keterampilan mereka.
Daftar Isi
Antusiasme yang berujung kekecewaan
Awal Januari lalu, saya melihat informasi pembukaan pendaftaran pelatihan di balai latihan kerja daerah saya melalui Instagram. Karena tertarik, saya pun mendaftar. Sebelumnya, saya sudah pernah mengikuti pelatihan serupa dua tahun lalu, tetapi karena sertifikat dari BNSP punya masa berlaku terbatas, saya memutuskan untuk ikut lagi.
Setelah mendaftar secara online, saya dimasukkan ke grup WhatsApp calon peserta. Tapi anehnya, tidak ada informasi lebih lanjut soal jadwal seleksi maupun pelatihannya. Penasaran, saya kembali membuka akun Instagram BLK yang bersangkutan. Hasilnya? Nihil. Tidak ada informasi lain selain poster pendaftaran.
Merasa ada yang janggal, saya coba mengintip akun Instagram balai latihan kerja daerah lain. Dan di situlah saya menemukan pengumuman yang cukup mengejutkan: pelatihan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Alasannya? Anggaran pelatihan belum turun akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Saya pun mencoba melihat akun balai latihan kerja di beberapa daerah lain, dan ternyata semua memberikan pengumuman yang sama. Intinya, pelatihan BLK di seluruh Indonesia ditangguhkan tanpa kepastian.
Balai latihan kerja itu penting, bukan sekadar acara seremonial
Melihat situasi ini, saya jadi bertanya-tanya. Apakah pemerintah menganggap pelatihan di BLK tidak penting? Lalu untuk apa ada lembaga pelatihan jika tidak ada pelatihannya?
Presiden Prabowo sudah berulang kali menyampaikan bahwa penghematan anggaran harus dilakukan dengan memangkas acara seremonial, kunjungan-kunjungan yang tidak perlu, serta rapat dan pelatihan di hotel mewah. Tapi apakah mungkin Menteri Keuangan mengira pelatihan di BLK termasuk dalam kategori tersebut? Atau barangkali ada anggapan bahwa balai latihan kerja mengadakan pelatihan di hotel berbintang, sehingga anggarannya perlu dipotong?
Jika begitu, perlu saya tegaskan: pelatihan di BLK dilakukan di ruang kelas milik mereka sendiri. Bahkan, untuk beberapa pelatihan berbasis komputer, peserta sering kali diminta membawa laptop sendiri karena fasilitas yang ada sudah tidak memadai. Jadi, di mana letak kemewahannya?
Masa depan tenaga kerja di ujung tanduk
Penundaan pelatihan di balai latihan kerja ini tentu mengecewakan banyak pihak. Sebab, di dunia kerja, banyak perusahaan yang mensyaratkan pengalaman minimal sekian tahun. Nah, bagi para lulusan baru yang belum punya pengalaman kerja, sertifikat BNSP dari pelatihan BLK bisa menjadi nilai tambah. Dengan sertifikat tersebut, mereka bisa membuktikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diakui.
Bukan hanya untuk melamar pekerjaan, pelatihan BLK juga sangat membantu mereka yang ingin berwirausaha. Programnya makin beragam tiap tahun, dari barber, barista, hingga hidroponik. Jadi, kalau pelatihan ini ditiadakan, maka semakin banyak calon tenaga kerja yang kehilangan kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya.
Efisiensi anggaran memang penting, tapi jangan sampai justru mengorbankan pendidikan vokasi yang berperan besar dalam menciptakan tenaga kerja profesional. Jika pelatihan balai latihan kerja terus ditunda tanpa kepastian, bukan tidak mungkin angka pengangguran akan semakin meningkat. Lalu, apa gunanya lembaga pelatihan yang tidak bisa melatih?
Penulis: Nurhadi Mubarok
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA 5 Proyek Pemerintah yang Boros Anggaran
