Tes CPNS itu Problematik, Lolos Saja Belum, Sudah Disuruh Pakai Meterai, Logikanya Gimana, sih?

Tes CPNS itu Problematik, Lolos Saja Belum, Sudah Disuruh Pakai Meterai, Logikanya Gimana, sih?

Tes CPNS itu Problematik, Lolos Saja Belum, Sudah Disuruh Pakai Meterai, Logikanya Gimana, sih?

Siapa, sih, yang nggak mau jadi PNS? Apalagi anak kabupaten seperti saya. Tentu saja sangat pengin. Apalagi dengan gaji yang stabil, jaminan uang pensiun di hari tua, serta status sosial yang cukup popular itu. Maka tak heran jika tes CPNS benar-benar jadi momen yang paling ditunggu sekaligus diserbu.

Namun, saya selalu mbatin, kenapa persyaratan administrasinya selalu problematik sekali. Iya, selalu. Selain terlalu banyak hal yang tidak efisien, di tahun ini kebijakan E-meterai juga cukup problematik.

Ada banyak cerita tentang pelamar yang sampai war E-meterai pada dini hari, karena takut kehabisan. Iya, barang digital yang nggak ada wujudnya itu ternyata bisa habis. Bahkan saya lebih percaya kalau air laut habis ketimbang E-meterai yang habis. Tapi nyatanya tidak demikian. Sistem yang kurang siap membuat kuota E-meterai di beberapa website pun tertera kosong.

Sistem yang tidak siap ini membuat banyak sekali pembeli yang boncos. Sebab, sudah beli tapi kuota E-meterai tetap kosong. Teman saya ada yang beli sampai 9 kali, tapi belum bisa. Pembeliannya, sih sukses, tapi kuota meterai belum ada.

Teman saya lainnya cerita, kalau ada temennya yang habis ratusan ribu untuk memperjuangkan pendaftaran CPNS ini. Edyan, padahal kerja aja belum, udah habis ratusan ribu aja. Dan, parahnya, setelah kehebohan itu, ada kebijakan kalau ternyata boleh pakai meterai tempel. Memang udah nggak ada bijak-bijaknya, sih.

Lolos CPNS aja belum, kok udah diminta materai

Selain itu, pertanyaan mendasar adalah, memangnya bedanya apa sih pakai meterai atau tidak? Memangnya meterai itu gunanya apa? Perjanjian hukum apa yang mengikat kedua belah pihak? Kan, lolos saja belum.

Jangan-jangan, bedanya cuma negara dapat uang tambahan saja. Jangan-jangan, lho ini. sebab, Dulu nominal meterai ini cuma 6 ribu. Sekarang naik jadi 10 ribu. Terus kalau sudah ngurus administrasi, Sudah buang-buang duit, tenaga, bahkan waktu, tapi akhirnya nggak lolos, lantas gimana? Negara mau tanggung jawab? Di mana-mana, lolos dulu, baru ngurus berkas. Ini belum apa-apa sudah disuruh beli E-meterai. Apa nggak bahaya?

Kemarin, saya menemukan cuitan dari netizen di X, kurang lebih begini, “Kalau negara butuh dana, tinggal buka lowongan CPNS aja”. Ini netizen yang ngomong, ya. Bukan saya. Meski, saya jadi agak setuju.

Ya, gimana, untuk melengkapi pendaftaran, kita harus beli dua E-meterai yang biayanya aja udah 25 ribu. Belum lagi ada SKCK dan surat sehat. Itu ngurusnya pakai uang, lho. Bukan fasilitas publik yang bebas akses. Kemudian, ada Lembaga yang mensyaratkan surat bebas narkoba. Iya kalau suratnya gratis, itu biayanya nyaris 500 ribu.

Belum selesai sampai sana. Katanya, kalau lolos administrasi dan serangkaian tes, ketika pemberkasan ternyata ada semacam surat yang harus pakai meterai lagi, lho. Ya Allah, ini pemerintah tahu definisi mubazir nggak, sih?

Ordal masih jadi momok

Itu baru administrasi, belum lagi isu soal orang dalam. Teman saya juga pernah cerita kalau tahun lalu, ia sempat mendengar kalau ada isu orang dalam. Ia lolos sampai tahap SKB, dan kemudian gagal. Ia dan beberapa peserta lain di awal sudah curiga saingannya ini orang dalam. Sebab, nilai SKD-nya paling rendah, tapi akhirnya lolos. Cerita orang dalam memang bukan rahasia umum.

Dari sana, wajar jika rakyat merasa kalau CPNS adalah program minta duit rakyat berkedok ngasih kerjaan. Jadi, kalau pemerintah ngadain CPNS, jangan PD dulu, itu bukan karena peduli, tapi bisa jadi hanya sedang cari duit aja.

Dulu, ketika ada lowongan CPNS, saya sempet mikir, ah daftar saja, toh gratis, kali aja beruntung. Sekarang, saya sadar, kalau tidak beneran siap dan belajar, mending jangan. Administrasinya susah cuy. Biaya juga nggak sedikit.

Padahal bisa, lho, syarat administrasi yang berbayar ini hanya untuk pemberkasan yang sudah dinyatakan 100% lolos. Bukan diwajibkan buat semua pendaftar. Harusnya, sih, begitu. Biar ujung-ujungnya rakyat kelas menengah tidak selalu merasa diperas.

Penulis: M. Afiqul Adib
Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Mempertanyakan Efisiensi Syarat Administrasi Seleksi CPNS 2024: Digitalisasi kok Setengah-setengah?

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Exit mobile version